Foto: Ketua DPD PSI Kota Denpasar Gede Eka Wijaya Patriana (paling kiri) bersama Plt Ketua Umum PSI Giring Ganesha (tengah pakai peci) dan Ketua DPW PSI Bali Nengah Yasa Adi Susanto (paling kanan) saat pemberian rekomendasi PSI kepada Jaya Wibawa (tengah baju putih).

Denpasar (Metrobali.com)-

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Denpasar selaku salah satu partai pendukung dan pengusung pasangan I Gusti Ngurah Jaya Negara dan I Kadek Agus Arya Wibawa (Jaya Wibawa) sebagai Walikota dan Wakil Walikota Denpasar terpilih pada Pilkada Kota Denpasar 2020 berharap proses pelantikan nanti bisa berjalan lancar walau di tengah suasana pandemi Covid-19.

PSI pun menegaskan komitmennya untuk tetap kritis mengawal kepemimpinan dan pemerintahan Jaya Wibawa di Kota Denpasar. “Kami akan tetap bersikap kritis. Kami tidak mau begitu saja seperti membebek, tidak begitu saja mengiyakan,” kata Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Denpasar Gede Eka Wijaya Patriana, Jumat (29/1/2021).

Sama seperti pernyataan sebelumnya dan sikap awal PSI, jelas Eka, walaupun PSI ikut mendukung dan mengusung Jaya Wibawa Pilkada Denpasar 2020 bersama pengusung utama PDI Perjuangan dan partai pengusung lainnya seperti Gerindra dan Hanura, PSI akan tetap kritis terhadap kebijakan Pemerintah Kota Denpasar di bawah kepemimpinan Jaya Wibawa jika memang dianggap tidak pro rakyat.

“Walaupun kami hanya punya dua kursi anggota Dewan di DPRD Denpasar bukan berarti kami tidak bisa bersuara. Kami akan tetap kritis,” tegas Eka.

Sikap kritis PSI dalam mengawal pemerintahan di daerahnya masing-masing ini sejalan dengan perintah DPP PSI bahwa PSI di seluruh daerah yang mempunyai anggota legislatif tidak boleh terlena. PSI tidak boleh mengiyakan begitu saja kebijakan dan apa kata pemerintah jika memang itu tidak pro rakyat.  “Jadi kami tidak serta merta ikut membebek,” tegas Eka lagi.

Makanya, jelas Eka, di DPRD Kota Denpasar anggota Dewan dari PSI tidak dilepas begitu saja. “Dalam artian mereka tidak dibiarkan berkomunikasi dengan partai lain dan pemerintah ataupun ikut mengambil kebijakan di Dewan tanpa diawasi oleh DPD PSI Denpasar,” terang Eka.

“Sama seperti di DPRD Provinsi DKI Jakarta, di DPRD Kota Denpasar setiap kebijakan maupun legislasi, pasti kami minta feedback dulu dari anggota Dewan dari PSI. Jadi tidak kami lepas anggota Dewan PSI membuat keputusan sendiri di Dewan, harus dikonsultasikan dulu ke induk partai,” sambung Eka seraya menyampaikan dukungan PSI terhadap program vaksinasi Covid-19.

Menurutnya hal tersebut memang sudah menjadi pola di PSI. Kenapa begitu? “Ya jangan sampai mereka membebek, tidak boleh mengiyakan setiap keputusan pemerintah. Jadi harus ada kontrol dari partai,” papar Eka.

“Jadi meskipun sebagai partai pendukung dan pengusung Jaya Wibawa, kami tekankan bahwa kebijakan tetap kami kritisi kalau memang kiranya tidak berpihak pada masyarakat. Tapi kalau kebijakan itu baik untuk masyarakat ya tetap harus kita apresiasi,” tutup Eka.

Seperti diketahui KPU Kota Denpasar telah secara resmi menetapkan pasangan I Gusti Ngurah Jaya Negara dan I Kadek Agus Arya Wibawa (Jaya Wibawa) sebagai Walikota dan Wakil Walikota Denpasar terpilih pada Pilkada Kota Denpasar 2020. Usulan pelantikan terhadap Jaya Wibawa pun telah diproses DPRD Kota Denpasar kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Bali.

Dari informasi awal yang disampaikan Ketua KPU Kota Denpasar kemungkinan pelantikan tersebut dilakukan pertengahan bulan Februari 2021 mendatang atau bertepatan dengan masa akhir jabatan Walikota maupun Wakil Walikota sebelumnya. (wid)