Jakarta (Metrobali.com)-

Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia menemui Presiden Joko Widodo dan pada kesempatan itu berjanji untuk ikut serta mengawal pembangungan sektor kelautan di Indonesia.

Ketum Ikatan Sarjana Keluatan Indonesia (Iskindo) Zulficar Mochtar di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (3/7), mengatakan pihaknya menyampaikan tiga hal penting saat bertemu dengan Presiden Jokowi terkait mulai terbentuknya Iskindo.

“Sebanyak 15.000 orang siap mengawal pembangunan kelautan Indonesia,” katanya.

Ia juga menggambarkan perlunya poros maritim untuk dituangkan dalam bentuk operasional.

“Road map harus tuntas. Input kami, Indonesia bisa menjadi poros pangan kelautan dunia, poros biodiversity, poros energi dan beberapa yang lain,” katanya.

Iskindo juga menyampaikan kepada Presiden bahwa setidaknya ada 15.000 alumni kelautan Indonesia siap menyumbangkan karya pada berbagai keahlian.

“Pemerintah harus mendorong sertifikasi jasa kelautan dan maritim. Banyak yang tidak ada sertifikasi dan standarisasi akibatnya dikuasai oleh asing. Kedua kami sarankan pemerintah bisa merampungkan tata ruang laut nasional,” katanya.

Jika tidak dirampungkan maka akan potensial terjadi banyak konflik di lapangan antara pertambangan energi migas, pariwisata, dan konservasi.

Menurut dia, jika ada penataan ruang yang rapi maka akan bisa mencegah konflik.

“Tergantung komitmen pemerintah. Kita sudah banyak landasan UU, ini harus didorong dalam aksi itu dari 0 sampai 200 mil,” katanya.

Iskindo sendiri menilai saat ini mulai terlihat ada kemajuan pembangunan pada sektor kelautan meskipun sektor itu memiliki kompleksitas tinggi.

“Apa yang dilakukan Bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) itu adalah hal yang harus didorong. Ini harus dituangkan ke seluruh kerangka kerja. Kalau perlu semua kementerian dukung,” katanya.

Ia juga mengingatkan Presiden soal adanya 7.400 desa rawan bencana tsunami di Indonesia berdasarkan data terbaru dari kalangan peneliti kelautan.

Iskindo melaksanakan Kongres I pada 8 Juni 2015 dan berencana melaksanakan Rapat Kerja Nasional pada 28 Oktober 2015. AN-MB