Ilustrasi

Denpasar, (Metrobali.com)-

Ulasan Kepemimpinan Wayan Koster dari Sisi Hasil (Out Put) dan Proses, Indikator Kesejahteraan Sosial Bali yang Buruk. Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kebijakan publik, Minggu 17 September 2023 menanggapi soal defisit anggaran yang mencapai Rp.1,9 T untuk tahun 2023.

Menurutnya, dari sisi out put terjadi kontroversi dan menjadi sorotan publik, misalnya proyek penataan Pura Besakih dengan parkir bertingkat yang melanggar Bhisama Kesucian Pura PHDI, Pusat Kebudayaan Bai (PKB) di Kabupaten Klungkung yang merusak lingkungan dan membebani sangat berat APBD Bali dari tahun ke tahun.

Selain itu, lanjut Jro Gde Sudibya yang tidak transparan adalah pelabuhan Sanur yang melahirkan kemacetan akut dan masyarakat adat Sanur dan sekitarnya tidak memperoleh manfaat apa-apa, tol Gilimanuk – Mengwi yang tidak jelas keberlanjutannya, dengan risiko kerusakan lingkungan dan kultural Bali yang tinggi.

Dikatakan, dari indikator kesejahteraan sosial, tingkat kinerja “memiriskan”, angka kemiskinan naik karena pandemi, jumlah orang miskin ekstrim berdasarkan data BPS Bali naik dari 0,43 persen menjadi 0,54 persen, angka stunting 26 persen.

Menurutnya, selain angka kemiskinan naik di Bali, angka bunuh diri 1 Januari – 20 Juli 2023 berdasarkan data di medsos, Bali pada rangking 3 tertinggi 61 kasus, rangking 1 ditempati oleh Jawa Tengah dengan 253 kasus dan Jawa Timur dengan 128 kasus.

“Jika jumlah kasus ini dihubungkan dengan jumlah penduduk, maka posisi Bali berada di rangking teratas. Indikator sosial yang MEMIRISKAN. Indikator sosial Bali yang buruk ini, kontras dengan setiap orang anggota DPRD Bali yang berjumlah 55 orang, konon setiap tahun dapat “jatah” dana bansos Rp.1 M,” kata Jro Gde Sudibya.

Jro Gde Sudibya menyebut beberapa proses penggunaan anggaran APBD Bali sejak kepemimpinan Wayan Koster. Misalnya, Anggaran defisit Rp.1,9 T untuk tahun 2023, setara dengan sekitar 25 persen total anggaran. Kebijakan fiscal yang tidak masuk akal dalam kasus penggunaan dana APBD Bali 2023 yang berjumlah Rp.153,6 M, tentang dana bansos DPRD Rp.55 M dan aneka rupa bansos serta biaya promosi politik untuk Gubernur yang luar biasa besar.

“Bukan hanya mesalah anggaran yang terkesan dihambur hamburkan, bahwa peringkat demokrasi Bali turun dari nilai (score) 4 ke 12, yang berarti penurunan kualitas demokrasi, terjadi kecacatan dalam proses demokrasi di Bali,” kata Jro Gde Sudibya. (Adi Putra)