Agus Samijaya
Denpasar (Metrobali.com)-
Kejari Denpasar, Rabu (17/6) memanggil dan memeriksa DIrut PD Parkir Denpasar, Nyoman Gde Sudiantara. Pemeriksaan  yang berlangsung tertutup itu tidak memakan waktu lama. Kuasa hukum PD Parkirt, Agus Samijaya pada wartawan menjelaskan, pemeriksaan ini terkait dengan pecetakan karcis parkir, dana penyertaan modal di PD Parkir dari Pemkot Denpasar. Menurut Agus Samijya, Kejari Denpasar dalam pengungkapan perkara ini sudah melakukan pembunuhan karakter.
Bagaimana tidak, imbuh Agus Samijaya, perkara belum masuk tahap penyidikan, atau bahkan baru pengumpulan data sudah berkoar-koar di media. Padahal, namanya penyelidikan itu masih tertutup dan bukan konsumsi publik. Kalaupun toh bicara korupsi, tentu ada unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri dan orang lain.
Sementara dalam konteks ini, lanjut Samijaya tidak ada perbuatan melawan hukum, tidak ada kerugian negara. Justru sebaliknya, pemerintah diuntungkan olelh PD Parkir karena kas daerah bertambah dan memiliki aset kantor dan lainnya.
“Janganlah kejaksaan ditunggangi pihak tertentu apalagi politik jelang pilkada. Jangan ragukan saya, karena saya sangat anti korupsi, tapi seyogianya dilakukan dengan cara yang benar. Tidak tiba-tiba langsung berkoar-koar di media,” tuding Agus Samijaya.
Terkait adanya hibah Pemerintahan Kota Denpasar ke PD Parkir saat pendirian perusahaan ini menurut Samijaya bukanlah dalam bentuk uang. Tetapi dalam bentuk barang seperti meja, kursi dan perlengkapan kantor. “Nah kalau dihitung barang-barang itu nilainya sekitar Rp 1,7 miliar,” kata Agus Samijaya.
Hibah itu setelah dimanfaatkan oleh PD Parkir kemudian berkembang dan memberikan laba kotor senilai Rp 3,3 Miliar. “Jadi penyertaan modal Pemkot nilainya bukan 3,3 Miliar,” jelasnya. Laba kotor ini kemudian dibagikan ke kas daerah 35 persen, kepada pemilik lahan dan pihak-pihak lain sesuai ketentuan sehingga tidak sepenuhnya menjadi hak perusahaan.
Hal lain yang menjadi sorotan mengenai penunjukan langsung dalam pengadaan karcis, menurut Agus, juga tidak melanggar ketentuan. Sebab, berdasarkan Perpres, pengadaan barang yang nilainya di bawah Rp 200 juta memang masih bisa dilakukan. Agus menjelaskan, saat ini pihak Kejaksaan Negeri Denpasar memang sedang melakukan penyelidikan terhadap PD Parkir. Sejumlah pejabat PD Parkir juga telah memberikan keterangan. “Kami terbuka saja, selama tidak ada agenda lain dibalik upaya ini,” ujarnya. Ia Juga berharap, tidak ada upaya untuk menyudutkan seseorang dengan memanfaatkan opini publik dan media massa. RED-MB

 

Baca Juga :
Jokowi Bantah Menag Akan Dari NU