Jpeg

Para pimpinan Ormas sepakat menjaga keamanan Kuta dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman.

Kuta (Metrobali.com)-

Menjelang Pemilukada yang akan digelar serentak pada 9 Desember 2015 mendatang, jajaran kepolisian Polsek Kuta melaksanakan sosialisasi kepada jajaran Musyawarah pimpinan kecamatan (Muspika), bendesa adat, organisasi atau elemen masyarakat terkait sistim pengamanan terpadu di wilayah hukumnya. Selain itu seluruh para pimpinan Ormas tersebut sepakat menjaga keamanan Kuta dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman.

Kapolsek Kuta IB Dedy Januartha mengatakan, sistim pengamanan terpadu yang berada di wilayah hukumnya melibatkan Organisasi masayarakat (ormas) seperti Baladika, Laskar Bali, PBB, Paguyuban Kelompok Timor dan Forum Pecalang Kuta yang harus melakukan tanda tangan diatas kertas yang intinya siap menjaga wilayah Kuta pada Pilkada serentak yang rencananya digelar pada 9 Desember 2015 mendatang.

“Kita hari ini (red, Rabu 19 Agustus 2015) memberikan sosialiasi kepada tokoh masyarakat, dengan penyelenggara Pemilu terutama dengan ormas supaya ada satu visi dan misi, satu bahasa bagaimana menjaga Bali terutama Kuta supaya santhi dan jagadhita, termasuk melalui penandatanganan nota kesepahaman sekarang ini,” kata Kapolsek Kuta IB Dedy Januartha ditemui usai penandatangan nota kesepahaman bersama pimpinan Ormas tersebut di Kantor Camat Kuta, Rabu (19/8).

Meski potensi gesekan belum ada, imbuhnya, namun  pihak nya terus memberikan arahan sehingga situasi menjelang Pilkada di wilayah Kuta semakin kondusif.

Pemetaan wilayah titik rawan dijelaskannya ada, namun ditanya lebih jauh, Kapolsek ini enggan menjelaskannya lebih detail. Hanya pihaknya terus meningkatkan jumlah personil baik dari TNI dan Polri.

“Ada 180 orang personil di Polsek, belum jumlah pecalang seluruh Kuta, dari Polresta kita juga diback up dan dari Polda,” tandasnya.

Baca Juga :
Pastika Apresiasi Upaya TP PKK Bali Cegah Kanker Serviks dan Payudara

Sementara itu, Camat Kuta I Gede Ray Wijaya mengatakan khusus di wilayah Kuta, titik-titik seperti tempat hiburan malam menjadi target pengamanan yang harus ditingkatkan.

Selain itu disamping keamanan, masalah kebersihan menurutnya juga sangat penting. Bahkan dengan tegas pihaknya melarang jika ada baliho tanpa cap KPUD Badung namun dipasang di titik strategis.

“Pokoknya baliho tanpa cap dari KPU tidak boleh dipasang, kami setiap 3 bulan ada koordinasi, menyangkut DPT jadwal pertemuan di KPU tanggal 25 baru akan kita ketahui,” tukas mantan Lurah Tuban ini.

Selain masalah kemanan dan kebersihan sebagai wilayah yang disorot oleh dunia internasional, pihaknya juga memastikan  jika seluruh PNS di Kecamatan Kuta, harus netral menjelang Pilkada ini.

“Kami jaga netralitas, PNS boleh memilih tapi jangan coba-coba PNS memihak, PNS harus senetral mungkin,” kata camat asal Kedonganan ini.

Dengan luas wilayah kecamatan Kuta sekitar 1752 hektar, jumlah kelurahan 5, serta jumlah desa adat 6 dan 28 lingkungan, ditegaskannya bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pengamanan di wilayah Kuta saat dan menjelang Pilkada serentak nanti.SIA-MB