Gianyar, (Metrobali.com)-

Setelah dilantik menjadi Penjabat (Pj) Bupati Gianyar pada Rabu 20 September 2023, Dewa Tagel Wirasa memiliki banyak tugas, salah satunya menuntaskan kemiskinan ekstrem di Gianyar.

Pria yang juga menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali ini ketika ditemui mengatakan harus tetap fokus kepada apa yang menjadi arahan PJ Gubernur yang sebenarnya juga merupakan arahan Presiden terkait kebijakan nasional.

“Yang pertama terkait kemiskinan ekstrem itu harus segera kita selesaikan. Kemudian stunting, kemudian inflasi, kemudian penggunaan produk dalam negeri yang menjadi prioritas nasional. Ini juga merupakan yang dilakukan teman-teman di Kabupaten lain termasuk di Provinsi juga yang menjadi fokus penanganan,” jelasnya.

Sementara mengenai kemiskinan ekstrem dikatakan Dewa sudah tersedia data yang berbasis data desa dan berupa aplikasi dari Bupati sebelumnya.

Kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gianyar menurut pengamat kebijakan publik Jro Gde Sudibya adala gambaran dari tidak terjadinya tricle down effect dampak menetes ke bawah pembangunan, kepemimpinan elite yang tidak berempati pada rakyat.

“Dan jangan-jangan peninggalan dari kultur feodalisme: kemiskinan adalah “biasa”, justru dengan kemiskinan yang “dipelihara” elite bisa mempertahankan hak istimewanya dan tetap memperoleh pengakuan sosial,” kata Jro Gde Sudibya.

Dikatakan, kasus angka kemiskinan ekstrim dan stunting di Gianyar, semestinya menjadi momentum bagi Pemda Bali, Pemda Kabupaten dan Kodya untuk melakukan koreksi kebijakan selama ini.

Menurutnya, koreksi alokasi anggaran yang lebih besar bagi kelompok miskin dan kelompok rentan, tidak dikorbankan untuk proyek bansos DPRD, dan pemborosan anggaran sebagai trik balas jasa kepada tim sukses, dan mengganggu iklim kerja birokrasi.

“Bupati dan staf, mesti menyimak dengan baik daftar alokasi anggaran bagi kelompok masyarakat yang punya posisi tawar lemah dalam politik, sehingga pengajuan proposalnya punya kecendrungan untuk ditolak. Prinsip berkeadilan dalam penggunaan dana publik harus dirawat dan dijaga,” kata Jro Gde Sudibya kepada Metrobali.com.

Selanjutnya, kata Sudibys perlu dirintis hubungan sehat – konstruktif dengan media, sehingga diperoleh masukan obyektif mengenai kondisi di lapangan, yang sekaligus mewakili kepentingan publik.

Sementara itu, anggota DPD RI dapil Bali Dr. Made Mangku Pastika,M.M. mengatakan terjadinya kemiskinan ekstrem pada ratusan ribu warga Bali harus cepat ditangani dan jangan dibiarkan berlarut-larut.

Kemiskinan akan berdampak luas seperti meningkatnya angka pengangguran, banyak kasus putus sekolah, masalah kesehatan di masyarakat, meningkatnya tindakan kriminalitas, dan peluang terjadinya berbagai konflik di masyarakat

“Aneh juga dengan APBD yang mencapai Rp7 triliun lebih ini mestinya tidak sampai terjadi kemiskinan ekstrem ini,” tandas mantan Gubernur Bali dua periode ini, Jumat (22/9).

Mangku Pastika melihat kasus kemiskinan ini terjadi lebih pada kurangnya perhatian. “Jadi sebenarnya gak sulit penanganannya. Yang penting kita tahu ‘by name by address’ yang termasuk dalam keluarga kemiskinan ekstrem ini. Dan apa masalahnya sehingga bisa miskin seperti itu. Jadi sebenarnya gak sulit,” tambahnya. (Adi Putra)