Foto: Anggota Komisi II DPR RI Dapil Bali Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra (Amatra) yang akrab disapa Gus Adhi menerima penyampaian aspirasi dari Pengurus Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Kota Denpasar bersama Asosiasi SMP Swasta Kota Denpasar dan Perkumpulan Sekolah Swasta (Persuada) Kota Denpasar).

Badung (Metrobali.com)-

Sekolah swasta lagi-lagi mendapatkan ujian berat dan nasibnya seperti di ujung tanduk, tinggal selangkah lagi menuju kematian. Pasalnya banyaknya guru dari sekolah swasta seperti di Denpasar yang pergi karena mereke lolos sebagai PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan ditempatkan menjadi guru di sekolah negeri.

Dengan kata lain para guru-guru dari sekolah swasta ini seperti dibajak oleh sekolah negeri dan para pihak pengurus  sekolah swasta mengibaratkan satu kaki mereka telah diamputasi dan satu kaki lainnya tergantung pelaksanaan PPDB nanti, apakah sekolah swasta bisa tetap mendapatkan siswa dan bertahan ataukah malah akan mati perlahan.

Keluh kesah dan kekhawatiran tersebut disampaikan Pengurus Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Kota Denpasar bersama Asosiasi SMP Swasta Kota Denpasar dan Perkumpulan Sekolah Swasta (Persuada) Kota Denpasar) saat mendatangi Anggota Komisi II DPR RI Dapil Bali Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra (Amatra) yang akrab disapa Gus Adhi untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait nasib sekolah swasta yang semakin terjepit. Mereka mendatangi kediaman Gus Adhi di Jero Kawan, Kerobokan, Badung pada Kamis 18 Januari 2024.

Mereka menyampaikan beberapa keluhan terkait dengan guru PPPK. Dalam hal ini pihak sekolah swasta telah melatih, mendidik, membina atau menyiapkan guru menjadi tenaga yang terampil yang siap pakai. Namun ternyata saat ini hampir semua guru tersebut di ambil lewat program PPPK dan dipindahkan ke sekolah negeri.

“Ini membuat kami di swasta kehilangan atau kelabakan dengan kondisi guru yang berkurang, sedangkan kami juga tetap melaksanakan pelayanan pendidikan untuk generasi bangsa,” kata Ketut Budayasa selaku Ketua Asosiasi SMP Swasta Kota Denpasar dan Ketua Perkumpulan Sekolah Swasta (Persuada) Kota Denpasar).

Selain Budayasa, hadir dalam pertemuan dengan Gus Adhi ini diantaranya Ketua BMPS Kota Denpasar I Made Gede Saskara bersama sejumlah pengurus, salah satu pengurus Asosiasi SMP Swasta Kota Denpasar I Gede Eka Nuryada yang juga Kepala SMP Sapta Andika bersama sejumlah kepala sekolah SMP Swasta di Kota Denpasar.

Budayasa mengatakan lebih lanjut, pihaknya menyampaikan aspirasi-aspirasi tersebut dengan tujuan agar kedepannya program perekrutan dimulai dari CPNS atau yang baru lulus. Artinya bagaimana pemerintah mencari tenaga guru yang memang benar-benar dari awal.

“Beliau juga memastikan bahwa ikut memantau bagaimana proses pengawasan dari Ombudsman ini supaya bisa berjalan sesuai juknis atau tegak lurus dengan juknis yang berlaku,” katanya.

Sementara itu salah satu pengurus Asosiasi SMP Swasta Kota Denpasar I Gede Eka Nuryada yang juga Kepala SMP Sapta Andika mengungkapkan kondisi guru-guru yang berhenti dari sekolah swasta di Denpasar karena lolos PPPK mencapai ratusan orang guru dari sejumlah sekolah.

Dia mengibaratkan guru-guru ini yang sudah susah payah dibina dan dilatih oleh sekolah swasta, setelah mereka jadi, matang dan berkualitas sebagai guru profesional malah dibajak oleh sekolah negeri melalui tangan pemerintah lewat kebijakan perekrutan guru PPPK.

Lebih lanjut Eka Nuryada mengungkapkan, selama ini pihaknya telah membina guru swasta dengan susah payah sampai guru-guru tersebut benar-benar berkualitas dan memiliki SDM yang unggul. Karena program PPPK ini, sekolah-sekolah swasta kehilangan guru terbaiknya.

Terkait situasi ini, Eka Nuryada telah bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan yang mengatakan akan berusaha untuk mencarikan guru. Namun sampai saat ini sekolah-sekolah swasta belum menerima guru-guru baru.

“Sekarang siapa yang mengajar guru-guru mata pelajaran yang kosong. Nah ini menjadi kendala kita di sekolah swasta. Kaki kita sudah hilang satu. Dan sekarang mudah-mudahan dengan PPDB kaki kita tidak hilang keduanya,” tuturnya.

Eka Nuryada menambahkan, dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023) yang menetapkan jumlah kuota maksimal siswa dalam satu rombongan belajar, masalah jumlah siswa bisa diatasi dengan baik sehingga sekolah-sekolah swasta masih bisa eksis. ”

Nah inilah beban kita mengelola sekolah swasta ini semakin berat karena beban kerja dari pemerintah juga di swasta juga diikutkan, sekarang guru kita diambil, jadi kita benar-benar pusing tujuh keliling,” ujarnya.

Eka Nuryada berharap sebagai pengurus BMPS dan Persuada Kota Denpasar agar guru-guru yang sudah menerima status PPPK ditempatkan kembali di mana sebelumnya guru itu mengajar atau di sekolah swasta. Jadi otomatis beban sekolah swasta dan yayasan bisa berkurang. Jadi guru tidak hilang, kemudian masalah penggajian bisa dari pusat.

Aspirasi-aspirasi inilah yang kemudian juga disampaikan kepada Gus Adhi yang merupakan anggota DPR RI Komisi II, agar bisa bersinergi dengan Komisi X DPR RI dan bisa menyampaikan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

“Karena apa? dengan adanya hilang guru-guru kita di sekolah swasta, jadi beban kita bertambah, bukan mengurusi pembelajaran saja di sekolah, guru kita sekarang kehilangan. Jadi otomatis kita kelimpungan saat ini untuk sekolah-sekolah swasta. Jadi istilahnya guru dibajak satu kaki sekolah swasta d amputasi. Ini benar-benar pembajakan yang luar biasa,” urainya.

Eka Nuryada juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghubungi semua perguruan tinggi yang ada dengan harapan maslah krisis guru di sekolah swasta bisa segera teratasi. Namun faktanya sampai saat ini belum ada satupun yang melamar pekerjaan menjadi guru di sekolah swasta. Padahal menurutnya sekolah swasta juga memiliki tujuan yang sama untuk memajukan pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Eka Nuryada menilai apa yang menimpa sekolah-sekolah swasta saat ini sangat miris, dimana saat sudah susah payah membina guru-guru tersebut, ketika sudah bagus dan berkualitas justru diambil oleh sekolah negeri.

“Makanya enak sekali sekolah negeri. Jadi sudah mendapatkan produk guru yang berkualitas yang kita bina puluhan tahun sekarang dibajak oleh sekolah negeri mengakibatkan ya kita. Jadinya bukan pemerintah yang memberikan pembelajaran kepada guru-guru sekolah swasta, tetapi kita di sekolah yang memberikan edukasi bagaimana pelatihan-pelatihan yang saat ini guru-guru itu sudah baik sekarang diambil oleh sekolah negeri. Nah ini yang kita kita sangat miris kita lihat saat ini,” paparnya.

Mendengar keluhan dan aspirasi dari pihak sekolah swasta terkait kondisi guru tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Dapil Bali Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra (Amatra) yang akrab disapa Gus Adhi kemudian mengajak semua stakeholder untuk berjuang bersama-sama untuk bagaimana guru-guru yang telah berstatus PPPK ini bisa ditempatkan kembali sebagai perbantuan di sekolah-sekolah swasta.

“Ini penting sekali dan harap diingat bahwa sekolah swasta ini merupakan pionir pejuang awal di tempat-tempat tersebut sebelum sekolah negeri ini ada dan jangan sampai sekolah swasta ini habis tatkala berdirinya sekolah-sekolah negeri ini, baik dari penerimaan siswanya dan juga terkait dengan keberadaan guru-gurunya itu sendiri,” beber Anggota Fraksi Golkar DPR RI ini.

Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat Gus Adhi akan memperjuangkan bagaimana keberadaan sekolah swasta bisa bersinergi dengan sekolah negeri yang ada. Di sisi lain, di bidang PPDB ke depan Gus Adhi juga mengajak semua insan pendidikan dan lembaga, khususnya Ombudsman, untuk bersikap terbuka, bersifat saling mengawasi dan memantau sehingga semua kepentingan ini terisi untuk kemajuan bangsa Indonesia dan memajukan dunia pendidikan, serta menghasilkan SDM yang unggul.

Terkait bagaimana mekanisme jika guru-guru PPPK diperbantukan di sekolah-sekolah swasta, terutama dalam hal penggajian, Gus Adhi yang juga berlatar belakang dari keluarga pendidik dan pejuang ini mengatakan bahwa kebijakan serupa sudah pernah dilakukan.

Artinya, guru-guru swasta yang ikut dan telah lolos dengan status PPPK dalam penugasannya ditempatkan di sekolah-sekolah swasta tempat mereka bernaung sebelumnya dan untuk penggajiannya diperbantukan dari pemerintah, dengan sistem penggajian yang ada saat ini, seperti penitipan perbantuan sekolah negeri yang ada di swasta. Dengan demikian sekolah swasta memiliki kepastian hukum terkait dengan kepemilikan guru tersebut.

“Jangan sampai sekarang dia jadi pengajar sekolah swasta yang kemudian PPPK lolos dia tinggalkan tempat dia membesarkan dirinya sendiri. Nah ini harapan saya kita atur regulasinya, semua stakeholder bersama-sama duduk bagaimana kita bersama-sama mementingkan, memajukan pendidikan ini, meningkatkan sumber daya manusia kita dan menyiapkan embrio-embrio pembangunan bangsa yang berkualitas melalui pendidikan tersebut,” papar Gus Adhi.

Wakil rakyat yang sudah dua periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali ini mengaku akan totalitas memperjuangkan hal tersebut berdasarkan pada Permendikbud serta melibatkan stakeholder-stakeholder di daerah sehingga ada sinergi antara sekolah swasta dan sekolah negeri.

“Mari kita Top And Down, dari atas ke bawah ini saling bersinergi karena kata-kata sukses kita adalah kolaborasi, kolaborasi ini terbangun untuk menghasilkan embrio pembangunan bangsa, sekolah swasta bisa bersinergi dengan sekolah negeri. Itu kira-kira harapan saya,” ungkap politisi Golkar yang merupakan salah satu inisiator lahirnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali dan mengawal penuh hadirnya payung hukum untuk Provinsi Bali ini hingga diakuinya subak dan desa adat di Undang-Undang Provinsi Bali.

Politisi Golkar asal Jero Kawan, Kerobokan itu lebih lanjut mengatakan pihaknya akan menyuarakan aspirasi tersebut di pusat, yang kemudian di daerah untuk bersama-sama bersinergi terkait dengan bagaimana memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum terhadap tenaga-tenaga pendidik yang ada di swasta maupun negeri. Gus Adhi mengungkapkan bahwa saat ini Dinas Pendidikan juga mengalami kekurangan guru.

Menurut Gus Adhi, kelangkaan guru saat ini juga disebabkan oleh berkurangnya minat masyarakat untuk menjadi seorang guru. Ini merupakan masalah yang saat ini dijumpai di masyarakat. Oleh karena itu, disinilah pentingnya semua pihak bersinergi.

“Jadi apa yang kita harus lakukan? ini kajian kita apa? apakah kebanyakan sekolah? ataukah apa? Nah kenapa di dinas menyampaikan kekurangan pengajar? Ini yang harus kita harus betul-betul kaji lebih dalam sehingga kebutuhan guru di masing-masing sekolah baik Negeri maupun swasta ini terisi dengan baik, karena ini penting sekali. Tanpa pendidikan bangsa Indonesia tidak akan pernah maju,” pungkas wakil rakyat berhati mulia, gemar berbagi dan dikenal dengan spirit perjuangan “Amanah, Merakyat, Peduli” (AMP) dan “Kita Tidak Sedarah Tapi Kita Searah” ini.

Sementara itu Eka Nuryada kemudian membeberkan data terkait jumlah guru swasta yang lolos PPPK di sejumlah seolah di Denpasar yang berimbas ada adanya kebutuhan guru baru di sekolah-sekolah swasta tersebut Diantaranya adalah SMP Nasional ada 2 orang guru IPS dan 1 orang guru informatika, SMP Pelita Bangsa ada 1 orang guru matematika, SMP Universal 1 orang guru Bahasa Inggris, SD Universal 1 orang guru Agama Hindu merangkap wali kelas dan 3 orang guru matematika merangkap wali kelas.

Lalu SMP Sila Darma 1 orang guru Bahasa Inggris dan 1 orang guru IPA, SMP Sapta Andika membutuhkan 1 orang Guru IPA, SMP Pelangi Darma Nusantara membutuhkan 1 orang guru Bahasa Inggris dan 1 orang gusu PJOK, SMP Dwijendra membutuhkan  2 orang guru BK, 1 orang guru Matematika, 1 orang guru bahasa indonesia dan 1 orang guru Agama Hindu, SMP Satu Bumi membutuhkan 1 orang guru PJOK.

Lalu SMP Wisata Sanur membutuhkan 2 orang guru BK, SMP Pemecutan masing-masing membutuhkan satu orang guru Bahasa Inggris, Agama Hindu, Bahasa Indonesia dan PJOK, SMP Harapan Nusantara membutuhkan 1 orang guru PJOK, SMP AMI Denpasar membutuhkan 1 orang guru Agama Hindu, SMP Bintang Persada Denpasar masing-masing membutuhkan 1 orang guru Bahasa Inggris, PJOK dan Matematika, dan kemudian SMP Ganesha Denpasar membutuhkan 2 orang guru Bahasa Indonesia.

Lebih lanjut diungkapkannya bahwa, sebanyak hampir 12 guru lulus sebagai guru PPPK di Sekolah Widya Sakti. Jika dihitung secara total kurang lebih sudah ada 100 guru swasta yang lolos sebagai guru PPPK.

Eka Nuryada kemudian menggambarkan situasi tersebut sudah hampir mematikan perlahan-lahan sekolah-sekolah swasta. Saat ini sekolah-sekolah swasta hanya bergantung pada PPDB saja. Dia juga berharap pelaksanaan PPDB tahun ini bisa berjalan sesuai dengan juknis dan Permendikbud.

Eka Nuryada kemudian meminta pihak-pihak terkait untuk memperhatikan nasib sekolah-sekolah swasta, dimana gaji guru-gurunya bergantung pada jumlah siswa yang didapat. Dia juga meminta pusat untuk juga memprioritaskan kesejahteraan guru-guru sekolah swasta, jangan hanya mengajukan kesejahteraan untuk guru honorer, PPPK, guru PNS dan sebagainya.

“Jadi oleh karena itu kami mohon pengambil kebijakan baik itu pemerintah pusat, kota Denpasar itu tolonglah lihat kami, jangan kita disabotase seperti ini, matilah kita jadi sekolah swasta,” tegasnya.

Eka Nuryada kemudian mengungkapkan alasan guru-guru swasta mencari PPPK adalah bukan karena masalah gaji, mengingat gaji yang mereka dapat di sekolah swasta sudah di atas UMK, jadi lebih karena gengsi untuk mendapatkan nomor induk pegawai dan kekhawatiran dengan keberlangsungan sekolah swasta kedepannya, mengingat eksistensi sekolah swasta tergantung pada jumlah murid yang didapat. Dalam arti lain mereka mencari aman untuk masa depannya.

“Jadi bisa dibilang mereka mencari aman untuk masa depan. Apalagi ada info PPPK itu bukan per 5 tahun perjanjian kerjanya dan ada info 60 tahun. Nah itu kan celah-celah itu, angin-angin segar itu yang dicari oleh teman-teman PPPK,” pungkasnya. (wid)