ahok 2

Jakarta (Metrobali.com)-

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk menerapkan sistem penganggaran elektronik atau e-budgeting secara nasional.

“Saya tanya komitmen Presiden apakah e-budgeting akan diberlakukan nasional di seluruh Indonesia, Presiden bilang harus, tidak ada toleransi,” kata Basuki yang akrab disapa Ahok di Kompleks Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/2).

Ia menyatakan Presiden yakin APBD tidak boleh dikorupsi, tidak boleh ada titipan di dalamnya sehingga serapan anggaran juga akan baik. “Itu yang saya sampaikan kepada Presiden,” katanya.

Ahok menyebutkan sekarang banyak titipan dalam APBD sehingga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak berani mengeksekusi APBD.

“Kalau tidak pakai e-budgeting kami kesulitan awasi 7.000-an item dalam APBD. SKPD bisa main setiap kali RAPBD ketok palu, tidak pernah memberi kami lampiran yang bener, kalau tiap kali begitu, tidak pernah beres dong,” katanya.

Ia yakin dengan penerapan e-budgeting masalah korupsi dan titipan dalam APBD dapat diatasi. “Hanya sekarang DPRD memasalahkan itu tidak sah karena tidak ada tanda tangan mereka,” katanya.

Menurut dia, dugaan titipan dan korupsi atas APBD harus dibawa kepada pihak yang berwajib dan diproses di pengadilan. “Cari SKPD yang main, aliran dananya ke mana,” katanya.

Dalam kesempatan itu Ahok menyatakan siap memperjuangkan penerapan e-budgeting bahkan hingga jika harus dipecat dari posisinya saat ini.

“Saya siap saja dipecat yang penting e-budgeting jalan sehingga praktik titipan dan korupsi bisa dihindari,” katanya. AN-MB