Denpasar (Metrobali.com)-

Wakil Gubernur Bali AA Puspayoga sudah dua tahun lebih tidak ngantor, jelas Gubernur Bali menjawab pertanyaan warga Buleleng Dewa Puja Suradnya saat simakrama di Singaraja, Sabtu 13 April 2013.  “Saya tidak bisa menegor beliau, karena posisi kami ada dalam satu kotak hirarki dalam Pemerintahan Propinsi Bali,” kata Mangku Pastika.

Kata Mangku Pastika, sesungguhnya apa yang gubernur pikirkan dan lakukan untuk Bali juga jadi pemikiran seorang wakil gubernur. Dalam Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) wakil gubernur bukan SKPD tersendiri, tapi ada dalam satu ‘kotak’ dengan gubernur, “Dalam kondisi ini, kan wakil gubernur tidak perlu ditegur. Kita sudah sama sama dewasa. Seharusnya dia paham,” kata penggagas program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) ini.”

Menjawab pertanyaan tentang bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (PAS) tidak hadir dalam Musrembang Bali, Mangku Pastika bisa mengerti bila bupati PAS sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi waktu acara itu ada Menteri Bappenas, “Jarang jarang ada menteri yang turut dalam Musrembang dan juga ada Dirjen perimbangan keuangan dari kementrian Keuangan. Yang akan mengalokasikan anggaran kita itu, ya mereka itu. Satu perencana, satu yang menentukan uangnya.”

Tapi kata Mangku Pastika, walau bupatinya tidak hadir yang pasti ada gubernurnya yang akan memperjuangkan Buleleng. Kenapa demikian, karena tingkat kemiskinan paling tinggi dan paling luas ada di Buleleng. Alokasi anggaran paling banyak di Buleleng, dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Dari 6000 rumah yang diperbaiki selama ini, hampir 2000 itu ada di Buleleng.

Buleleng itu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya 122 miliar tahun 2013.  Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 1,1 Triliun, “980 miliarnya darimana uangnya? Pernah tidak kita menghitung 980 miliar itu dari mana? Itu dari pusat uangnya dan dari propinsi,” tandas Mangku Pastika.

Paling gampang menghitungnya berapa kabupaten/kota perlu dana dari pusat dan propinsi, caranya kata Mangku Pastika, tanya berapa APBD kabupaten/kota, lalu tanya berapa juga PAD nya…kurangi. Baru kita bisa tahu, bahwa ada uang lain yang berasal dari pemerintah pusat dan propinsi, “Pasti uang itu tidak jatuh dari langit.”

Mangku Pastika memberi contoh, Bangli itu PAD-nya 30 miliar. APBD-nya 770 miliar, “Berarti 740 miliar dibayarin siapa? Mari kita fair pada rakyat. Mari berhitung tanpa mempolitisasi. Cobalah kita hitung hitung. Semua PNS di daerah itu dibayar pemerintah pusat. Tidak ada dibayar oleh pemerintah daerah. Semua PNS itu yang dituangkan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK), kalau tidak ada pemerintah pusat kita tidak bisa bayar PNS. Jadi kita tidak boleh sombong. Bayar gaji saja tidak cukup. Gitu dong. Sehingga rakyat tahu. Bahwa kita berjuang terus untuk mendapat lebih, ya. Tapi berjuang dengan cara yang masuk akal.” RED-MB

Baca Juga :
Stikom Bali Target Terima 1.200 Mahasiswa Baru