Foto: Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa.

Karangasem (Metrobali.com)-

Percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Karangasem agar terlepas dari status sebagai daerah miskin tentu tidak bisa hanya mengandalkan dana  pemerintah dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Apalagi APBD Karangasem tergolong kecil sebagi imbas dari kecilnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) kabupaten di paling ujung timur Pulau Bali ini. Tercatat dibandingkan tahun 2019, APBD Karangasem pada tahun 2020 diproyeksikan turun Rp 52 miliar atau 3,14 persen, yakni menjadi hanya Rp 1,636 triliun.

Salah satu penyebabnya, PAD targetnya turun dari tahun 2019 sebesar Rp 276 miliar, menjadi hanya Rp 259 miliar tahun 2020 ini. Lalu dengan PAD yang kecil apa solusi untuk membiayai pembangunan, menciptakan lapangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan di Karangasem?

“Investasi adalah kunci untuk mempercepat pembangunan di suatu daerah. Jadi Karangasem harus mencari dan membuka akses investasi seluas-luasnya,” kata Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa, Selasa (4/2/2020).

Wakil Bupati Karangasem yang dikenal bersahaja dan merakyat ini menambahkan sebagaimana arahan Presiden Jokowi termasuk juga para menterinya serta sesuai juga dengan teori pembangunan bahwa pembangunan itu sebanyak 70 persen harus dengan investasi.

“Pemerintah hanya bisa 30 persen, sisanya tentu dengan investasi. Entah investasi dalam negeri atau dari luar negeri. Yang jelas investasi harus digalakkan, tanpa investasi tentu juga lapangan pekerjaan tentu tidak akan cepat dan tidak banyak bisa terbuka,” ungkap Artha Dipa.

Menurut tokoh asal Banjar Pakel, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Karangasem ada kaitan sangat erat antara kemiskinan, pengangguran, peluang kerja dan investasi. Keberadaan investasi khususnya dari pihak swasta di Karangasem misalnya di bidang  pariwisata, pertanian, industri dan sektor lain tentu akan membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Pada akhirnya peluang kerja ini akan mengurangi pengangguran. Lalu ujung-ujungnya akan mampu mengurangi angka kemiskinan di kabupaten yang terletak di bawah kaki Gunung Agung ini.

“Bicara kemiskinan, tentu bicara yang pertama bicara tentang tenaga kerja. Kalau tenaga kerjanya misalnya peluang pekerjaan tidak ada tentu kemiskinannya agak lambat diatasi, walaupun kita berusaha tentu agak lama,” kata Artha Dipa yang dikenal banyak hal telah diperbuat dalam memulai karirnya sebagai birokrat di Pemerintahan Kabupaten Karangasem.

“Maka salah satu kuncinya ada pada bagaimana kita menarik lebih investasi,” tegas Artha Dipa yang santer digadang-gadang kembali maju menjadi Bakal Calon Wakil Bupati Karangasem mendampingi Bakal Calon Bupati Karangasem I Gede Dana maju yang menjabat Ketua DPRD Karangasem dari PDI Perjuangan maju dalam Pilkada Karangasem 2020 mendatang.

Masih Minim Investasi

Sayangnya sejauh ini investasi di Karangasem sangat minim bahkan hampir nihil. Jangankan investasi besar, investasi kecil bahkan ecek-ecek pun hampir tidak ada di Karangasem. Artha Dipa pun tak segan-segan mengakui hal ini sebagai sebuah otokritik bagi semua pihak terkait.

Padahal daerah ini sebenarnya punya potensi besar di sektor pariwisata ini.  Bahkan ada yang menyebut Karangasem sebagai “The Jewel of The East” atau “Permata di Timur Bali” yang menyimpan berbagai potensi daya tarik pariwisata.

Padahal saat ini dan dalam beberapa tahun ke depan beberapa daerah di Bali “dikepung” berbagai rencana pembangunan megaproyek baik dari pemerintah pusat maupun investasi dari pihak swasta.

Sayang dari sejumlah rencana megaproyek yang ada, tidak ada satu pun yang langsung menyentuh Karangasem sebagai daerah paling ujung timur Pulau Bali yang saat ini juga masih bergelut dengan masalah kemiskinan.

Seperti diketahui ada beberapa rencana megaproyek pemerintah yang lintas kabupaten/kota di Bali. Diantaranya Tol Tabanan Gilimanuk, Shortcut Mengwitani-Singaraja (sedang dalam proses pembangunan), kereta api listrik keliling Bali, Pelabuhan Segitiga Emas (Sanur-Nusa Penida-Kusamba).

Sejumlah daerah yang secara langsung kebagian megaproyek pemerintah seperti Singaraja yakni rencana Bandara Bali Utara. Lalu Badung seperti Jalan Lingkar Selatan, pembangunan MRT, Penataan Estetika Utilitas Terpadu dan LRT Kuta-Bandara Ngurah Rai. Kemudian Denpasar berupa pembangunan Dermaga Sanur.

Selain itu ada pula rencana megaproyek investasi dari pihak swasta. Pertama, hotel mewah di Tanah Lot Tabanan dengan investor Donald Trump dan MNC Land. Rencananya dibangun fasilitas hotel bintang 7, lapangan golf, beach club, dan vila residensial dengan total luas lahan 108 hektar.

Kedua, Majestic Bangli Danau Batur dengan fasilitas berupa 7 objek pariwisata kelas dunia. Diantaranya kapal kayu seperti di Venesia, gondola seperti di Pegunungan Alpen, dan istana seperti abad pertengahan. Megaproyek pihak swasta ini diperkirakan menelan investasi sebesar 50 juta dolar AS.

Berikutnya megaproyek dari pihak swasta juga akan dibangun di Denpasar rencananya bernama Diamond Sanur. Fasilitasnya berupa tempat parkir kapal pesiar terbesar di Asia Tenggara, beach walk terbesar di dunia dan terpanjang di Asia, hingga areal konser panggung terapung.

Megaproyek ini akan dikerjakan investor PT Diamond Sanur di bawah naungan PT Vishnu Investment Group dengan perkiraan nilai investasi mencapai 45 juta dolar AS.

Maklum, minimnya investasi di Karangasem salah satunya lantaran kemampuan lobi di pusat dan berbagai gagasan Artha Dipa yang dinilai sangat bermanfaat bagi sebagian besar warga Karangasem itu diduga seolah seperti sengaja “diparkir” Mas Sumatri.

Santer beredar jika Artha Dipa yang menjadi Wakil Bupati Karangasem periode 2016-2021 itu tidak diberikan ruang Bupati Karangasem periode 2016-2021 I Gusti ayu Mas Sumatri untuk menunjukkan kemampuannya dalam memajukan Karangasem.

Bahkan, selama ini menjadi buah bibir, jika pengalaman dan kemampuan Wakil Bupati Karangasem Wayan Artha Dipa yang dikenal mumpuni sebagai mantan birokrat hebat di Pemkab Karangasem sepertinya tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Jadi memang ada PR besar membawa proyek-proyek pembangunan dari pusat maupun investasi swasta ke Karangasem. Kita tentu tidak ingin terus dicap sebagai daerah tertinggal,” tegas Artha Dipa yang juga dikenal sebagai mantan Kepala Bappeda Karangasem ini.

Geliatkan Investasi Pariwisata

Artha Dipa pun mengaku sudah menyiapkan beberapa langkah dan strategi jitu untuk menarik dan mendatangkan lebih banyak investasi ke Karangasem. “Tentu kita nanti akan maksimalkan jaringan, tim, kemampuan lobi-lobi naik ke pusat maupun ke investor swasta,” tegas tokoh yang dikenal sukses membangun beberapa ruas jalan di Karangasem dan juga aktif sebagai panitia pembangunan sejumlah pura ini.

Artha Dipa yang dipercaya sebagai Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem dan aktif di kegiatan pendidikan dan sosial, salah satunya sebagai pendiri Panti Asuhan Yasa Kerti, Karangasem yang kini mempunyai ratusan anak didik maupun alumni ini mengakui investasi di Karangasem yang sangat peluang masih dan dominan dalam sektor pariwisata.

“Soal aturan pembangunan dalam investasi nanti tata ruang yang mengatur mana yang boleh dan mana yang tidak boleh itu sudah diatur regulasi dimana Karangasem sudah memiliki Perda tentang tata ruang,” tuturnya.

Untuk pariwisata, Artha Dipa berkeyakinan sebenarnya tidak sulit memberi titik ungkit kepada masyarakat dengan adanya Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang harus bangkit membuat sendiri berbagai destinasi.

Ia memandang jika wisata desanya bisa bangkit, maka desanya juga akan ikut maju, sehingga dengan majunya desa maka kecamatan pasti maju, dan otomatis kabupaten pasti maju pula.

“Pemerintah tinggal Tut Wuri Handayani. Pemerintah khan tinggal memberi titik ungkitlah. Bagian mananya yang mesti kita ungkit, bagian mana yang bisa kita bantu sehingga sinergi antara upaya masyarakat dengan pemerintah yang pada akhirnya khan pemerintah dan masyarakat yang diuntungkan,” pungkasnya. (dan)