Jakarta (Metrobali.com)-

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Presiden Joko Widodo untuk mengatasi kendala struktural infrastruktur yang menghambat gairah investasi yang selama ini masih sangat tergantung swasta.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Tengah Iwan Dermawan Hanafi dalam “focus group discussion” di Jakarta, Kamis (23/10)  menyebutkan kendala struktural yang dimaksud, yakni pengadaan lahan, perizinan oleh pemerintah daerah, birokrasi, kesadaran warga terhadap urgensi pembangunan, koordinasi antarsektor serta masalah korupsi.

“Saya minta Pemerintahan Jokowi dapat mengatasi kendala-kendala tersebut,” katanya.

Selain itu, lanjut Iwan, masalah lain yakni pembangunan infrastruktur yang masih tergantung pada investasi swasta.

Iwan mengatakan menurut perkiraan Bank Dunia, seharusnya besaran investasi infrastruktur adalah satu persen dari produk domestik bruto (PDB).

Artinya, dia menyebutkan, Indonesia seharusnya menyediakan sekitar Rp908 triliun atau satu persen dari PDB Rp9,080 triliun.

Tetapi, lanjut dia, lokasi anggaran untuk infrastruktur hanya sebesar Rp169 triliun dalam APBN 2015 dan Rp206 triliun dalam APBN 2014.

“Akibatnya, investasi infrastruktur dalam 2013 dan 2014 lebih banyak dilaksanakan oleh BUMN,” katanya.

Inisiatif Iwan mengatakan sebetulnya Bank Dunia akan mengambil inisiatif menggalang dana swasta untuk pembangunan infrastruktur di negara berkembang dan “emerging markets” atau pasar yang sedang tumbuh.

“Selama ini di dunia ketiga dan negara-negara ‘emerging markets’ telah menggunakan dana sebesar 1 triliun dolar AS untuk pembangunan infrastruktur,” katanya.

Namun, Iwan mengatakan, karena berbagai kendala dan tidak tersedianya pendanaan, maka Bank Dunia melihat bahwa investasi di negara berkembang terus menurun.

Dia menyebutkan pada 2013, terlaksana investasi hanya sebesar 150 miliar dolar AS menurun dari 186 miliar dolar AS pada 2012.

Di lain pihak, lanjut dia, tersedia dana pensiun dan dana asuransi dari Bank Dunia sebesar 80 triliun dolar AS, hanya digunakan sebesar lima persen untuk infrastruktur di negara berkembang.

“Yang menjadi tantangan bagi kita adalah apakah Indonesia yang masih terbelenggu kendala struktural akan mampu merebut dana investasi infrastruktur tambahan dari inisiatif Bank Dunia,” katanya.

Karena itu, Iwan meminta pemerintahan baru ini dapat mengatasi kendala struktural tersebut agar bisa bersaing dalam menarik investasi. AN-MB