jk1

 Jakarta (Metrobali.com)-

Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi bukan untuk mensengsarakan rakyat, namun mengalihkan belanja subsidi ke sektor-sektor produktif yang dapat memberdayakan masyarakat untuk lepas dari kemiskinan.

“Memindahkan subsidi BBM bukan berarti menyulitkan rakyat, menyengsarakan rakyat, tapi membahagiakan rakyat, mengurangi kemiskinan, subsidi itu dialihkan ke ruang yang tepat,” kata Jusuf Kalla di seminar “Big Ideas: Bersama Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan” yang diselenggarakan Bank Dunia di Jakarta, Selasa (23/9).

Ketika ditanya apakah dia dan Presiden terpilih Joko Widodo sudah memutuskan akan menaikkan harga BBM untuk mengurangi belanja subsidi energi, Jusuf Kalla tidak menjawab secara tegas. Dia hanya mengatakan “Pokoknya kita akan memindahkan subsidi konsumtif ke sektor produktif.” Mengenai waktu kebijakan pengalihan subsidi itu, Kalla kembali enggan menjelaskan secara rinci. “Nantilah itu,” ujarnya singkat.

Untuk membantu masyarakat miskin, Kalla menekankan pemerintah akan memberikan fasilitas yang memberdayakan masyarakat sesuai dengan bidang dan potensi yang ada.

Misalnya, Kalla menjelaskan, untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah harus fokus membantu meningkatkan produksi petani dan menyediakan landasan pengetahuan produksi dengan mengakomodir hasil riset ilmiah kepada petani.

Belanja tidak Tepat Dia mengatakan selama ini pemerintah sebenarnya memiliki anggaran untuk belanja di sektor produktif seperti infrastruktur, perikanan dan pertanian.

Dengan mengalokasikan anggaran di sektor-sektor produktif tersebut, menurut Kalla, pemerintah seharusnya dapat membantu rakyat miskin untuk memberdayakan diri sendiri untuk terlepas dari kemiskinan.

Namun, ujar dia, alokasi anggaran belanja selama ini banyak yang keliru, karena lebih banyak ditempatkan ke belanja subsidi BBM. Hal itu diperburuk dengan distribusi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran.

“Uangnya ada, tapi salah taruh. Malah dikasih untuk subsidi BBM,” ujarnya.

Kalla meminta agar semua pihak memahami jika terjadi kenaikkan harga BBM subsidi pada pemerintahan mendatang, karena dia berjanji pengalihan itu menyasar sektor-sektor produktif.

“Jika ditentang, itu sama saja membiarkan rakyat terus miskin. Karena itu sifatnya pengalihan ke produkltif,” ujar dia.

Kalla mengakui pemerintahan yang akan dia pimpin akan menghadapi tantangan besar dalam reformasi fiskal dan optimalisasi pembangunan.

Berbagai masalah bangsa, seperti buruknya infrastruktur, masih melebarnya tingkat ketimpangan ekonomi, minimnya sumber daya energi, kata dia, telah menjadi prioritas pemerintahan ke depan.

“Sekarang kami menghadapi setiap masalah yang menjadi prioritas, jangan tanya prioritasnya apa saja, tapi semua,” ujar dia.

Belanja subsidi BBM, yang termasuk dalam pagu subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada beberapa tahun terakhir telah meyempitkan ruang fiskal pemerintah. Pada APBN-P 2014, subsidi BBM saja dialokasikan hampir mencapai Rp250 triliun. AN-MB 

Baca Juga :
Pra Studi Kelayakan Bandara Baru Dipresentasikan di Hadapan Gubernur