Foto: Tokoh Publik Bali Agung Manik Danendra AMD (kiri), Gubernur Bali Wayan Koster (kanan).

Denpasar (Metrobali.com)-

Ramai-ramai warganet atau netizen menantang Gubernur Bali Wayan Koster untuk membuktikan ucapannya dengan segera mengusulkan Perda Larangan Mendaki Seluruh Gunung di Bali ke DPRD Bali lalu agar segera disahkan sehingga publik bisa melihat Gubernur yang dinilai anti kritik itu berani menghadapi gugatan Rp 22 Triliun dari Tokoh Publik Bali Agung Manik Danendra yang digadang-gadang sebagai Calon Gubernur Bali pada Pilgub Bali 2024 ini. Sampai berita ini diturunkan belum ada larangan resmi tentang pendakian gunung di Bali.

“Ayo segera usulan perda ke DPRD Bali Pak Yan. Jangan omdo, omong doang Pak Yan. Lawan tuh gugatan 22 Triliun dari AMD,” sebut salah satu netizen.

“Nggak mungkin berani Pak Koster buat perda larangan mendaki gunung, sepertinya takut dengan gugatan 22 Triliun AMD. Kan Pak Koster udh mau pensiun jadi cuma cuap-cuap doang sampai habis jabatannya tapi tidak akan ada perda itu. Eh kena prank deh kita,” tulis netizen yang lain.

Sementara kritik pedas juga terus mengalir kepada Gubernur kontroversial dari PDI Perjuangan yang terkenal dengan himbauanya dan kerap menjadi bahan bullyan dan “rujakan” netizen ini karena seolah tutup mata dan telinga dengan banyaknya penolakan publik terhadap rencana membuat Perda Larangan Mendaki Seluruh Gunung di Bali.

Sementara Tokoh Publik Bali Agung Manik Danendra AMD saat dihubungi Senin 19 Juni 2023 soal Gubernur Koster mau jalan terus membuat Perda Larangan Mendaki Seluruh Gunung di Bali ke DPRD Bali tersebut, dirinya menjawab santai: “Iya kalo bengkung kami Gugat! (red. bengkung alias tidak bisa diberitahu),” kata Tokoh Milenial Bali bernama lengkap Dr. Anak Agung Ngurah Manik Danendra, S.H., M.H., M.Kn., dan tokoh sentral Puri Tegal Denpasar Pemecutan yang digadang-gadang sebagai Calon Gubernur Bali pada Pilgub Bali 2024 ini.

Penolakan terhadap larangan mendaki gunung yang akan diperdakan Gubernur Koster juga datang dari Senator Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau Arya Wedakarna yang akrab disapa AWK. Dia juga mengingatkan Gubernur Koster soal gugatan Rp 22 Triliun dari Tokoh Publik Bali Agung Manik Danendra AMD jika perda larangan mendaki gunung itu diterbitkan.

Dalam status di Instagramnya Wedakarna menulis “Jelang Gubernur / Wagub Lengser Purna Tugas pada September 2023, semakin nampak Fraksi di DPRD Bali yang “mulai” menolak usulan Pemprov Bali. Terlepas jelang Pemilu 2024, setidaknya 4 Fraksi di DPRD Bali sudah bersuara lantang membela Kaum Marhaen khususnya para pecinta alam. DPD RI @aryawedakarna pun memastikan bahwa usulan menutup Gunung itu akan SIA-SIA dari sisi aturan dan UU. Belum lagi akan ada gugatan Rp 22 Trilyun pada Gubernur dari tokoh Bali @agungmanikdanendra.amd sprt diberitakan. Susah membayangkan ketika ada Mantan Gubernur akan “menganggur” dari Sept 2023 – Nov 2024 dengan komunikasi politik yang sangat lemah dan tidak merangkul. Kita simak saja (admin) @jokowi,” tulis AWK.

Di sisi lain Gubernur yang menjadi sasaran hujatan warganet (netizen) akibat menolak Timnas Israel bertanding di Bali yang berujungnya batalnya Piala Dunia U-2-0 di Indonesia ini menegaskan akan tetap melarang wisatawan melakukan pendakian gunung di Pulau Dewata walaupun kebijakan tersebut diprotes banyak kalangan. Gubernur Koster pun tampaknya harus bersiap menghadapi gugatan Rp 22 Triliun dari Tokoh Publik Bali Agung Manik Danendra di meja hijau alias sidang pengadilan.

Dalam pernyataannya kepada media usai memberi jawaban pandangan umum terhadap fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Bali ke-19 di Gedung DPRD Bali, Denpasar, Senin 19 Juni 2023, Gubernur Koster malah mengaku takut dikutuk bila mengabaikan untuk menjaga alam, manusia dan kebudayaan Bali dengan tidak melarang pendakian gunung di Bali. Namun dalih takut kena kutukan itu malah dicibir banyak tokoh Bali dan kembali menjadi bahan olok-olok warganet atau netizen di berbagai platform media sosial.

“Gubernur takut dikutuk sama siapa? Harusnya Gubernur takutnya kalau dikutuk sama rakyat Bali yang dirugikan karena kebijakan yang tidak pro rakyat. Jadi jangan ngeles cari alasan nyleneh lah,” kata salah satu tokoh Bali.

“Pak Yan kok tidak takut dikutuk rakyat se-Indonesia saat menolak timnas Israel di Bali? kok sekarang takut dikutuk kalo tidak melarang pendakian gunung? Yang akan mengutuk Pak Yan siapa?,” komentar salah satu netizen.

Pengamat lingkungan dan pariwisata Made Mangku juga mengecam rencana Gubernur Koster tentang Perda Larangan Mendaki Seluruh Gunung di Bali tersebut. Dia menyoroti tidak konsistennya kebijakan, keputusan yang terburu-buru, bersifat reaktif terhadap persoalan tanpa mendalami akar masalahnya, plus tidak jelasnya visi pariwisata Bali. Gubernur dinilai agaknya tidak didukung oleh tim tangguh yang mengerti persoalan, yang mampu memberikan pilihan keputusan berbasis pengetahuan komprehensif, yang diikuti oleh kecerdasan pelaksanaan.

“Sekarang dilarang mendaki gunung, cuma karena satu dua orang melakukan hal tidak senonoh di gunung. Perbuatan satu orang kenapa dikorbankan yang lain yang masih ribuan wisatawan yang baik-baik saja ketika mendaki gunung dan kenapa juga masyarakat Bali yang dikorbankan. Permasalahan itu semestinya didiskusikan dengan para stakeholder dan perwakilan masyarakat sebelum mengambil keputusan,” kata Made Mangku.

Pengamat lingkungan dan pariwisata asal Sanur Denpasar ini mengakui larangan mendaki gunung membuat insan pariwisata galau dan bingung. “Saya yakin sebagian besar bingung. Mau dibawa kemana pariwisata Bali? Karena sudah ada pembatasan-pembatasan yang masyarakat kita dirugikan. Itu harusnya dilihat secara utuh,” katanya.

“Jangan diparsialkan orang tidak boleh mendaki gunung, efeknya dampaknya luar biasa kepada banyak pihak. Jangan hanya dilihat dampak personalnya kepada guide atau pemandu wisatawan, karena mereka punya keluarga, belum lagi dampak kepada pelaku UMKM di sekitarnya. Belum lagi larangan tersebut akan menimbulkan citra buruk bagi pariwisata Bali di mata dunia internasional.

Di sisi lain Gubernur Koster juga dinilai one man show dan single fighter dalam mengambil berbagai kebijakan yang kontroversial dan merugikan rakyat seperti larangan mendaki gunung ini. Peran stakeholder pariwisata juga dinilai tidak ada. Di era Gubernur Koster Bali juga dinilai tidak punya visi pariwisata Bali yang jelas.

“Bisa saja disini Gubernur one man show sehingga yang lain tidak berfungsi. Jadi jelas Gubernur single fighter, one man show,” kritik Made Mangku.

Soal dalih menjaga kesucian gunung sehingga mendaki gunung harus dilarang, Made Mangku punya argumentasi yang menarik dan menggelitik. “Kalau ada bhisama PHDI melarang mendaki gunung, ada sampah di laut berserakan seperti di Pantai Kuta penuh dengan sampah bermacam-macam ada bangkai anjing kucing. Apakah pantai akan ditutup karena laut dicemari dan laut dianggap disucikan,” tanyanya.

“Lalu ada orang upacara melasti, lalu ada orang bule lalu lalang pakai bikini saja, apakah kemudian kita tutup pantai itu kemudian tidak boleh lagi bule berjemur karena ada upacara karena pantai itu dianggap suci dan sebagainya,” paparnya lagi.

“Maka dari itu permasalahan ini semestinya, Bali itu sudah benar tempo hari. Sering kita dengan istilah tanah Bali atau sejengkal tanah Bali adalah suci. Kalau kita sudah menganggap sejengkal tanah Bali itu suci lalu kenapa sekarang seperti diploting, dipilah-pilah, ini gunung suci kemudian orang tidak boleh mendaki. Areal pura itu suci kemudian orang tidak boleh mengunjungi Pura Besakih karena dianggap suci. Lalu ditarik lagi orang tidak boleh jemuran di pantai karena pantai dianggap suci. Kemudian besoknya lagi tidak boleh orang memanfaatkan muara sungai karena campuhan dianggap suci. Terus Bali ini mau dibawa kemana pariwisatanya?,” bebernya secara detail.

Sebelumnya sejumlah bendesa adat di Kabupaten Tabanan juga menolak larangan pendakian gunung tersebut. Bendesa Adat Wangaya Gede, I Ketut Sucipto menyayangkan larangan tersebut yang disampaikan saat hadir dalam rapat bersama Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Pariwisata (Dispar) Tabanan yang mengumpulkan sejumlah perbekel, camat hingga bendesa adat perihal surat edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 4 tahun 2023 tentang tatanan baru bagi wisatawan mancanegara selama berada di Bali, pada Kamis 8 Juni 2023.

“Harapan kami sebagai bendesa adat pemekas di Desa Adat Wangaya Gede, Gubernur Bali Wayan Koster harus mempertimbangkan kembali kebijakan pelarangan mendaki gunung,” ungkap Ketut Sucipto dalam acara rapat di Kantor Bupati Tabanan. “Kami sangat mendukung program menjaga kesucian gunung, tapi kalau pelarangan pendakian ke Gunung kami menolak,” kata Sucipto seperti dikutip dari berita online Radar Bali.

Menurut Ketut Sucipto adanya kebijakan larangan bagi wisatawan mendaki gunung yang diwacanakan Gubernur Koster dengan mengeluarkan Perda layak ditolak, karena ini negara sudah negara merdeka. “Ini hak asasi manusia menikmati hidupnya. Termasuk dalam mendaki gunung,” jelasnya.

“Kalau mau betul-betul ingin menjaga kesucian gunung, silakan merekrut tenaga kerja untuk menjaga pos-pos pendakian selama 24 jam, itu yang pasti kita akan bisa melakukan antisipasi itu,” pungkasnya.

Dalam pernyataannya kepada media usai memberi jawaban pandangan umum terhadap fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Bali ke-19 di Gedung DPRD Bali, Denpasar, Senin 19 Juni 2023, Gubernur Koster mengaku takut dikutuk bila mengabaikan untuk menjaga alam, manusia dan kebudayaan Bali.

“Kalau kita merawat saja tidak bisa kebangetan, kalau kita tidak bisa merawat mengabaikan ini dan meninggalkan ini tunggu kutukannya beliau dan saya tidak mau dikutuk oleh beliau. Jadi, karena itu saya berjalan tegak lurus, orang cari ini, hanya yang dipikirkan hari ini dan besok tapi tidak tahu itu berakibat besar terhadap Bali. Begitu, loh,” katanya sebagaimana dikutip dari CNN.

“Tolong pikirkan ini, jangan grasak-grusuk, saya berusaha melakukan itu saja mohon restu dulu secara niskala, saya lakukan ini tidak gampang, sulinggih pun saya ajak diskusi, tidak hanya orang biasa saja, saya ajak diskusi. Saya tidak gampangan, jangan dikira saya sembrono. Saya sangat berhati-hati soal Bali ini, tolong dijaga bersama, jangan dirusak Bali ini,” sambung Koster.

Gubernur Koster juga menyebutkan kebijakan tersebut bukan tiba-tiba dibuat dalam satu pekan ini atau bulan lalu. Politikus PDIP itu mengaku sebelum terpilih jadi Gubernur Bali, dirinya sudah berinisiatif untuk menegakkan aturan tersebut.

“Soal larangan pendakian gunung ini, bukan tiba-tiba Minggu ini, bulan lalu, bukan. Sebelum saya maju menjadi gubernur, saya belajar Nangun Sat Kerthi Loka Bali, saya belajar Sat Kerthi, saya belajar tentang karakter filosofi tentang kehidupan alam manusia dan kebudayaan Bali dan sudah lama saya canangkan ini, hanya momentumnya baru datang, makanya saya berlakukan,” imbuhnya. (dan)