Foto: Sosialisasi Pengawasan Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Hotel Grand Shanti Denpasar, Minggu, 14 Juli 2024.

Denpasar (Metrobali.com)-

Anggota Komisi II DPR RI Dapil Bali dari Fraksi Partai Golkar, Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra (AMP) yang akrab disapa Gus Adhi terus berupaya untuk memberikan pendidikan politik dan mencedaskan masyarakat pemilah dalam menyukseskan pesta demokrasi Pilkada Serentak November 2024 ini.

Kali ini dilakukan dengan menggandeng Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Sosialisasi Pengawasan Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Hotel Grand Shanti Denpasar, pada Minggu, 14 Juli 2024. Kegiatan sosialisasi ini bekerja sama dengan Panitia HUT 1 Abad WKRI dalam menjalankan Program Kerja SIE Hak Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar.

Selain Gus Adhi, acara sosialisasi ini menghadirkan pembicara Anggota Bawaslu Bali Gede Sutrawan dan Ketua Bawaslu Kota Denpasar Putu Hardy Sarjana.

Dalam keterangannya, Gus Adhi menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk mengajak kaum agamais melihat secara jernih perkembangan demokrasi yang telah berjalan serta mempersiapkan diri menyongsong demokrasi di masa mendatang, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah.

“Saya melakukan sosialisasi, dimana saya ajak kaum agamais. Jadi kita ajak melihat secara jernih bagaimana demokrasi yang sudah berjalan dan bagaimana kita menyongsong demokrasi yang ada. Apalagi sekarang ini kita melahirkan kepala daerah,” ujar Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.

Gus Adhi menambahkan bahwa bersama Bawaslu, ia ingin mengetuk hati sanubari para penyelenggara dan peserta pemilu untuk benar-benar mengawasi dan menjadi filter dalam pelaksanaan pemilu ini. Meskipun pandangan ini terdengar idealis, Gus Adhi menekankan pentingnya memahami kondisi daerah dan bangsa saat ini.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memberikan pendidikan kepada generasi muda, termasuk mahasiswa, sebagai embrio pembangunan bangsa Indonesia. “Memang terlalu idealis saya berpikir. Tapi saya lebih melihat bagaimana kondisi daerah, bangsa saat ini, dan bagaimana kita harus memberikan ajaran kepada adik-adik kita, mahasiswa kita, generasi muda kita, embrio pembangunan bangsa Indonesia,” tegas politisi senior Golkar asal Jero Kawan, Kerobokan, Kabupaten Badung itu.

Lebih lanjut, Gus Adhi yang terus menggaungkan gerakan moral Anti Money Politic (AMP) itu berharap agar generasi muda tidak menjadi apatis terhadap politik, menyusul terjadinya praktik transaksional dan money politic dalam pemilu atau ajang demokrasi di Indonesia. Ia juga berharap gerakan kecil seperti sosialisasi ini mampu memberikan edukasi tentang pentingnya pemberdayaan diri dalam menyambut, menyongsong, dan melaksanakan pesta demokrasi.

“Jangan sampai mereka lebih apatis lagi melihat transaksional yang ada di Pemilu atau ajang demokrasi kita. Ini harapan saya. Mudah-mudahan gerakan kecil ini mampu memberikan edukasi bagaimana kita memberdayakan diri kita di dalam menyambut dan menyongsong serta melaksanakan pesta demokrasi itu sendiri,” pesan olitisi Golkar yang juga salah satu inisiator lahirnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali dan berhasil mengawal penuh hadirnya payung hukum untuk Provinsi Bali ini hingga diakuinya subak dan desa adat di Undang-Undang Provinsi Bali ini.

Gus Adhi lantas kembali mengingatkan ada tiga dosa demokrasi yang tidak boleh terjadi di Pilkada Serentak 2024 ini termasuk di Bali. Yakni kotak kosong, politik uang dan penyelenggaran mandul. Ketiga dosa demokrasi ini sangat haram terjadi dan terulang kembali di Pilgub Bali maupun Pilbup dan Pilwali dalam Pilkada Serentak di Bali.

“Jangan biarkan tiga dosa politik, tiga dosa demokrasi ini terulang dalam hajatan Pilkada Serentak ini,” tegas wakil rakyat berhati mulia, gemar berbagi dan dikenal dengan spirit perjuangan “Amanah, Merakyat, Peduli” (AMP) dan “Kita Tidak Sedarah Tapi Kita Searah” ini.

Gus Adhi lantas mengajak masyarakat untuk ikut aktif melakukan pengawasan partisipatif dalam mencegah maupun melaporkan kecurangan-kecurangan yang bisa saja terjadi di Pilkada Serentak 2024 ini. “Mari ikut aktif menjadi saksi semesta ikut aktif awasi Pilkada Serentak ini agar terhindar dari kecurangan,” pungkasnya.

Sementara itu Rd. Herman Yosef Babey selaku Pastor Paroki mengapresiasi acara sosialisasi yang difasilitasi Gus Adhi ini sebagai bagian pendidikan pemilih dan mencerdaskan masyarakat pemilih menjlang Pilkada Serentak 2024. “Acara ini menjadi bagian pendidikan pemilih dan juga berperan penting iku meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu termasuk ikut bersama-sama melakukan pengawasan partisipatif dalam pilkada serentak tahun ini,” katanya.

Rd. Herman menegaskan Gereja Katolik mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak yang jujur, adil dan demokratis. Gereja Katolik sebagai bagian dari elemen masyarakat mempunyai tanggung jawab moral dalam mewujudkan pemilu yang transparan dan berintegritas.

Gereja Katolik mengharapkan adanya netralitas dan keadilan dalam pesta demokrasi Pilkada Serentak 2024 ini serta terbebas dari berbagai bentuk kecurangan. Sebab dalam pelaksanaan pemilu selama ini masih banyak terjadi kelemahaman, menenggelamkan nilai-nilai keadilan dan integritas.

Di sisi lain ditegaskan bahwa Gejera Katolik memegang prinsip netralitas dalam politik praktis. Gereja biasanya tidak terlibat mendukung kandidat atau partai politik tertentu.

Ketua Bawaslu Kota Denpasar Putu Hardy Sarjana memastikan komitmen jajarannya mengawal pelaksanaan seluruh proses Pilkada Serentak 2024 yang jujur adil dan transparan. Selain itu diharapkan juga peran serta seluruh masyarakat dalam mencegah selaga bentuk kecurangan dan pelanggaran yang mungkin terjadi.

“Peran aktif masyarakat dalam  ikutmengawasi dan melaporkan segala bentuk pelanggaran pilkada sangat kami butuhkan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Anggota Bawaslu Bali Gede Sutrawan. “Kami mengajak semua elemen ikut berperan aktif mengawasi proses pelaksanaan pemilu agar pemilu makin berkualitas,” tegasnya.

Berkaca dari evaluasi pengawasan Pilpres dan Pileg 2024 lalu, Bawaslu yang banyak mendapatkan kritik dan masukan dari masyarakat mengakui masih ada beberapa kelemahan yang tentu telah dievaluasi dan dilakukan berbagai pembenahan.

Di sisi lain, Bawaslu juga menilai gossip-gosip yang bereda di masyarakat seputar dugaan kecuraan dan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Serentak nanti akan sangat berguna memberikan informasi awal kepada Bawaslu.

“Gosipun sangat kami butuhkan. Karena dari gosip ini menjadi informasi dan akan kami lakukan penelurusan apakah benar ada terjadi pelanggaran dan hal lainnya,” ujarnya. (wid)