Gubernur Pastika Terima Penghargaan WTP

single-image

wtp edit

Denpasar (Metrobali.com)-

Gubernur Made Mangku Pastika menerima penghargaan dari Pemerintah RI atas keberhasilan Bali dalam opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2013. Penghargaan diserahkan Wakil Presiden RI Prof Dr H Boediono di sela-sela Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2014, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI, Jalan Senen Raya Nomor 1 Jakarta, Jumat (12/9).

Penghargaan diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berhasil menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

Gubernur Pastika yang ditemui di sela-sela acara menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi pemerintah atas kinerja lembaga pusat hingga daerah. Menurutnya WTP memang sebuah capaian yang membanggakan dan patut disyukuri, namun bukan tujun akhir dari proses pembangunan yang tengah berjalan di Pulau Dewata. Yeng lebih penting, kata dia, masyarakat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari setiap program. Pastika berharap, penghargaan ini menjadi cambuk bagi jajarannya untuk memantapkan dan mengoptimalkan program yang sedang dilaksanakan guna mempercepat terwujudnya Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera (Bali Mandara).

Sementara itu, Wapres Boediono dalam sambutannya mengungkapkan, hasil penilaian atas laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Dalam 5 tahun terakhir, kata Wapres, kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah baik Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mengalami perbaikan yang cukup signifikan.

Namun dia juga mengingatkan bahwa WTP bukan tujuan akhir, tetapi hanya salah satu sasaran perantara untuk mencapai good governance dalam pengelolaan keuangan pemerintah. “Kita sadar bahwa tidak ada jaminan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah yang telah memperoleh opini WTP telah benar-benar terbebas dari praktek-praktek KKN. Upaya kita harus lebih dari itu,” tandasnya.  Selain upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan, seluruh lembaga pemerintahan diharapkan mampu meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Intern sebagai salah satu alat untuk melakukan pendeteksian dini atas kemungkinan terjadinya praktek-praktek penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. AD-MB

Bagikan :
Baca Juga :
KPK Ingatkan Pihak Yang Sembunyikan Harun Masiku Diancam Pidana

Leave a Comment

Your email address will not be published.