Yogyakarta (Metrobali.com)-

Gubernur Bali Made Mangku Pastika menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Jawa-Bali yang dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Budiono di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Selasa (13/11). Dalam kesempatan itu, para Gubernur se-Jawa dan Bali diberi kesempatan untuk memaparkan strategi pengentasan kemiskinan di daerah masing-masing. Yang menarik, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mendapat kesempatan pertama dalam memaparkan Program Pengentasan Kemiskinan yang telah dilaksanakan di Pulau Dewata. Selanjutnya ada paparan dari Wagub Jabar Dede Yusuf, Wagub DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama dan Gubernur DIY Sri Sultan HB X.

Mengawali paparannya, Gubernur Mangku Pastika menegaskan komitmennya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Menurutnya, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pembangunan di Provinsi Bali. “Kemiskinan identik dengan bodoh, sakit, pengangguran dan lingkungan kumuh,” ujarnya. Secara garis besar, program pembangunan Bali tertuang dalam visi Bali Mandara (Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera).

Dalam kerangka pengentasan kemiskinan, Provinsi Bali punya sejumlah program diantaranya Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), Bedah Rumah, Simantri, Beasiswa untuk siswa kurang mampu berprestasi, Jamkrida hingga Gerbangsadu.

JKBM, kata Gubernur, merupakan program yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bali. “Ini merupakan program jaminan kesehatan, semua penduduk yang ber-KTP Bali berhak mendapat layanan kesehatan secara gratis hingga layanan rumah sakit pada kelas III,” ujarnya. Selanjutnya, Bali juga punya program bedah rumah. Hingga tahun 2012, Pemprov Bali telah berhasil membangun 4.063 unit rumah untuk masyarakat miskin, dengan nilai satu unitnya berkisar Rp.20 juta hingga Rp. 26 juta. Selain anggaran Pemprov Bali, ada juga bedah rumah partisipasi perusahan melalui CSR yang jumlahnya mencapai 510 unit. Dalam bidang pertanian, Bali punya program Simantri. Program ini mengedepankan adopsi teknologi yang belakangan mampu menggugah minat masyarakat untuk menggeluti bidang pertanian.

Untuk mendorong kemajuan UMKM, Pemprov Bali menggulirkan program Jaminan Kredit Bali Mandara (Jamkrida). “Baru berjalan 1,5 tahun, kita sudah punya 5.300 debitur dengan dana pertanggungan mencapai Rp. 300 milyar lebih,” imbuhnya.
Perlahan tapi pasti, berbagai program tersebut berhasil menekan angka kemiskinan di Pulau Dewata. Berdasarkan data BPS, saat ini Bali hanya menyisakan 4,18 persen penduduk miskin.

“Tahun depan kita berharap bisa ditekan hingga 3,22 persen dan 2015 kita targetkan tersisa hanya 2,5 persen,” ujarnya. Menurutnya, upaya pengentasan kemiskinan memerlukan keterpaduan gerak antara pemerintah dan seluruh stakeholder.Kegiatan Musrenbangreg, tambah Gubernur, sangat strategis dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, khususnya kawasan Jawa-Bali. Melalui kegiatan ini, tiap daerah bisa berbagi strategi dan mengadopsi program yang sekiranya bisa diterapkan di wilayah masing-masing.

Gubernur Mangku Pastika mengaku tertarik dengan strategi zonasi radial dengan menetapkan kantor gubernur sebagai titik nol. Artinya semakin dekat dengan kantor gubernur, tingkat kemiskinan harus makin rendah hingga nol. Selain itu program pembangunan kewilayahan pro poor yang dipaparkan Gubernur DIY juga menarik perhatian Gubernur Mangku Pastika.
Paparan Gubernur Mangku Pastika mendapat apresiasi dari Menkokesra Agung Laksono, Kepala Bappenas Armida Alisyahbana dan Dirjen PMD Depdagri Tarmizi A Karim.Strategi yang diterapkan Gubernur Mangku Pastika dinilai cukup jitu menekan angka kemiskinan di Daerah Bali. RA-MB