jokowi 3

Cirebon (Metrobali.com)-

Calon presiden nomor urut dua Joko Widodo menyatakan tekadnya untuk membangun dan memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional.

“Penguatan TNI dan Polri merupakan bagian dari visi dan misi pasangan Jokowi-JK,” kata Joko Widodo di Cirebon, Rabu (18/6).

Menurut Jokowi, dirinya akan menyampaikan visi dan misi soal sistem pertahanan dan keamanan nasional, termasuk penguatan TNI dan Polri, pada debat capres yang diselenggarakan KPU pada Minggu (22/6).

Ketika ditanya apakah penguatan tersebut pada alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan kesejahteraan prajurit, menurut Jokowi, rencananya penguatan itu nanti akan disampaikan pada saat debat capres.

“Nanti akan disampaikan pada debat capres,” katanya singkat.

KPU menjadwalkan akan menyelenggarakan debat capres putaran ketiga pada Minggu (22/6), yang disiarkan langsung oleh stasiun televisi swasta.

Sementara itu, mantan Kepala Staf Teritorial TNI Letjen (Purn) Agus Widjojo menyebutkan presiden mendatang perlu mengutamakan pembangunan kekuatan laut dan udara Indonesia, meski biayanya yang dibutuhkan jauh lebih besar daripada membangun kekuatan darat.

“Negara kita adalah negara kepulauan. Karenanya, presiden mendatang diharapkan mengutamakan pembangunan kekuatan laut dan udara Indonesia, meski biayanya jauh lebih mahal. Kita tidak boleh hanya membangun kekuatan darat karena biayanya murah, sehingga mengabaikan pembangunan kekuatan udara dan laut,” katanya.

Agus yang semasa aktif dikenal sebagai salah satu intelektuan TNI itu juga menyebutkan kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan serta kondisi konflik regional yang makin rentan terjadi, yang mengharuskan Indonesia harus mengutamakan kekuatan pertahanannya di udara dan laut.

Karena itu, ia mengharapkan anggaran militer Indonesia harus diperbesar, meski membangun postur ketahanan nasional yang kuat tak bisa hanya dalam setahun atau lima tahun.

“Untuk membangun ketahanan nasional yang kuat, terutama kekuatan TNI, perlu rencana induk yang dilakukan secara konsisten, dan pihak Kemenhan juga harus mampu membangun rencana jangka panjang itu secara baik. Rencana ketahanan nasional tak bisa bersifat adhock, tetapi harus ditempatkan dalam rencana strategis,” katanya.

Menurut dia, untuk membangun postur ketahanan nasional perlu diperhatikan kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

Pemilu 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. AN-MB