Denpasar (Metrobali.com)-

     AMB usulkan diadakan FGD (focus group discussion) yang bersifat imparsial, guna menghasilkan rekomendasi yang jernih atas persoalan reklamasi Teluk Benoa,yang sudah terlanjur ada Keputusan Gubernur dan Rekomendasi Ketua DPRD Bali. Narasumber yang ditampilkan dalam FGD ini mesti multi aspek,yakni berupa aspek hukum, sosial budaya dan agama, lingkungan hidup, geologi, hidrologi, dan lain-lain. Usulan ini menanggapi pernyataan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika yang mewacanakan suatu diskusi ahli guna mencari masukan untuk merevisi Keputusan tentang reklamasi Teluk Benoa yang telah dikeluarkannya.

                ”Boleh-boleh saja Gubernur menyatakan tidak mencabut Keputusan, katanya hanya mau merevisi. Tapi, dengan menyatakan siap menerima masukan dan mau merevisi, itu satu langkah maju untuk menuju yang maksimal, yakni pencabutan total. Walaupun kami menolak reklamasi, kalau bisa digelar suatu FGD yang imparsial, melibatkan orang-orang kompeten dan punya integritas yang baik, Keputusan Gubernur itu kemungkinan sulit dipertahankan.  Tapi, kalau narasumbernya orang-orang yang bisa dipesan, kajian macam apapun hasilnya akan sesuai pesanan,”kata Putu Wirata Dwikora, Sekretaris AMB (Aliansi Masyarakat Bali), yang terdiri eksponen agama, adat, akademisi, ormas, pariwisata, LSM, dan mahasiswa, Senin (5/8).

                FGD itu merupakan proses untuk memberi ruang bagi yang pro dan kontra, agar mendengarkan masukan dari pakar dalam bidang yang terkait dengan isu reklamasi, guna menimbang-nimbang dalam hatinya, apakah benar reklamasi Teluk Benoa memberi lebih banyak manfaat atau sebaliknya lebih merusak. Sebelum ada yang kontra, versi pemerintah pastilah menyatakan reklamasi itu bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat,  menambah luasan tanah, membuka lapangan kerja, dan seterusnya. Tapi, versi pemerintah kurang mengutarakan dampaknya terhadap lingkungan, posisi keputusan gubernur dan kewenangan gubernur terhadap regulasi yang ada, dan sebagainya.

                Presentasi yang sifatnya searah,baik dari pihak yang pro ataupun kontra reklamasi,sulit mencapai titik temu. Tapi,kalau rekomendasi dicetuskan dari sebuah FGD dengan narasumber yang kredibel, mestinya hasil dan rekomendasinya akan sangat baik. ”Kalau setelah argumen-argumen dibeberkan semuanya, gubernur berkeputusan untuk mencabut Keputusan tentang reklamasi itu, kan itu bagian paling ekstrem dari revisi?”katanya.

        Tak Gagalkan Pelantikan Gubernur dan APEC

                Gusti Kade Sutawa, Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali  meminta tidak ada yang mengaitkan demonstrasi masyarakat yang menolak reklamasi sebagai upaya penggagalan pelantikan gubernur ataupun APEC. ”Kami dari kalangan pariwisata tidak ingin ada main gagal-gagalan begitu. Jadi, tidak perlu khawatir, penolakan reklamasi ini bernuansa politis. Kami tidak mungkin ditunggangi siapapun, gerakan ini murni untuk menyelamatkan Bali. Reklamasi Benoa akan menjadi titik berikut dari pembangunan yang merusak Bali,termasuk pariwisatanya,’kata Gusde,yang juga duduk di AMB.

                Dia menduga, kalau Gubernur tetap ngotot seperti sebelumnya, bahwa Keputusan untuk memberi ijin reklamasi itu sudah prosedural, rakyat pasti marah dan bisa saja jumlah massa yang turun demonstrasi terus berkembang.  Karena sikap gubernur awalnya itu terkesan kurang menerima masukan dan tidak menghargai pendapat dan kajian-kajian diluar birokrat yang membantu tugas-tugasnya. Namun, setelah Gubernur menyatakan siap menerima masukan dan bahkan mulai membuka diri untuk merevisi Keputusannya, sikap ngototnya nampak berkurang. ”Tapi, kami yang mengkaji dari aspek pariwisata, sosial budaya, serta berdasarkan referensi tentang dampak buruk reklamasi di tempat lain, berketetapan untuk menolak reklamasi tersebut,”sambung Gusde. RED-MB