Untuk Mendorong Perekonomian Bali

Denpasar (Metrobali.com) –

HIPMI Bali mendukung suksesnya perhelatan berskala internasional yang akan diselenggarakan di Bali, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diharapkan akan menjadi langkah awal bangkitnya pariwisata Bali. KTT G20 akan digelar pada 30-31 Oktober 2022.

“Meskipun kita terus ‘dipelihara’ agar tak ada peningkatan covid-19 demi menjaga perhelatan tersebut, disini yang perlu kami sarankan adalah long term roadmap dan short term-nya, untuk long term sudah dimulai pembangunannya oleh Pak Gubernur dengan pembagunan rumah sakit internasional, Pusat Kebudayaan, jalan tol dan airport,” kata Agus Permana Widura, Ketua HIPMI Bali, Senin (11/1/2022).

Namun, Pihaknya melihat dari Januari ke Oktober harus ada kebijakan-kebijakan khusus yang bersifat short term atau stimulus-stimulus ekonomi khusus yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk menjaga perekonomian Bali.

“Mungkin bisa diatur kebijakan dengan adanya karantina yang terpusat di Bali, permudah kebijakan terkait visa dan program ‘Work From Bali’ terus dilakukan, jangan sampai dengan adanya persiapan pelaksanaan KTT G20 malah perekonomian Bali akan terhenti sampai bulan Oktober, ini yang bahaya,” tuturnya.

Terkait usulan karantina terpusat di Bali, masa karantina yang saat ini diberlakukan selama 10 hari, maka tentunya orang asing yang datang ke Indonesia pastinya menggunakan visa bisnis ketimbang visa turis yang mengharuskan hanya untuk kepentingan bisnisnya semata, dan selama ini karantinanya terpusat di Jakarta dan Surabaya.

“Harapan kami apabila karantina tersebut bisa dilakukan di Bali maka dampaknya akan membantu mempercepat pemulihan ekonomi, lagipula hotel-hotel di Bali memiliki sirkulasi udara yang bersih dengan balkon-balkon dan cottage-cottage yang ‘fresh air’ ketimbang di Jakarta yang kebanyakan memakai AC central, dan dari segi kesehatan di Bali akan lebih mendukung,” terang Agus yang kerap disebut dengan inisial APW ini.

Usulan lainnya terkait dengan biaya listrik, HIPMI Bali juga telah meminta keringanan berupa keringanan discount khusus terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Bali sehingga akan memicu ketertarikan investasi baru karena biaya investasinya murah.

“Usulan lain yang masih jadi dilema adalah terkait pajak, seperti diketahui sejak 2 tahun perekonomian Bali tersungkur dan Bali ‘Belum Baik-Baik Saja’, maka kami meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan keringanan pajak buat para pengusaha di Bali,” harapnya.

Disatu sisi kita memahami bahwa perhelatan tersebut menjadi ‘trigger’ atau pemicu kemajuan perekonomian Bali tapi hendaknya jangan sampai ketika perhelatan internasional tersebut dimulai namun rakyat Bali malah ‘suffering’ atau menderita kelaparan dan menjadi kontradiktif. (hd)