Keterangan foto: Gubernur Bali I Wayan Kosterdidampingi Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati usai menghadiri sidang paripurna di DPRD Bali, Rabu (3/10/2018).

Denpasar (Metrobali.com)-

Pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan banyak menuai keluhan masyarakat. Belum lagi adanya permasalah manajemen hingga adanya defisit keuangan BPJS sehingga adanya tunggakan pembayaran klaim ke sejumlah rumah sakit.

Menyikapi karut marut keberadaan BPJS ini, Gubernur Bali I Wayan Koster menegaskan tentu akan mengevaluasi pelaksanaannya di Bali. “Kami sedang evaluasi sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sekarang (pelaksanaan KIS oleh BPJS  Kesehatan di Bali-red). Sedang dibuatkan beberapa skenario oleh tim. Ada beberapa alternatif nantinya,” kata Koster didampingi Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati usai menghadiri sidang paripurna di DPRD Bali, Rabu (3/10/2018).

Evaluasi terhadap pelaksanaan BPJS Kesehatan ini tentu sejalan dengan rencana Pemprov Bali kembali meluncurkan program jaminan kesehatan serupa JKBM (Jaminan Kesehatan Bali Mandara) pada era kepemimpinan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika yang kemudian dihapus karenanya adanya BPJS Kesehatan.

Program kesehatan baru semacam “JKBM reborn” ini diberi nama KBS (Krama Bali Sehat) yang memang sudah disampaikan Koster dalam kampanye Pilgub Bali 2018 lalu. KBS dijanjikan menjadi salah satu program prioritasnya saat Koster terpilih Gubernur Bali bersama wakilnya Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace.

Saat ditanya apakah Bali akan mengakomodasi penuh program jaminan kesehatan seperti JKBM melalui format baru KBS ini untuk menggantikan BPJS Kesehatan di Bali, Koster enggan memberikan penjelasan detail. Ia hanya menyebutkan Pemprov Bali sedang menyiapkan tiga opsi terkait keberadaan BPJS Kesehatan dan rencana peluncuran KBS ini.

“Ada tiga opsi. Yang jelas pada prinsipnya opsi mana yang kita pilih agar tetap sinkron dengan UU dan mempermudah pelayanan kesehatan pada masyarakat,” ungkap Koster.

Saat ditanya lebih detail seperti apa tiga opsi tersebut, Koster enggan mengungkapkan lebih jauh. Sebab menurutnya masih sedang digodok dan dimatangkan kembali oleh tim. “Jangan sekarang. Nantilah akan dijelaskan lebih lanjut kalau sudah jadi,” kata Koster mengelak.

Sebelumnya dalam berbagai kesempatan kampanye Pilgub Bali maupun setelah terpilih sebagai Gubernur Bali, Koster berkali-kali menyampaikan rencana menghidupkan kembali JKBM plus melalui format baru KBS. Baginya JKBM sebelumnya pun masih lebih baik ketimbang BPJS Kesehatan yang banyak menuai keluhan masyarakat.

“Sebenarnya JKBM lebih bagus. Kita buatkan kajian, plus minusnya apa. JKBM plus. Kalau kita punya lebih baik, kita jalankan punya kita. Kalau buruk, ya kita tidak ikut,” ucapnya sebagaimana dilansir Radar Bali.

Koster pun menegaskan kepada OPD bahwa Bali harus berani melawan jika memang JKBM jauh lebih bagus dari BPJS. “Mengembalikan BPJS ke JKBM dengan perbaikan-perbaikan. Kalau bagus bisa kita disampaikan. Lawan. Asal bagus,” ungkapnya.

Pewarta: Widana Daud

Editor     :  Hana Sutiawati