Foto: Ketua DPW PSI Bali I Nengah Yasa Adi Susanto (kiri) dan Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie Louisa (kanan).

Jakarta (Metrobali.com)-

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Bali (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) I Nengah Yasa Adi Susanto menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) antara DPW PSI Bali dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI.

Penandatanganan yang berisikan perpanjangan Surat Keputusan Kepengurusan khususnya Ketua DPW PSI Bali ini dilakukan di Kantor DPP PSI Jalan Wahid Hasyim Jakarta, Kamis (23/1/2020).

DPP PSI kembali mempercayakan I Nengah Yasa Adi Susanto sebagai Ketua DPW PSI Bali periode 2020-2025. MoU tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie Louisa disaksikan Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni dan sejumlah pengurus DPP.

Menurut I Nengah Yasa Adi Susanto, ini merupakan awal dari tanggungjawab besar membawa PSI Bali khususnnya untuk lebih baik. Untuk  menjalankan kerja Partai baginya kepengurusan merupakan hal  yang  mendasar yang harus segera dipenuhi.

“Mengawali tahun 2020 DPW PSI Bali mengukuhkan kepengurusan khususnya Ketua. Ini merupakan langkah awal untuk kerja kerja selanjutnya bagi PSI Bali,” ungkap Adi Susanto di Jakarta ditemui usai penandatanganan MoU ini.

Politisi asal Desa Bugbug, Kabupaten Karangasem ini menambahkan banyak hal yang menjadi cita-cita PSI baik dalam Kebijakan Publik, Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, Pendidikan, Iptek, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup bahkan Politik, Hukum dan HAM.

“Ini membutuhkan dasar yang kuat dalam internal partai khususnya kepengurusan,” ujar Adi  Susanto yang juga sempat maju sebagai caleg DPR RI dapil Bali dari PSI pada Pileg 2019 silam.

Turut hadir dan melakukan penandatanganan MoU beberapa Ketua Dewan Pimpinan Daerah PSI se-Bali. Dari 9 kabupaten di Bali saat ini yang baru melakukan pendandatanganan MoU ada 4 kabupaten/kota.

Ketua DPD tersebut diantaranya Gede Eka Wijaya Patriana Ketua DPD PSI Denpasar, I Gede Putu Adhi Putera Negara Ketua DPD PSI Tabanan, I Dewa Gede Alit Saputra Ketua DPD Klungkung, dan I Putu Jenana Sukandarista Ketua DPD PSI Karangasem.

Adi Susanto menyebutkan masih adanya restrukturisasi kepengurusan terhadap kabupaten lain. “Untuk kabupaten lain kepengurusan khususnya Ketua masih dalam proses restrukturisasi,” imbuh Adi Susanto.

Restrukturisasi ini dilakukan sebab setelah pileg 2019 lalu ada beberapa Ketua DPD yang mengundurkan diri dari kepengurusan karena memilih fokus untuk membagun kembali usahanya.

“Namun ini bukan berarti pengurus tersebut melepaskan keanggotaan PSI nya. Banyak yang masih support namun tidak di posisi pengurus atau Ketua,” imbuh Adi Susanto.

Usai melakukan penandatanganan PSI Bali akan terus bergerak untuk melengkapi kepengurusan. Seperti diketahui salah satu kabupaten di Bali yang belum memiliki kepengurusan adalah Kabupaten Jembrana.

Adi Susanto menyebutkan PSI Bali membuka lebar kesempatan bagi siapapun yang memiliki visi dan misi yang sama dengan PSI untuk menjadi pengurus khususnya Ketua DPD PSI.

“Kami menargetkan pada tahun 2020 ini kepengurusan di Bali dari tingkat DPD hingga Ranting dapat terpenuhi. Untuk itu  kami mengajak siapapun yang memiliki visi dan misi yang  sama dengan PSI untuk bergabung menjadi pengurus,” ungkapnya.

Khusus untuk para Ketua DPD yang sudah terpilih pasca MoU ini, Adi  Susanto oberharap dapat segera bertemu dengan orang-orang yang potensial untuk membangun dan menggerakkan PSI di daerah karena menurutnya dibutuhkan Idealisme yang komitmen “Ngayah” bagi ketua ini. (wid)