Denpasar (Metrobali.com)-

Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, berkesempatan menjawab pertanyaan dari sejumlah media asing , nasional dan lokal jelang peringatan 10 tahun terjadi tragedi kemanusiaan Bom Bali, di Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala , Denpasar (10/12). Tragedi yang menelan banyak korban jiwa diakui Gubernur memang tidak mudah untuk dilupakan , namun ini saatnya kita untuk memaafkan.

“Tragedi bom Bali sudah lama berlalu, mari kita sama-sama memaafkan dengan iklas “, demikian ujar pria yang menjadi ketua tim investigasi kasus Bom Bali 10 tahun yang lalu.

Beberapa media asing menanyakan tentang rencana pembangunan  Peaceful Park di  atas lokasi Sari Club. Gubernur mengatakan bahwa rencana itu belum ada kemajuan, karena belum ada kesepakatan harga dengan pemilik tanah.

“Pemilik tanahnya berada di Jakarta, dan kami masih mencari harga yang reasonable. Karena harga yang diminta sangat mahal”, demikian ujar Gubernur.

Terkait pertanyaan tentang keamanan Bali saat ini Gubernur mengatakan bahwa Pemprov Bali secara kontinu menjalin hubungan dengan pihak terkait seperti pihak kepolisian dan TNI. Selain itu Pemprov Bali berkomitmen kuat untuk membangun keamanan yang berstandar internasional . Dan untuk mewujudkan memang tidaklah mudah, karena diperlukan adanya sistem, equipment (peralatan) dan anggaran.

“Terorisme adalah ideologi yang tumbuh di dalam hati dan pikiran. Dan bukan tidak mungkin  itu ada di sekitar kita, tanpa kita sadari. Untuk itu peran serta segenap masyarakat, dan semua pihak sangat diperlukan dalam menjaga Bali. Mengingat Bali tidak saja milik orang Bali , namun Bali sudah menjadi milik dunia ”, demikian ujarnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai penanganan terorisme di Bali , Gubernur Pastika mengungkapkan pendapatnya bahwa penanganan terorisme harus dilakukan menyeluruh dan sampe ke akar-akarnya. “Penanganan teroris seharusnya dilakukan menyeluruh, dari preemptive , preventive , represive dan rehabilitasi. Karena seringkali teroris berangkat dari masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, diskriminasi dan aliran sesat”, demikian imbuh Gubernur.

Wawancara diikuti oleh sejmlah media asing diantaranya, Australian Associated Press, Nine Network Australia, Channel 10, ABC, Daily telegraph, Associated Press Television, dan media nasional seperi The Jakarta Post, Kompas, Media Indonesia, LKB N Antara dan lain sebagainya. IKA-MB