Denpasar (Metrobali.com)-

Mengawali tahun 2014, Gubernur Bali Made Mangku Pastika didampingi Wagub Ketut Sudikerta dan Sekda Cokorda Ngurah Pemayun mengumpulkan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Bali. Pada pertemuan yang berlangsung di Ruang Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Kamis (2/1). Gubernur Mangku Pastika kembali mengingatkan pentingnya pengawasan intern oleh pimpinan SKPD. “Jangan hanya memberi perintah, tiap kegiatan harus dikawal dan dikontrol dengan baik,” ujarnya.

Jangan sampai, tambah Gubernur, kesalahan administrasi justru baru diketahui ketika ada pemeriksaan dari lembaga pemeriksa administrasi keuangan.

Selain upaya penguatan pengawasan intern, Gubernur Pastika juga meminta jajaran SKPD untuk berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku dalam pengelolaan keungan daerah. Penekanan ini disampaikannya terkait persoalan pencairan dana bansos yang mengemuka di penghujung tahun 2013 lalu. “Pada prinsipnya kita ingin membantu, tapi jangan sampai melanggar aturan. Semua prosedur tetap harus dilalui dengan baik,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Pastika mengutarakan pula recananya untuk melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten/Kota di awal tahun 2014 ini. Namun formatnya bukan seperti kunker yang bernuansa seremonial. Kunker akan dilakukan untuk mengetahui capaian pembangunan kabupaten/kota pada tahun 2013 dan rencana kerja 2014 dan 2015. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih awal kebutuhan kabupaten/kota sehingga nantinya bisa disesuaikan dalam penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perhitungan Plapon Anggaran Sementara (PPAS). Terkait dengan rencana kunkernya ini, Gubernur minta instansi terkait untuk mengatur jadwal dan berkoordinasi agar Bupati/Walikota siap dengan paparannya.

Penguatan program-program unggulan seperti JKBM, Gerbangsadu, Simantri, Bedah Rumah dan lainnya juga mendapat perhatian Gubernur pada pertemuan tersebut. Khusus untuk program JKBM, SKPD terkait diminta melakukan pembahasan mengenai kemungkinan menaikkan alokasi anggaran untuk mengoptimalkan program ini. Hal ini mengingat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  mulai dilaksanakan tahun ini dengan premi lebih besar dari JKBM dan berlaku secara nasional. “Kita perlu pikirkan, apakah kita bergabung dengan BPJS yang cakupannya lebih luas atau kita tingkatkan premi JKBM agar layanannya lebih optimal,” imbuhnya. Pada prinsipnya, Pemprov Bali dengan program Bali Mandara Jilid II akan terus berupaya mengoptimalkan program pro rakyat yang sudah berjalan. Untuk itu, Gubernur berharap SKPD terkait membuat indikator yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan sebuah program.  DA-MB