Jokowi Tersenyum

 

Jakarta (Metrobali.com)-
Presiden Joko Widodo mengaku tidak heran ada pejabat yang ditangkap dalam soal dwelling time atau waktu bongkar muat di pelabuhan.”Dwelling time saya sampaikan sudah enam bulan lalu saya berikan perintah pada Menko dan menteri untuk memperbaiki dwelling time di lima pelabuhan,” kata Presiden Jokowi setelah membuka Musyawarah Nasional VIII Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Jumat (31/7).

Ia memerintahkan agar ada perbaikan dwelling time pertama di Pelabuhan Tanjung Priok bahkan sudah sejak enam bulan lalu dengan telah dirapatkan dua sampai tiga kali.

“Kemudian dua bulan lau saya cek langsung di lapangan kondisinya seperti apa. Proses itu saya ikuti terus. Saya saat itu sedang melihat sebuah perjalanan yang tidak ada progress sehingga saya marah dan juga yang disajikan pada saya hanya saji-sajian,” katanya.

Oleh sebab itu, Presiden menyampaikan agar seluruh pejabat berhati-hati.

“Saya bilang hati-hati, akan saya copot, saya sampaikan entah yang di lapangan, Dirjen, entah menterinya akan saya copot jika begitu terus. Setelah saya sampaikan itu, saya balik kok tidak ada reaksi apa-apa, mestinya saya perintah Kapolri untuk melihat kondisinya, apakah sesuai dengan ada yang di pikiran saya. Dan betul seperti yang ada sekarang ini,” kata Jokowi.

Jokowi menyatakan sudah sejak jauh-jauh hari memperingatkan para pejabat yang berkaitan dengan masalah itu.

“Sudah jauh hari saya sampaikan enam bulan lalu saat itu. Kita ingin memperbaiki dengan tahapan-tahapan. Kita akan perbaiki,” kata dia.

Kepolisian Daerah Metro Jaya memeriksa Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Partogi Pangaribuan sebagai saksi kasus penyuapan dan gratifikasi perizinan bongkar-muat barang di pelabuhan.

Baca Juga :
Wabup Patriana Hadiri Pujawali di Pura Pesimpangan Besakih

Partogi diperiksa untuk menjelaskan temuan uang senilai 42 ribu dolar AS (Rp565,5 juta) dan 4.000 dolar Singapura (Rp39,4 juta) saat kantornya digeledah Selasa 28 Juli 2015. AN-MB