Gianyar (Metrobali.com)-
Amburadul, pengelolan Dana Hibah di Gianyar  benar-benar tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Gianyar No. 50 tahun 2011. Hal itu diungkapkan Ketua LSM Bali Lestari Gusti Putu Mandra saat ditemui Metrobali.com di Sekretariatnya, Minggu (6/1) .
Lebih lanjut dikatakannnya, Jumlah penerima Dana Hibah jauh lebih banyak dari pada yang diusulkan SKPD Terkait. jika mengacu pada Perbup No. 50 Tahun 2011, masyarakat mengajukan bantuan Dana Hibah kepada bupati, selanjutnya bupati memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan evaluasi. Kepala SKPD terkait akan menyampaikan hasil evaluasi berupa usulan kepada bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dibentuk bupati.
Selanjutnya,TAPD akan memberikan pertimbangan atas usulan SKPD terkait sesuai dengan skala prioritas kemampuan keuangan daerah. Usulan Kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman Anggran Hibah dalam Kebijaksanaan Umum Anggaran (KUA). ”Penerimaan Dana Hibah semestinya berdasarkan usulan dari SKPD terkait. Usulan dari SKPD akan dipertimbangkan TAPD dan selanjutnya memberikan persetujuan sesuai dengan keuangan daerah,” ujar Mandra.   
Tetapi menurut Gusti Mandra, kenyatanya sesuai dengan hasil pantauan dilapangan, banyak yang mndapatkan Dana Hibab tanpa ada usulan dari SKPD terkait. Pada Dinas Kebudayan usulan yang masuk 127 dan disetujui 110. Tetapi anehnya, yang menerima Dana Hibab 224, terdapat 114 penerima Dana Hibah tanpa adanya usulan dari Dinas Kebudayan. “Itu baru contoh kecil saja, nanti saya akan berikan data lengkapnya setelah hasil penelusurn dilapangan terkumpul semua,” tegas Mandra seraya mengatakan aneh sekali, tanpa ada usulan kok bisa mendapatkan Dana Hibab.
Gusti Mandra kawatir nantinya tidak ada yang memantau penggunaan dana hibah tersebut, apakah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). “SKPD terkait akan cuci tangan dan tidak mau bertanggung jawab terhadap Dana Hibah yang diberikan tanpa adanya evaluasi dan usulan SKPD terkait,” tegas Mandra.
Selain itu, berdasarakan beberapa laporan dari petugas lapangan yang diterjunkan LSM Bali Lestari untuk memantau Dana Hibab mengatakan, sebagian besar Dana Hibab dari APBD Gianyar tahun anggaran 2012 belum dimanfatkan peruntukannnya sesuai dengan proposal. Sebagian besar dana itu msih disimpan dan sudah pasti tidak ada pertanggung jawabannya. “Dana Hibab itu belum digunakan, lalu bagaimana pertanggung jawabannya. Karena itu bantuan yang diambil dari APBD 2012, semestinya per 31 Desember 2012 sudah ada pertanggung jawabanya,” ujar Mandra.
Banyak penerima yang mengatakan belum memanfatkan Dana Hibab karena dananya baru cair akhir bulan Desember 2012. Selain itu, ada juga yang mengatakan karena masih musim hujan. “Dana Hibab belum dimanfatkan sama sekali, terutama untuk pembangunan. Kalau seperti ini semestinya pencairannya dimajukan, sehingga Dana Hibab per 31 Desember sudah bisa dipertanggungjawabkan,” kata pria asal Beng Gianyar ini.
Selaku masyarakat Gianyar, dirinya menginginkan adanya transparansi anggaran, termasuk bantuan baik Bansos maupun Dana Hibab. “Karena itulah kita menerjunkan petugas kelapangan untuk memantau Bansos dan Dana Hibab, karena banyak masyarkat yang mengatakan adanya Bansos dan Dana Hibab fiktif,” jelasnya. ADI-MB
Baca Juga :
Sukses Pertahankan Predikat Kota Sehat : Kabupaten Badung Raih Swasti Saba Wiwerda dan Manggala Karya Bakti Husada Arutala