Foto: akil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana (kiri) bersama Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape saat berkunjung ke Papua Nugini Pertengahan juni lalu.

Jakarta (Metrobali.com)-

Bebas Visa bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan berkunjung ke Papua Nugini akhirnya menjadi kenyataan. Pasalnya Parlemen Papua Nugini telah meratifikasi RUU tentang Bebas Visa Indonesia. Sehingga warga negara Indonesia (WNI) jika mau ke Papua Nugini (PNG) tanpa visa sekarang.

“Ratifikasi bebas visa untuk WNI ke Papua Nugini sudah diketok, disahkan dan ditandatangani,” kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana melalui keterangannya pada Selasa, 4 Juli 2023.

Dengan demikian, Legislator asal Bali ini berharap kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Papua Nugini pada pada tangal 5 Juli hingga 6 Juli 2023, membahas soal bebas visa untuk warga Indonesia. Sebab, kata Putu Supadma Rudana, Papua Nugini juga tinggal mengumumkan saja  mengenai RUU bebas visa untuk Indonesia itu.

“Kunjungan Pak Presiden Joko Widodo yang ketiga kali selama beliau 9 tahun menjabat Presiden, itu pantas kita apresiasi. Presiden tentu saja ingin hubungan kerjasama bilateral kedua negara ini bisa berjalan lebih baik kedepannya. Mudah-mudahan pada saat disana, Presiden menyampaikan bahwa warga Indonesia bebas visa masuk ke Papua Nugini,” ungkap Putu Supadma Rudana yang juga Anggota Komisi VI DPR RI itu.

Dengan begitu, salah satu kerja sama antar Parlemen Indonesia dengan Parlemen Papua Nugini terkait RUU Bebas Visa untuk Indonesia sudah terwujud. Selain itu, direct flight atau rute penerbangan dari Bandara Ngurah Rai, Bali menuju Bandara Internasional Jacksons Port Moresby, Papua Nugini sudah diresmikan.

“Saya bangga karena apa yang kita usahakan 2 bulan ini terwujud. Kita harus bolak balik ke Papua Nugini pada 3 Mei-6 Mei dan 8-13 Juni 2023, serta 22 Mei 2023 bertemu di Bali dengan pertemuan soft diplomasi. PNG membuka diri dengan mewujudkan bebas visa dan adanya penerbangan direct flight dari Bali – Papua Nugini. Ini sejarah bagi kedua negara,” papar legislator yang juga Anggota Fraksi Demokrat DPR RI ini.

Dalam kunjungan bilateral kerja sama pada 3 Mei-6 Mei dan 8-13 Juni 2023, Putu Supadma Rudana diterima langsung Perdana Menteri Papua Nugini James Marape, Penjabat Ketua Parlemen Papua Nugini Koni Iguan dan Acting Speaker/Plt Ketua Nasional Parlement of Papua New Guinea (PNG), Hon Johnson Wapunai.

Oleh karenanya, menurut wakili rakyat yang sudah dua periode di DPR RI ini, momentum ini dapat meningkatkan hubungan kedua negara bilateral antara Indonesia dengan Papua Nugini, baik hubungan konektivitas, ekonomi, investasi, pariwisata, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

“Konektivitas akan kita dorong untuk meningkatkan segala bidang. Kita memang cukup lama absen di Papua Nugini dan negara Pasific. Saatnya sekarang, saya bangga temen-temen KADIN sudah aktif, dan tentunya kita berharap BUMN hadir disana ikut membangun investasi dan membangun berbagai hal. Karena, memang potensi dari Papua Nugini ini cukup besar,” pungkas politisi muda asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali ini.

Sementara Sekretaris Jenderal Parlemen Papua Nugini, Kala Aufa Clerk of PNG Parliament membenarkan RUU tentang bebas visa Indonesia sudah diratifikasi. “RUU tentang bebas visa Indonesia sudah diratifikasi, tinggal diumumkan oleh Pemerintah PNG agar pemberlakuan bebas Visa segera dilaksanakan,” ungkapnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Sydney, Australia dan Port Moresby, Papua Nugini pada Senin-Rabu, 3-5 Juli 2023. Jokowi menilai Australia dan Papua Nugini merupakan sahabat baik dan mitra strategis Indonesia di kawasan.

Setelah dari Sydney, Jokowi melanjutkan kunjungan ke Port Moresby, Papua Nugini untuk melaksanakan pertemuan dengan Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, dan Gubernur Jenderal Papua Nugini.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam penerbangan menuju Australia yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Kemudian, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada Baay, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. (dan)