Jelang Pilkada, Ketua DPRD Badung Putu Parwata Minta Masyarakat Jaga Kondusivitas
Ketua DPRD Badung Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M.
Mangupura, (Metrobali.com)-
Ketua DPRD Badung Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M. meminta masyarakat untuk menjaga kondusivitas daerah menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November 2024 mendatang. Hal itu diungkapkannya saat mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H di hadapan puluhan wartawan media cetak, elektronik dan media online di kediamannya Kwanji, Dalung, kuta Utara, Rabu (10/4/2024).
Untuk bisa menjalankan program-program pemerintahan yang muaranya kesejahteraan masyarakat, ungkapnya, kondusivitas harus tetap terjaga. Selain itu, dia juga minta semua pihak menjaga kebersamaan. “Untuk menjalankan program prorakyat yang muaranya kesejahteraan masyarakat perlu partisipasi aktif masyarakat. Karena itu, kebersamaan pun harus terus terjaga,” tegas Putu Parwata yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung tersebut.
Kebersamaan dan persatuan itu, tegasnya, perlu ditunjukkan. Masyarakat jangan terbelah hanya karena tujuan pragmatis. Dia pun mengajak masyarakat Badung selalu bersatu. Terhadap hal-hal lain seperti pilihan politik, Putu Parwata mempersilakan menjalankan pilihan masing-masing, namun tetap konstruktif.
Dia menegaskan, dalam pelaksanaan kegiatan, semua sudah disepakati berdasarkan rapat paripurna. Bupati melakukan eksekusi cepat baik untuk peogram mandatori maupun kegiatan lain yang perlu progres cepat.
“Kita concern betul bagaimana memenuhi kewajiban mandatori di pendidikan. Ada infrastruktur yang dibangun mulai SD dan SMP dimaksimalkan dan jadi prioritas. Demikian juga dengan kesehatan. Rumah sakit di Petang dan di Abiansemal dibangun.
Kelengkapan RS Mangusada pun dibenahi. Jaminan masyarakat terhadap kesehatan dijalankan bekerja sama dengan BPJS, sementara kepentingan lainnya didorong lewat hibah.
Di sisi lain, ujarnya, infrastruktur yang membutuhkan waktu tetap menjadi prioritas dan Badung bersinergi dengan pemerintah pusat. Ini harus dijaga. Apa yang jadi kerinduan dan kebutuhan masyarakat dapat difasilitasi. Kerja sama pemerintah, DPRD dan masyarakat dijaga dan dilanjutkan terus. Pemerintah pun perlu masukan dari masyarakat.