Tabanan (Metrobali.com)-
Tidak ingin mengulang kembali menyandang predikat disclaimer, Pemerintah Kabupaten Tabanan menyatakan  komitmennya untuk memperbaiki semua sistem yang ada. Semua jenis kegiatan tersebut, secara akuntasi kedepanya  harus dapat dipertanggungjawabkan. 

‘’Selain itu perubahan mindset paradigma birokrasi juga perlu di rubah,”kata Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti. ketika menerima kunjungan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali Arman Syifa, di Kantor Bupati setempat, Selasa (26/11)
  
Menurut Bupati, untuk dapat meraih opini tertinggi dari hasil pemeriksaan BPK, dirinya telah menata kembali semua siystem birokrasi dan merubah mindset SKPD dalam mempertanggungjawabkan semua kegiatan. Karena semua kegiatan secara akuntasi harus dapat dipertanggungjawabkan. “Tahun ini  berharap Tabanan tidak lagi memperoleh predikat  disclaimer. Karena kita telah berkomitmen melalui fakta intergritas untuk mundur dari jabatan jika tidak meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tegas Bupati Tabanan.

Dirinya juga berharap kepada BPK untuk meminta bimbingan dan arahan sehingga apa yang menjadi harapan bersama untuk memperoleh opini tertinggi dapat terwujud. “Kami di Tabanan akan selalu meminta bimbingan dan arahan dari BPK. Karena apapun masalahnya akan dapat diselesaikan apabila kita selalu mengedepankan komunikasi dan koordinasi,” harapnya.

Mendengar komitmen yang dilontarkan Bupati Tabanan, Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali Arman Syifa yakin di tahun ini laporan keuangan yang diperoleh oleh Tabanan akan mendapat opini yang lebih baik. Pasalnya dengan semangat dan system tata kelola keuangan yang baik merupakan salah satu syarat untuk bisa memperoleh hasil terbaik. “Setiap penilaian yang dilakukan oleh BPK sangat tergantung dari pengelolaan yang baik,’’ katanya. 

‘’Jika sudah ada komitmen dari Pemkab Tabanan, saya yakin kedepan Tabanan akan mendapat opini,” jelasnya.
Dirinya juga menegaskan di tahun 2015 mendatang, akan ada perubahan yang signifikan dalam system akuntansi. Untuk itu diperlukan fondasi yang sangat kuat dengan menggunakan sistem computerisasi serta membenahi sumber daya manusia yang dimiliki kabupaten. Dengan system tersebut diharapkan kedepannya pelaksanaan proyek dan sistem akuntansinya dapat dipertanggungjawabkan. “Dengan adanya system online, akses tindak lanjut dari Pemda serta petunjuk teknisnya akan dapat diketahui secara cepat dan menyeluruh,” paparnya. EB-MB