Jembrana (Metrobali.com)-

Capaian 100 hari kerja Bupati Jembrana I Nengah Tamba dan Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna dinilai sudah bagus tetapi kurang maksimal.

Ini disampaikan Ketua Fraksi Gerindra, Ketut Sadwi Darmawan, ditemui di Kantor DPRD Jembrana, Senin (7/6).

Salah satu pemicu sehingga capaian kurang maksimal adalah anggaran tahun 2021 yang digunakan bukan anggaran Bupati Tamba-Ipat, namun anggaran pemerintahan sebelumnya. Sehingga proses penganggaran disetiap program tidak maksimal seperti JKJ Plus.

Melalui JKJ Plus ini kata Sadwi, pemerintah ingin memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. Tetapi realisasi dilapangan karena keterbatasan anggaran sehingga layanan di Pustu-Pustu di desa-desa yang jauh belum bisa maksimal.

“Pustu-pustu hanya maksimal kalau ada lomba desa. Kedepan ini harus lebih maju” ujarnya.

Demikian halnya dengan Damkar (Pemadam Kebakaran) yang semestinya ada di dua kecamatan terjauh yakni Kecamatan Pekutatan dan Kecamatan Melaya. “Sekarang sudah ada aplikasi JES untuk layanan kedaruratan. Kalau cuma (Damkar) ada di Negara, ya percuma, karena sudah pasti datangnya terlambat karena jauh. Artinya apa, program pemerintah terkait kedaruratan menjadi percuma” jelasnya.

Faktor lainnya sambungnya, disebabkan kurang gregetnya OPD dalam merealisasikan program-program atau visi misi pemimpin terpilih. Sementara banyak hal positif yang sudah dilakukan pemerintahan Tamba-Ipat bahkan sangat luar biasa. Seperti melakukan kerjasama bahkan sudah dengan penandatangan melalui beberapa perusahaan untuk membuka lapangan pekerjaan.

Disebutnya selama 100 hari kerja sebenarnya sudah banyak hal-hal positif yang dilakukan Bupati Tamba-Ipat. Hanya saja masih ada beberapa OPD yang kurang greget. “Saya tidak tahu kenapa. Apa ada kepentingan atau masih menunggu kepastian. Seharusnya semua potensi-potensi terkait layanan masyarakat ditingkatkan” kata Sadwi.

Baca Juga :
SMU 2 Denpasar Wakili Bali Grand Final Basket TIDAR CUP di Manado

Ditegaskan Sadwi, budaya mecik manggis sudah tidak ada dan ini sekarang sudah harus dihilangkan. Untuk menggapai prestasi, ia menyarankan lebih baik pimpinan OPD berlomba-lomba meningkatkan kinerja. “Ayo kerja, kerja. Jangan mecik manggis” tandasnya.

Beberapa OPD juga disarankan untuk mengurangi mengikuti kegiatan, jika memang tidak ada kaitannya. “Kurangi gradag grudug kalau memang tidak penting. Lebih baik bekerja sehingga visi misi bupati terpilih bisa terealisasi maksimal” terang Sadwi.

Ia juga menyarankan agar sinkronisasi hubungan dua lembaga yakni ekskutif dan legislatif tetap dijaga. “Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri karena terkait proses penganggaran” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPC Partai Demokrat Jembrana, Wayan Wardana mengatakan bahwa pemanfaatan anggaran selama 100 hari kerja Bupati Tamba-Ipat sudah maksimal dan sudah bagus.

Ia juga berharap seluruh pimpinan OPD agar memaksimalkan kinerja dan program yang sudah dirancang. Pimpinan OPD saat ini diharapkan tidak ada yang berpikir terkait masa jabatan Bupati Tamba-Ipat yang hanya berlangsung tiga (3) tahun sampai tahun 2024 nanti.

“Jangan ada yang berpikir, kalau sekarang loyal kepada Bupati Tamba, nanti akan diganti kalau bupatinya ganti lagi. Karena saya lihat ada beberapa Kepala Dinas yang belum maksimal bekerja” ujarnya.

Namun yang perlu diingat kata Wardana, dalam menyelamatkan posisi sebagai pejabat, jangan sampai mencelakai diri sendiri. Tetapi membantu atau bekerja secara objektif. (Komang Tole)