Wagub Sudikerta di tengah tengah Musda PHRI Bali

Wagub Sudikerta di tengah tengah acara Musda PHRI Bali, Sabtu (21/11).
Nusa Dua, Bali (Metrobali.com)-
Sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang perekonomian masyarakatnya,  bertumpu antara lain pada sektor pariwisata,  maka Provinsi Bali selama ini telah berupaya untuk senantiasa melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pariwisata baik dari segi sumber daya manusia maupun keamanan dan kenyamanan stabilitas pariwisata.  Oleh karenanya,  untuk menjaga hal tersebut maka Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia diminta agar lebih meningkatkan koordinasi antar lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing,  sehingga kondisi pariwisata Bali yang sudah mulai membaik ini dapat tetap terjaga.

Demikian terungkap dalam sambutan Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta,  dalam acara Musyawarah Daerah Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indoneisa (BPD PHRI) Bali XIII 2015 dan Penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Hotel,  bertempat di Inaya Putri Bali Nusa Dua,  pada Sabtu (21/11).

Lebih jauh disampaikan  Pastika  bahwa selama tujuh tahun terakhir(2008-2014) kunjungan langsung wisatawan mancanegara ke Bali selalu meningkat.  Namun dengan adanya beberapa peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini baik di dalam maupun luar negeri seperti bencana alam gunung meletus,  tragedi teror di Paris serta lainnya mengakibatkan kondisi pariwisata Bali menjadi agak sedikit terganggu.

Selain itu,  di Bali sendiri juga masih banyak persoalan yang terkait dengan pembangunan pariwisata khususnya di bidang perhotelan dan restoran.  Adanya perang tarif kamar hotel,  pemanfaatan air bawah tanah yang berlebihan serta munculnya akomodasi-akomodasi liar, saat ini masih menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian serius untuk dicarikan solusinya.

Oleh karenya,  Pastika memandang bahwa MUSDA yang dilakukan ini sangat tepat,  mengingat kegiatan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggotanya dan sebagai evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan.  Selain itu,  MUSDA juga merupakan bentuk penyegaran organisasi yang tentu dalam salah satu agendanya akan memilih dan menetapkan kepemimpinan yang baru.

Pastika juga berharap pemilihan tersebut dapat berlangsung secara demokratis sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati.  Ia berharap dengan ketua yang baru nantinya BPD PHRI Bali dapat lebih meningkatkan pembinaan yanh intensif kepada anggotanya, serta membantu pemerintah dalam peningkatan kualitas pariwisata di Bali.

Sementara itu Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya,  mendukung yang disampaikan oleh Gubernur Bali,  dimana Bali sebagai daerah yang bertumpu pada pariwisata harus dijaga keamanannya.  Menurutnya,  Bali sangat potensial dalam pengembangan pariwisata untuk itulah dalam promosi Pariwisata Nasional,  Bali dimasukkan kedalam 3 dari great pariwisata selain Jakarta dan Batam.  Namun,  dibalik potensi wisatanya,  Bali tidak boleh hanya dikembangkan dari segi suguhan alam maupun budayanya,  melainkan harus meningkatkan nilai penjualan dan investasinya.  Sehingga,  perkembangan Pariwisata bisa berlanjut dengan inovasi-inovasi kreatif lainnya.

Disamping itu,  ia juga menyarankan agar pemerintah membuat aturan yang memberi kemudahan bagi para investor,  sehingga para investor yang datang ke Bali tidak mengurungkan niatnya,  hanya karena proses birokrasi yang sulit.  Disisi lain,  Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah Pusat sedang melakukan promosi pariwisata secara aktif ke berbagai negara,  sehingga diharapkan dengan promosi yang dilakukan ini dapat memberikan peningkatan devisa bagi daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Selanjutnya,  dalam laporan Ketua Panitia MUSDA PHRI Bali I.B Sidartha Putra,   mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini telaj dilakukan persiapan dari pertengahan tahun 2015,  dimana Musda kali ini mengangkat tema “Kita Tingkatkan Harmonisasi Pariwisata Bali”.

Menurutnya tema ini sangat relevan dengan permasalahan yang terjadi saat ini,  dimana Harmonisasi pariwisata masih perlu dilakukan,  tidak hanya pemerintah dengan pelaku pariwisata namun juga perlu diadakan harmonisasi pariwisata dari segi budaya,  agama,  seni,  keamanan dan lainnya,  yang tentunya juga didukung oleh perab sumber daya manusia di Bali ini.

Oleh karenanya,  ia berharap dalam musda kali ini dapat dilakukan sebuah perumusan-perumusan untuk mengambil ide-ide yang relevan dengan isu pariwisata yang berkembang saat ini,  terlebih dalam meningkatkan keamanan pariwisata.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan sertifikat sistem manajemen pengamanan hotel kepada 22 hotel dan restoran di bali, dari PHRI serta Kapolda Bali.  Hadir pula dalam kesempatan tersebut Bupati/Walikota se-Bali,  Perwakilan SKPD Provinsi Bali, serta undangan lainny. AD-MB