Gubernur Nusa Tenggara Barat, TGH M Zainul Majdi

Mataram (Metrobali.com)-

Gubernur Nusa Tenggara Barat, TGH M Zainul Majdi mengkhawatirkan, persoalan kekeringan yang kini terjadi di sejumlah kabupaten/kota di provinsi itu, dijadikan jualan politik untuk saling menjatuhkan antarbakal calon kepala daerah di pilkada serentak Desember 2015.

“Kita tahu ada tujuh kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada. Kalau masalah kekeringan ini tidak bisa kita tangani dengan baik, tentu akan dijadikan isu politik dan ini pastinya akan merugikan banyak pihak. Karenanya tidak ada cara lain, kita harus bisa mengatasi persolan ini dengan baik,” kata Zainul Majdi, di Mataram, Sabtu.

Menurut gubernur, isu kekeringan sangat rentan untuk dimainkan, apa lagi menjelang pelaksanaan pilkada seperti saat ini. Karena, bisa jadi bakal calon akan membawa persoalan kekeringan ini dalam kampanyenya.

Meski, diakui gubernur, persoalan kekeringan tidak hanya terjadi di NTB, melainkan juga sudah terjadi di beberapa daerah di Tanah Air, bahkan secara global, seperti yang terjadi di beberapa negara.

Selain persoalan politik, masalah kekeringan juga bisa menimbulkan kerawanan, sehingga terjadi tindakan kriminalitas, karena adanya kecemburuan, seperti yang terjadi di beberapa daerah yang wilayahnya telah dilanda kekeringan.

“Jaid aspek keamanan, ekonomi, dan politik bisa jadi dipicu akibat adanya pengaruh kekeringan. Untuk itu, tugas kita mengatasi masalah ini secara bersama-sama sehinga tidak melebar ke mana-mana,” katanya.

Provinsi NTB sendiri sudah menetapkan siaga darurat kekeringan menyusul meluasnya daerah yang dilanda kesulitan air bersih akibat kemarau panjang di provinsi itu.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), jumlah wilayah yang terkena dampak kekeringan tersebar di 378 desa, 75 kecamatan dan sembilan kabupaten/kota, mulai dari kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima.

Selain bertambahnya daerah yang mengalami kekeringan, sebanyak 1,9 juta warga yang mendiami wilayah itu juga akan menghadapi kesulitan air bersih.

Karena itu, orang nomor satu di NTB ini menginstruksikan agar segera dibentuk satuan tugas dengan dikomandoi BPBD NTB didukung aparat TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, dan unsur terkait agar bisa memberikan upaya maksimal menyelesaikan masalah ini.

“Diupayakan ada langkah cepat untuk mengantisipasi kekeringan ini. Provinsi sendiri menyiapkan 44 unit mobil tangki air untuk dioperasional ke seluruh NTB,” katanya.

Selain menyediakan bantuan berupa air bersih melalui mobil-mobil tangki yang akan didistribusikan setiap hari, pihaknya juga akan memberikan bantuan lain, seperti paket makanan. AN-MB