Denpasar (Metrobali.com) –

 

Layanan vaksinasi covid-19 yang sejatinya wajib dilakukan oleh setiap orang ternyata malah menimbulkan kerumunan yang tidak bisa dihindarkan, pasalnya hal tersebut tentunya dapat menimbulkan implikasi dugaan klaster baru.

“Sebaiknya dicarikan solusi layanan vaksinasi yang terbatas hanya 25 orang saja dan hendaknya form antreannya sudah dipersiapkan QR Kode atau kode Barcode atau bisa juga dengan Google Form yang sudah disediakan untuk mencegah antrean dan lakukan pendataan terhadap penyelengaraan agar mudah di trekking juga tempat vaksinasinya,” kata Jeffry Karangan, Pemerhati sosial dari Media Corruption Watch (MCW), Rabu (14/7/2021).

Dirinya tak habis berfikir mengapa hal yang sangat beresiko tersebut masih berlanjut dan dibiarkan oleh pihak-pihak penyelenggara, “Kenapa tidak menyelenggarakannya di Puskemas masing-masing Kelurahan dengan maksimal antrean 25 persen dari kapasitas tempat?”.

Seharusnya menerbitkan aturan baru tentang batas maksimal penyelenggaraan vaksinasi dengan sistem daring dan prosedur lebih ketat bahkan pemetaan zona vaksinasinya untuk menekan angka penularan Covid-19 yang angkanya melonjak.

“Pemerintah jangan hanya mengejar target vaksinasi namun juga harus bikin aturan yang digital dan tempat penyelenggaraan ruang vaksinasi yang lebih prokes,” tutur Jeffry.

Menurutnya kondisi saat ini menjadi alarm bagi individu dan lingkungan sekitar supaya kita memperkuat protokol kesehatan di perkantoran, pemukiman, pusat perbelanjaan, sampai kampung di pelosok.

“Namun cara terbaik memutus mata rantai penularan COVID-19 adalah dengan mencegahnya salah satunya menghindari kerumunan,” pungkasnya. (hd)

Baca Juga :
Menag Nilai PP Aborsi Sudah Sesuai