Foto: Anggota Komisi IV DPR RI/Anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali AA Bagus Adhi Mahendra Putra, Anggota Komisi IV DPR RI.

Denpasar (Metrobali.com)-

Selain aspek kesehatan, ketahanan pangan dinilai menjadi salah satu faktor utama kunci keberhasilan dalam menghadapi dan menangani pandemi virus Corona atau Covid-19.

Karenanya, ketahanan pangan bangsa Indonesia harus dijaga di tengah pandemi Covid-19. Maka saat inilah harus menjadi momentum untuk kembali membangkitkan pertanian dan menjaga ketahanan pangan berbasis database atau basis data di desa.

Demikian disampaikan AA Bagus Adhi Mahendra Putra, Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan dan kelautan, Senin (11/5/2020).

Anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali yang akrab disapa Gus Adhi ini lantas menekankan pentingnya database produksi bahan pangan berbasis desa. “Jadi mari mulai kita perkuat pertanian dan ketahanan pangan kita dengan database di desa,” tegas Gus Adhi.

Dalam setiap rapat dengan Kementerian Pertanian Gus Adhi juga berkali-kali menyampaikan sudah saat melihat dan memperkuat database pertanian dan pangan di setiap desa.

“Cobalah kita minta kepala desa/lurah mendeteksi berapa luas areal yang pertanian kita walaupun di Dinas Pertanian dan instansi terkait datanya ada. Tapi sekarang harus lebih konkret lagi. Berapa yang bertani, beternak, berdagang dan sebagainya,” papar Gus Adhi.

Database pertanian dan pangan berbasis desa ini dianggap sangat penting dan krusial sebab ini akan menjadi dasar kebijakan membangun pertanian. Kalau database berbasis desa sudah baik maka diyakini ke depan pertanian akan terkawal dengan baik.

“Begitu juga sebaliknya. Kalau itu tidak dilaksanakan, data sebatas data yang kemudian akan dipermainkan oleh mafia pangan,” tegas politisi senior Golkar asal Kerobokan, Badung ini.

Di sisi lain Gus Adhi juga memacu Kementerian Pertanian agar memberikan penghargaan kepada kepala desa/lurah yang desanya mampu menyiapkan database yang baik dan mencapai swasembada pangan serta mengatasi persoalan-persoalan pangan di daerahnya.

“Agar ada database setiap desa. Misalnya kebutuhan dan produksi pangan seperti apa. Kalau sudah baik database-nya dan sudah swasembada pangan, berikan penghargaan bagi kepala desa/lurah,” terang Gus Adhi.

Dalam konteks tersebut, kata Gus Adhi, yang ditonjolkan bukanlah penghargaannya atau kegiatan seremonial belaka, namun arahnya adalah adanya kegiatan atau program terkait pertanian dan pangan berbasis evaluasi di tingkat desa.

“Yang bagus berikan reward, yang kurang bagus berikan pembinaan. Lakukan evaluasi rutin m misalnya satu desa pangannya apakah mencukupi. Kalau belum mencukupi bagaimana? Apa karena ada alih fungsi lahan pertanian atau ada lahan tidur. Ini yang harus didorong dan dievaluasi dengan sungguh-sungguh,” papar Gus Adhi.

Di sisi lain Gus Adhi juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mewaspadai  adanya potensi penimbunan pangan oleh mafia pangan di tengah pandemi Covid-19 ini.

“Kita cegah jangan sampai mafia pangan ini semakin gencar. Mafia pangan harus kita berantas. Kalau ada database desa mafia pangan bisa ditekan. Jadi mari mulai kita perkuat dengan data base di desa,” tutup Gus Adhi. (wid)