Denpasar, (Metrobali.com)

Instruksi Presiden Prabowo untuk Menghentikan Proyek Infrastruktur Baru, Upaya Menghentikan Cawe-Cawe Sisa Ambisi Kekuasaan Jokowi.

Hal itu dikatakan pengamat politik dan ekonomi I Gde Sudibya, Rabu 20 Nopember 2024.

Menurutnya, Instruksi Presiden Prabowo ini, sangat layak dari sisi: kebijakan fiscal yang sehat, dan menghentikan proyek boros secara ekonomi, yang belum tentu bermanfaat optimal bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dikatakan, Tahun pertama pemerintahan Prabowo yaitu tahun 2025, diperkirakan dengan defisit Rp.600 T, setara dengan 17 persen total APBN.

“Jumlah defisit yang besar dari pengelolaan kebijakan fiscal yang sehat -sound of fiscal policy -. Ruang fiscal hutang luar negeri juga semakin terbatas, karena manajemen hutang luar negeri selama ini, sudah tidak sehat “tutup lubang gali lubang”.” Katanya.

Dikatakan, karena tekanan fiscal, proyek IKN, proyek infrastruktur lainnya yang tidak layak secara finansial, punya potensi merusak lingkungan, seperti: jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, semestinya ditunda dan dikaji ulang.

Secara politik, lanjut I Gde Sudibya, instruksi menghentikan proyek infrastruktur baru, bisa dipersepsikan mengurangi, membatasi dan bahkan menghentikan “cawe-cawe” ambisi kekuasaan Jokowidodo yang masih tersisa.

Menurutnya, keseriusan kabinet Merah Putih dalam menindak lanjutin instruksi Presiden ini, akan menentukan kinerja kabinet dalam 100 hari mendatang.

“Menghentikan Proyek Baru Infrastruktur, di samping menyelesaikan isu kritis: penyelamatan PT Sritex dengan jumlah karyawan 50 ribu orang yang terancam di PHK, juga mengevaluasi terhadap status PSN bagi Proyek PIK (Pantai Indah Kapuk) II, yang menjadi sorotan publik, kejelasan status BRIN dalam relasinya dengan Kementerian Tinggi dan Riset,” kata I Gde Sudibya. (Sutiawan)