Foto: Ilustrasi judi tajen (sabung ayam) di Bali (ist).

Denpasar (Metrobali.com)

Keberadaan judi tajen (sabung ayam) semakin marak di sejumlah daerah di Bali seperti di Denpasar, Badung, Gianyar dan lainnya. Namun sayang aparat penegak hukum dinilai masuk angin dan tidak berkutik memberantas salah satu penyakit masyarakat ini.

“Tajen semarak di Bali tapi sayangnya aparat tidak berkutik. Seolah-olah seperti tutup mata dan melakukan pembiaran,” kata tokoh masyarakat Badung yang juga pengamat sosial dan politik Drs. I Wayan Suata di Denpasar, Kamis (18/10/2018).

Ia kemudian membandingkan ketegasan Kapolda Bali dalam memberantas premanisme dan narkoba yang juga merupakan penyakit masyarakat. Ketegasan Kapolda diacungi jempol oleh masyarakat dalam hal menertibkan premanisme dan narkoba. Tapi kenapa justru lemah dalam menangani judi tajen.

“Katanya Polda tegas memberantas premanisme dan  narkoba. Tapi kenapa melempem dalam menangani judi tajen yang juga  penyakit masyarakat? Apakah karena aparat banyak yang mendapatkan ke keuntungan dari judi tajen sehingga tajen di biarkan saja berjalan dan makin marak?”kata Suata.

Menurut Suata judi tajen ini sangat menguntungkan bagi penyelenggara. Misalnya tajen yang digelar di sejumlah daerah di Badung, Denpasar maupun Gianyar. Perputaran uang dalam satu kali dan satu hari perhelatan tajen bisa sampai ratusan juta rupiah hanya dari karcis masuk peserta saja.

“Arena tajen di Denpasar ada sekitar 7 titik. Yang besar 2, sisanya menengah. Sementara  di Badung ada sekitar 6 titik tapi tidak ada yang besar, semuanya jelas menengah. Uang yang terkumpul sampai ratusan juta rupiah setiap hari,” ungkapnya.

Di sisi lain disayangkan juga aparat penegak hukum yang terkesan tebang pilih dalam menindak judi tajen dengan memberangus yang kecil tapi membiarkan yang besar.  “Aparat harus tegas menindak tegas judi tajen. Jangan tebang pilih, yamg kecil ditutup, yang besar makin jaya. Harusnya sapu bersih semua,” tegasnya.

Baca Juga :
Konsolidasi pakai jet pribadi, Suharso disorot elite PPP

Namun di balik pembiaran judi tajen ini disinyalir ada permainan oknum aparat penegak hukum yang “bermain mata” dengan para penyelenggara. “Aparat tutup mata karena ada oknum diduga dapat uang atensi. Baik yang datang sehari-hari ke arena tajen ataupun pejabat di atasnya,” terang Suata.

Jika kondisinya seperti itu, Suata mendesak agar aparat penegak hukum sebaiknya sekalian saja melegalkan tajen agar tidak ada kucing-kucingan dan oknum aparat yang mengambil keuntungan pribadi. Jadi pelaksanaan tajen ini bisa dikenakan pajak dan berkontribusi pada pendapatan daerah selain memang mampu menghidupkan para pelaku UKM

“Kalau tajen diberikan leluasa itu bagus dan sekalian saja berikan izin agar resmi. Toh kita semua sama-sama diuntungkan. Aparat sangat diuntungkan, masyarakat juga diuntungkan. Pemerintah juga bisa pungut pajak. Tapi kalau mau dilarang, ya harus tegas tutup semua. Jangan lagi tebang pilih,” pungkas Suata.

Pewarta : Widana Daud

Editor : Whraspati Radha