Foto: Pengurus DPP Partai Golkar yang juga Anggota Fraksi Golkar DPR RI Gde Sumarjaya Linggih, yang akrab disapa Demer.

Denpasar (Metrobali.com)-

Pengurus DPP Partai Golkar yang juga Anggota Fraksi Golkar DPR RI Gde Sumarjaya Linggih, yang akrab disapa Demer mengungkapkan sikap politik yang akan diambil Golkar dalam mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Wayan Koster dan Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2025-2030.

Demer menegaskan Partai Golkar akan tetap berpegang pada prinsip untuk bersikap kritis, objektif, dan proporsional terhadap siapa pun yang memegang jabatan dan menjadi kepala daerah baik dari pihak luar maupun dari internal partai atau kader Golkar. Prinsip ini telah diterapkan sejak era kepemimpinan Jusuf Kalla (JK) sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

“Kami di Golkar tetap pada prinsip di mana siapapun yang menjabat itu kita adalah kritis, objektif, dan proporsional. Baik itu orang lain maupun kader sendiri. Itu sudah ditetapkan dari zaman Pak JK, ” kata Demer saat dihubungi Sabtu 18 Januari 2025.

Lebih lanjut Demer yang juga Ketua Korwil Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, NTB, NTT DPP Partai Golkar ini menegaskan bahwa sikap kritis yang diambil Partai Golkar bersifat konstruktif, yaitu untuk mendukung kesuksesan pembangunan Bali.

Sikap objektif yang dimaksud adalah Golkar akan memberikan kritik berdasarkan fakta dan sesuai dengan situasi serta kondisi yang ada, tanpa tendensi berlebihan. Sementara itu, sikap proporsional Demer mengartikan sebagai tindakan yang sesuai dengan porsi dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Prinsip kritis, objektif, dan proporsional ini menjadi landasan Partai Golkar dalam berkontribusi membangun daerah dan negeri. “Pada prinsipnya adalah kritis, objektif, dan proporsional itu untuk sama-sama membangun daerah atau membangun negeri. Itu sehingga Golkar selalu berada pada posisi itu. Kritis, objektif, dan proporsional, ” tegar Demer yang juga Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali itu.

Terkait perbedaan pandangan antara Partai Golkar dan Koster-Giri dalam beberapa isu krusial, seperti rencana pembangunan Bandara Bali Utara, Demer menegaskan bahwa Partai Golkar akan tetap bersikap kritis. Namun, kritik tersebut dilakukan secara objektif, dengan menyertakan solusi dan alasan yang jelas.

Baginya, kritik tanpa dasar dan tanpa menawarkan solusi bukanlah sikap yang konstruktif. Prinsip kritis yang objektif dan proporsional ini, menurut Demer, merupakan pendekatan yang akan terus dipegang untuk menyikapi berbagai kebijakan demi kepentingan Bali.

“Jadi objektifnya dimana? Kita mengkritik tapi mempunyai solusi-solusi dan alasan-alasan yang jelas. Itu yang namanya kritis objektif dan proporsional. Tidak sekedar mengkritisi, tapi tidak punya solusi, tidak punya alasan, ” tegas wakil rakyat yang sudah lima periode sebagai Anggota DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali di pusat.

Demer juga menyoroti fenomena kritik yang sering kali tidak disertai solusi atau alasan yang jelas. Ia menegaskan bahwa kritik yang diberikan Partai Golkar selalu berdasarkan prinsip objektivitas dan disertai dengan solusi yang solutif.

Menurutnya, kritik tidak boleh hanya sekadar untuk menjatuhkan, melainkan harus bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sikap ini, kata Demer, merupakan bentuk komitmen Golkar dalam berkontribusi secara konstruktif bagi Bali dan Indonesia.

“Kritis itu harus objektif, tidak sekedar mengkritis, tidak sekedar yang ingin menjatuhkan. Kita kritis untuk kepentingan membangun kesejahteraan masyarakat, ” ungkapnya.

Ketika ditanya tentang prioritas yang seharusnya diutamakan pada periode kedua kepemimpinan Wayan Koster sebagai Gubernur Bali, Demer menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan. Menurutnya, konsep pemerataan telah banyak diterapkan di berbagai negara karena terbukti efektif dalam mengurangi ketimpangan.

Jika pemerataan tidak dilakukan, hal ini dapat meningkatkan gini ratio semakin tinggi, memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin, yang pada akhirnya berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan memicu kekacauan. Oleh karena itu, Demer menekankan bahwa pemerataan harus menjadi fokus utama untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Bali dan Indonesia.

“Kenapa pemerataan ini penting? Karena kalau pemerataan tidak terjadi, maka akan terjadi gini ratio yang tinggi, jurang antara si kaya dan si miskin akan tinggi, ” katanya mengingatkan.

Demer menegaskan bahwa gubernur ke depan harus fokus membangun daerah-daerah yang masih tertinggal untuk menciptakan keseimbangan pembangunan. Salah satu cara efektif untuk mencapai hal tersebut adalah melalui pengembangan infrastruktur. Ia menyebut bandara sebagai salah satu solusi tercepat yang dapat mendorong pemerataan pembangunan.

Menurutnya, Golkar telah memberikan ide dan solusi untuk mendukung langkah-langkah tersebut demi kemajuan Bali secara keseluruhan. “Harus menyeimbangkan, melalui apa? salah satunya infrastruktur. Kalau yang paling cepat sih airport. Ya terserah nanti. Kita sudah memberikan ide, kita memberikan solusinya, ” kata Demer yang dikenal sebagai wakil rakyat yang konsisten menyuarakan dan memperjuangkan pemerataan pembangunan di seluruh Bali.

Menanggapi program pemerataan pembangunan yang diusung Koster, termasuk inisiatif program pembangunan Infrastruktur Bali Ngider Bhuana, seperti pembangunan jalan Karangasem-Buleleng dan pengembangan Pelabuhan Sangsit di Buleleng namun tidak memprioritaskan pembangunan Bandara Bali Utara Demer menilai bahwa realisasi bandara di Bali Utara tetap membutuhkan konsultasi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah sejatinya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, koordinasi dan dukungan dari pusat menjadi kunci untuk mewujudkan proyek strategis seperti bandara, yang dapat mendukung pemerataan pembangunan di Bali.

“Karena mau tidak mau, kita harus juga bahwa negara ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya tentu pemerintah daerah sebenarnya adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, ” katanya mengingatkan.

Demer menegaskan bahwa jika pembangunan bandara baru di Bali Utara telah menjadi program pemerintah pusat dan Presiden Prabowo Subianto telah berkomitmen serius mewujudkannya, maka Gubernur Koster seharusnya berani memperjuangkannya dan terus mengupayakan komunikasi untuk merealisasikannya.

Ia mengakui bahwa sering kali program pusat tidak sejalan dengan keinginan daerah, namun program-program tersebut telah melalui pertimbangan dan kajian yang matang. Oleh karena itu, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, pemerintah daerah harus mendukung kebijakan tersebut demi kepentingan pembangunan yang lebih luas.

“Program pusat adalah sudah dipikirkan dengan matang dan dengan kajian-kajian yang cukup matang. Sehingga akhirnya daerah harus ngikut sebagai kepanjangan daripada pemerintah pusat, ” ujar politisi Golkar asal Desa Tahun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng itu.

Demer menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi Gubernur Koster atau kepala daerah di Bali untuk menolak pembangunan bandara di Bali Utara. Menurutnya, proyek tersebut bertujuan untuk kepentingan bersama dan sejalan dengan prinsip hierarki kekuasaan, di mana keputusan pemerintah pusat memiliki otoritas lebih tinggi yang harus didukung oleh pemerintah daerah.

“Saya rasa tidak ada alasan sebenarnya untuk menolak, karena ini untuk kepentingan kita bersama. Dan itu adalah hierarki kekuasaan namanya. Hierarki kekuasaan, yang di atasnya lebih berkuasa daripada yang di bawahnya kan,” pungkas Demer. (dan)