jokowi 1

Jakarta (Metrobali.com)-

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo membahas penerapan transaksi non-tunai atau “Non-Cash Transaction” di Ibu Kota.

Pembahasan tersebut dilakukan ketika Gubernur Bank Indonesia (BI) itu melakukan kunjungan ke Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (7/8).

“Bersama Pak Agus tadi membicarakan mengenai transaksi non-tunai di Jakarta. Kami ingin transaksi non-tunai menjadi sebuah gerakan nasional,” kata Jokowi usai pertemuan dengan Agus Martowardojo di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menerapkan sistem tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya transaksi yang berpotensi dikorupsi, baik dalam pengadaan barang dan jasa maupun proyek-proyek.

“Kami (Pemprov DKI) kan sudah mulai menerapkan pembayaran non-tunai dan sudah dilakukan e-audit (audit elektronik) juga. Selanjutnya, kami ingin agar ini diterapkan di semua daerah,” ujar Jokowi.

Dalam pembicaraan tersebut, dia menuturkan terdapat sejumlah koreksi yang disampaikan oleh Gubernur BI, diantaranya pelaksanaan evaluasi terkait penerapan sistem NCT di Jakarta.

“Beliau (Agus Martowardojo) mengapresiasi penerapan transaksi non-tunai, khususnya untuk transaksi yang besar-besar, seperti proyek atau pengadaan. Tapi, kita juga harus upayakan agar sistem itu juga sampai ke transaksi yang kecil-kecil,” tutur Jokowi.

Oleh karena itu, selanjutnya, dia mengungkapkan Pemprov DKI akan mengupayakan agar seluruh transaksi, baik dalam skala besar maupun skala kecil dilakukan secara non-tunai.

“Skala kecil itu, misalnya pembayaran retribusi rumah susun (rusun) sebesar Rp150.000 dan retribusi pedagang kaki lima (PKL) sekitar Rp4.000 sampai Rp6.000 sudah kami lakukan. Nanti, semuanya lah kami usahakan,” ungkap Jokowi.  AN-MB 

Baca Juga :
Polisi Sidoarjo selidiki penemuan mayat ibu dan bayi