Gub - Pemaparan SKPD triwulan I di Wiswa Sabha(2)

Denpasar, (Metrobali.com) –

Kurang tercapainya angka realisasi fisik dan keuangan dari masing – masing SKPD yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali, mengakibatkan Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta para Kepala SKPD di jaajran Pemprov Bali untuk bekerja lebih baik agar mampu mencapai target yang telah di tentukan selama ini dan jika di Triwulan ke II masih juga belum memenuhi target SKPD terkait harus siap menerima sanksi yang mungkin berupa pemotongan tunjangan kinerja. Demikian disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pemerintah Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2015 di ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Kamis (23/4) yang mengususng topik Bali Mandara Jilid II Untuk Mengurangi Ketimpangan Pembangunan.

“Seharusnya target itu bisa kita penuhi, kenapa demikian? Karena target itu kita sendiri yang buat jadi kalau itu tidak bisa terpenuhi pasti ada yang salah dan penyebabnya karena kinerja dari kita sendiri yang kurang baik”, tegas Pastika.  Gubernur Pastika juga mengharapkan agar kegiatan – kegiatan yang harus melalui proses tender hendaknya sudah bisa disiapkan dari sebelum tahun berjalan. “Untuk tender supaya tidak terlambat, usahakanlah disiapkan sebelum tahun berjalan, karena jika ini sampai telat akan mempengaruhi target dan juga pelayanan kita kepada masyarakat, saya harap hal – hal yang bisa disiapkan sebelum tahun berjalan tolonglah segera disiapkan terlebih dahulu,” imbuh Pastika. Lebih lanjut, Gubernur Pastika kembali menekankan mengenai ketimpangan pembangunan yang terjadi di Bali yang hendaknya harus segera diatasi, “melihat ketimpangan yang terjadi saat ini, sudah saatnya kita untuk mengevaluasi peraturan kita yakni peraturan tentang RT/RW kita, karena melihat dari kondisi dan aturannya memang sudah saatnya perlu kita evaluasi”, jelas Pastika.

Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Bali I Nengah Laba dalam paparannya menyatakan bahwa telah terjadi anomali antara pertumbuhan ekonomi Bali dengan angka kemiskinan di Bali, pertumbuhan ekonomi Bali di tahun 2014 meningkat menjadi 6,72% namun juga terjadi peningkatan pada angka kemiskinan Bali yakni mencapai 4,76%. Peningkatan angka kemiskinan ini disebabkan karena tingginya angka inflasi yang terjadi di Bali yang mencapai 8,36%. Untuk tahun 2015 diperkirakan ekonomi Bali akan meningkat hal tersebut dikarenakan peningkatan di sektor pariwisata, tingginya ekspektasi dari konsumen dan membaiknya perdagangan ke luar negeri. Sementara itu terkait dengan realisasi fisik dan keuangan di seluruh SKPD Provinsi bali, Laba menyatakan target fisik di triwulan I sebesar 17,37% hanya mampu terpenuhi sebesar 13,81% sementara untuk realisasi keuangan hanya 3,81% dari target 18,72%. Kurang terpenuhinya target tersebut menurutnya dikarenakan keterlambatan pembuatan administrasi dan banyaknya kegiatan yang baru dilaksanakan di triwulan berikutnya.

Paparan juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali Ida Bagus Wisnuardhana, menyampaikan untuk tahun 2015, Pemprov Bali menyiapkan 50 unit Simantri yang nantinya akan diklasifikasikan menjadi Simantri Tipe A, B dan C, yang pembedaanya berdasarkan besar kecilnya Simantri tersebut. Wisnuardhana juga menyampaikan akan ada 4 Simantri di Denpasar yang akan mengundurkan diri dikeranakan lahan yang disewa semakin mahal dan beralihnya lahan menjadi perumahan sehingga sangat sempit untuk dijadikan Simantri. Selain Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Gubernur Pastika jug menginginkan paparan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa yang kemudian dipaparkan langsung oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, Ketut Lihadnyana yang memaparkan untuk tahun 2015 menargetkan 50 desa yang akan memperoleh program Gerbangsadu. Ia juga memaparkan bahwa kemiskinan di Bali dapat dikategorikan menjadi 2 berdasarkan kebutuhannya yakni yang pertama adalah modal dan yang kedua adalah pekerjaan. Oleh karena itu dalam penentuan desa yang memperoleh Gerbangsadu akan ditentukan oleh 2 hal tersebut.

Rapat kerja kali ini selain diikuti oleh pejabat eselon II, juga turut diikuti oleh para pejabat eselon III dan IV di lingkungan pemerintah provinsi Bali. AD-MB