Maksimus R Lalongkoe 1

Labuan Bajo (Metrobali.com)-

Menjelang Natal, 25 Desember 2014, Institut Lintas Studi (ILS) menyiapkan ‘kado’ istimewa untuk Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya. ILS, berencana akan menyerahkan tumpukan lembaran berisi petisi penolakan privatisasi Pantai Pede, yang sudah ditandatangani oleh masyarakat.

“Rencananya, dalam waktu dekat seluruh form dukungan penolakan privatisasi Pantai Pede ini akan kami serahkan kepada gubernur NTT. Ini merupakan ‘kado’ Natal buat Pak Gubernur dan Pemprov NTT,” kata Direktur Eksekutif ILS Maksimus R Lalongkoe, di Labuan Bajo, Jumat (5/12).

Ia menjelaskan, hingga saat ini pihaknya terus menggalang dukungan untuk menolak privatisasi Pantai Pede. Penggalangan dukungan ini, tidak saja dilakukan di Labuan Bajo, ibukota Kabupatan Manggarai Barat, NTT, tetapi juga di kota-kota besar lainnya di Tanah Air.

“Hingga saat ini, sudah lebih dari 4.000 orang yang menandatangani petisi penolakan privatisasi Pantai Pede,” jelas Maksimus, yang juga dosen di beberapa perguruan tinggi swasta ini.

Diakuinya, dukungan penolakan privatisasi Pantai Pede ini datang dari berbagai kalangan dan profesi. “Prinsipnya, masyarakat tetap menginginkan Pantai Pede sebagai ruang publik dan menolak kebijakan gubernur NTT yang menyerahkan pengelolaan Pantai Pede kepada investor,” tandas Maksimus.

Selain menjadi ‘kado’ Natal untuk Gubernur NTT, menurut rencana dokumen dukungan penolakan privatisasi Pantai Pede ini juga akan diserahkan ILS kepada DPR RI, DPRD Provinsi NTT, DPRD dan Bupati Manggarai Barat. “Kita berharap, gelombang dukungan publik ini bisa membuka mata pemerintah agar privatisasi Pantai Pede dibatalkan,” ujar Maksimus.

Sementara itu, sejumlah komunitas di Labuan Bajo juga melakukan aksi penggalangan dukungan menolak privatisasi Pantai Pede. Di antaranya adalah Komunitas Seni Musik Etnik Bolo Lobo, Komunitas Sastra Satu Kata dan Komunitas Seni Rupa Nggong Rang.

Komunitas-komunitas ini turut melakukan berbagai aksi, baik pemasangan lilin, turun ke jalan hingga sosialisasi ke pusat keramaian di Labuan Bajo. Komunitas tersebut berpandangan, Pantai Pede merupakan satu-satunya ruang publik yang tersisa di Labuan Bajo, sehingga harus dipertahankan peruntukkannya. Bagi mereka, menyerahkan pengelolaan Pantai Pede ke tangan swasta adalah sebuah kesalahan yang dilakukan pemerintah. SON-MB