Foto: Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar nomor urut satu, Gede Ngurah Ambara Putra dan Nengah Yasa Adi Susanto (ABDI Denpasar).

Denpasar (Metrobali.com)-

Kota Denpasar kini dihantui dengan kemacetan. Bahkan kemacetan parah setiap hari terjadi di sejumlah titik termasuk di kawasan atau destinasi pariwisata seperti menuju kawasan Sanur. Kemacetan ini juga mencoreng citra pariwisata Bali khususnya Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali.

Persoalan klasik kemacetan ini menjadi atensi dan perhatian serius Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar nomor urut satu, Gede Ngurah Ambara Putra dan Nengah Yasa Adi Susanto (ABDI Denpasar).

Calon Wakil Wali Kota Denpasar dari Paslon ABDI Nengah Yasa Adi Susanto, yang akrab disapa Bro Adi, menegaskan bahwa kemacetan memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pariwisata. Ia menegaskan bahwa kemacetan di area tertentu, terutama di kawasan wisata, dapat memberikan dampak negatif terhadap citra dan perkembangan pariwisata di Denpasar.

“Pariwisata itu ada kaitannya dengan kemacetan. Jadi bila di daerah tertentu, apalagi tourism area, itu terjadi kemacetan akan membawa dampak negatif terhadap pariwisata,” kata Bro Adi dalam debat terbuka perdana Pilwali Denpasar di Prama Hotel Sanur, Kota Denpasar, Sabtu 19 Oktober 2024 lalu.

Bro Adi yang juga Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Bali itu juga menyatakan bahwa, jika diberi mandat oleh masyarakat Kota Denpasar, paslon ABDI tidak akan mengizinkan pembangunan pusat perbelanjaan seperti mal di kawasan wisata.

Langkah ini bertujuan untuk menjaga kawasan tersebut tetap difokuskan pada pariwisata dan mencegah bertambahnya kemacetan. Kehadiran mal atau supermarket di daerah wisata dinilai dapat memperparah kemacetan, yang akhirnya merugikan toko-toko suvenir di sekitar karena menurunnya kunjungan akibat akses yang terhambat.

“Toko-toko ataupun souvenir-souvenir shop yang ada di lingkungan tersebut pastinya akan terdampak, karena ada kemacetan yang luar biasa, sehingga mereka tidak akan mendapatkan revenue ataupun penghasilan daripada toko tersebut. Sehingga nantinya kami akan memegang teguh prinsip tidak akan memberikan izin di daerah-daerah pariwisata untuk didirikan semacam supermarket,” beber Bro Adi. (wid)