Foto: Ilustrasi Tokoh Publik Bali Agung Manik Danendra AMD (kiri), Gubernur Bali Wayan Koster (kanan).

Denpasar (Metrobali.com)-

Warganet atau netizen antusias menunggu Gubernur Bali Wayan Koster berhadapan dengan Tokoh Publik Bali Agung Manik Danendra AMD di meja hijau sebelum pertarungan yang sebenarnya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2024. Tokoh Milenial Bali bernama lengkap Dr. Anak Agung Ngurah Manik Danendra, S.H., M.H., M.Kn., dan tokoh sentral Puri Tegal Denpasar Pemecutan yang digadang-gadang sebagai Calon Gubernur Bali pada Pilgub Bali 2024 ini diyakini akan memenangkan gugatan Rp 22 Triliun jika Gubernur Koster benar-benar memenuhi janjinya mewujudkan Perda Larangan Mendaki Seluruh Gunung di Bali tersebut sehingga kekalahan di meja hijau nantinya dinilai akan membuat Gubernur Koster kehilangan muka serta kehilangan dukungan untuk di Pilgub Bali 2024.

Netizen menunggu keberanian Gubernur dari PDI Perjuangan itu untuk menghadapi gugatan Rp 22 Triliun dari Agung Manik Danendra AMD di meja hijau alias sidang pengadilan jika benar-benar memenuhi janjinya mewujudkan Perda Larangan Mendaki Seluruh Gunung di Bali tersebut. Di sisi lain banyak juga netizen yang mengaku tidak sabar menunggu puncak pertarungan sengit Gubernur Koster dengan Tokoh Publik Bali Agung Manik Danendra AMD di Pilgub Bali 2024 ini.

“Kalau AMD menang gugatan 22 Triliun rupiah maka Gubernur Koster tamat alias game over. Otomatis AMD yang berpeluang besar menjadi Gubernur Bali di 2024 karena Koster sudah kehilangan muka, sudah tidak dipercaya rakyat, karena lebih takut dengan fantasi kutukan daripada mendengar jeritan aspirasi rakyat,” kata salah satu tokoh Bali.

Selama ini Agung Manik Danendra AMD terus melakukan kritik terhadap kebijakan Gubernur Koster dan memberikan berbagai masukan yang pro rakyat seperti dana proyek mercusuar Gubernur Koster mestinya dibawa ke program bantuan dana bergulir UMKM melalui LPD, penguatan koperasi rakyat, mengoptimalkan uang bantuan Desa Adat/Desa Pekraman di Bali, dan banyak hal yang dapat dilakukan dengan uang sebanyak itu.

Tokoh yang tidak suka pamer, low profile dan gemar berbagi, membantu pembangunan pura di nusantara hingga viral dengan sebutan The Real Sultan Dermawan Bali ini juga menyayangkan dibatalkannya proyek Bandara Udara Bali Utara dan malahan justru Gubernur Koster mengeruk bukit untuk proyek Mercusuar Turyapada.

Berkat konsisten memperjuangkan hak rakyat Bali dengan berbagai aksi nyatanya dan juga sumbangsihnya kepada Rakyat Bali dengan tagline “AMD Milik Kita: Bersama Mewujudkan Pembangunan Bali yang Pro Kemakmuran Rakyat” ini, maka tidak heran Agung Manik Danendra AMD terus mendapatkan dukungan publik termasuk dukungan terhadap rencana gugatan Rp 22 Triliun terhadap Gubernur Koster terus menggelinding bak bola salju. Bahkan dukungan untuk AMD sebagai Gubernur Bali juga terus bergulir.

Tokoh masyarakat Bali Wayan Setiawan yang viral dengan julukan caleg bebotoh karena maju sebagai caleg dengan ingin berjuang melegalkan tajen (sabung ayam) di Bali menyatakan dukungan kepada Agung Manik Danendra AMD sebagai calon Gubernur Bali. Wayan Setiwan ternyata ngefans dengan Agung Manik Danendra AMD terbukti dengan pernyataan terbukanya mendukung Agung Manik Danendra AMD sebagai Calon Gubernur Bali melalui video yang diunggah di channel YouTube Bali Satu.

Wayan Setiawan juga mengkritisi cara berpikir Gubernur Koster yang dianggap keliru mengenai larangan mendaki gunung bahkan sampai mau diperdakan. “Saya pribadi tidak setuju dengan kebijakan Pak Gubernur melarang mendaki gunung. Ngapain dilarang. Kalau konsisten mestinya juga orang-orang yang naik pesawat diperiksa misalnya yang perempuan haid atau tidak, karena pesawat terbang kan di atas pura dan gunung. Ada pesawat membawa mayat, apakah artinya tidak ngungkulin (di atas) gunung dan pura?,” kritiknya.

“Jadi mestinya kalau konsisten buat dong atauran Bali bebas zona tidak boleh terbang karena di bawah banyak pura dan gunung,” papar tokoh asal Badung yang dikenal dengan gaya bicaranya yang nyeleneh dan ceplas-ceplos ini.

Dia juga mengaku heran dengan pengakuan Gubernur Koster yang mengaku takut dikutuk jika tidak melarang pendakian gunung. “Kita tidak ngerti, mungkin beliau (Gubernur Koster) sempat ketemu Bhatara (Dewa) makanya bilang takut dikutuk,” selorohnya.

Di sisi lain cara Gubernur Koster berlindung di balik narasi kesucian gunung dan ketakutan terhadap kutukan untuk menjustifikasi larangan mendaki gunung dikritik habis sejumlah tokoh Bali. Tokoh dan budayawan Bali Ketua Forum Penyadaran Dharma Jro Gde Sudibya menilai cara berpikir Gubernur Koster ini keliru dan juga tidak konsisten soal menjaga kesucian seperti halnya tidak tegas menegakkan Bhisama Kesucian Pura dari PHDI.

Dia pun menegaskan dasar sastra untuk melarang pendakian gunung itu tidak ada. Menurutnya, janganlah membawa-bawa nama orang-orang suci dalam persoalan skala, yang dipersepsikan punya nuansa politik.

“Janganlah, mentang-mentang sebagai gubernur membuat larangan yang sastranya tidak ada, sedangkan Bhisama Kesucian Pura yang telah menjadi ketentuan normatif dalam RTRW Bali secara terang-terangan dilanggar,” kata Jro Gde Sudibya.

Dia mencontohkan, Bhisama Kesucian Pura yang diterbitkan PHDI hasil pesamuan para Sulinggih, dilanggar dalam pembangunan gedung bertingkat “ngungkulin” Pura Titi Gonggang. Dikatakan, bangunan terminal bertingkat di Pura Besakih merusak kesucian Pura Dalem sebagai simbolik Tuhan Pradana dan Pura Penataran Agung, simbolik Tuhan Sang Hyang Purusa.

Selain itu, kata Jro Gde Sudibya, program proyek Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di kawasan eks galian C di Gunaksa, Klungkung yang menggerus Bukit Buluh, yang merupakan Dang Kahyangan dengan pengempon sekitar 7.000 kk adalah tidak menghargai kesucian bukit dan pura pura yang di kawasan bukit tersebut.

“Gubernur dan timnya tidak bisa membedakan antara gunung dengan kesucian puncak gunung. Semeton pemandu pendaki gunung, sebut saja yang dari Besakih, sangat paham tentang kesucian Pura Giri Kusuma, setelah melewati Pura Pengubengan,” kata Jro Gde Sudibya.

Sebelumnya sejumlah wakil rakyat di DPRD Bali dan tokoh-tokoh Bali juga ramai-ramai menolak larangan mendaki Gunung yang diwacanakan Gubernur Bali Wayan Koster. Empat partai politik yang punya keterwakilan di DPRD Bali tegas menyatakan penolakan seperti partai Demokrat, NasDem, PSI dan Hanura. Sejumlah pimpinan DPRD Bali juga angkat bicara.

Wakil Ketua DPRD Bali Tjok Gde Asmara Putra Sukawati menolak rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui pernyataan Gubernur Bali Wayan Koster yang melarang wisatawan mendaki gunung. Menurutnya ketimbang melarang, para pendaki sebaiknya diwajibkan menggunakan jasa pemandu agar tidak berulah di gunung. “Jangan dilarang (mendaki gunung), tapi (harus) dengan pemandu,” kata politisi Demokrat yang akrab disapa Cok Asmara.

Menurut politisi Demokrat asal Gianyar ini, dengan mewajibkan pendaki ditemani pemandu, polemik rencana larangan naik gunung bisa berakhir. Sebab, para pemandu pendaki yang sebagian warga sekitar gunung tidak kehilangan pekerjaannya. “Kalau terjadi kesalahan di gunung, berarti pemandunya yang harus dibenahi,” tegas Cok Asmara mengingatkan.

Aktivis dan penggiat media sosial Niluh Djelantik mengaku kecewa dengan wacana melarang pendakian gunung apalagi sampai diperdakan sebagaimana menjadi ide dari Gubernur Bali Wayan Koster.  “Mbok Niluh berharap aturan tersebut segera direvisi. Karena, dampak jangka panjangnya, membuat kami di Bali ini kecewa dan sedih,” kata Niluh Djelantik.

Tokoh perempuan Bali yang juga Bakal Calon DPD RI ini pun menganalogikan jika ada persoalan di gunung kenapa sampai gunungnya ditutup sama dengan misalnya ketika ada persoalan di pura yang dianggap merusak kesucian apakah berarti puranya ditutup untuk umat. “Kalau misalnya, ada (peristiwa) dugaan pelecehan di tempat ibadah, apakah (tempat ibadahnya) mau ditutup?” kata Niluh Djelantik.’

Tokoh Bali yang dikenal vokal mengkritik kebijakan Gubernur Koster ini menyarankan lebih baik memperketat aturan pendakian atau aktivitas lainnya di gunung ketimbang harus menutup total. Salah satunya, menerapkan dan mempertegas aturan di dalam surat edaran (SE) do’s and don’ts atau kewajiban dan larangan untuk turis asing di Bali.

Kalau perlu, ada aturan tersendiri di luar do’s and don’ts. Misalnya, dengan meniru aturan main wisata pegunungan dan penerapannya dari negara lain. Supaya, tidak berimbas negatif atau merugikan masyarakat Bali, khususnya warga di sekitar kaki gunung.

Sebelumnya netizen juga heboh memberikan dukungan kepada rencana gugatan Rp 22 Triliun dari Tokoh Publik Agung Manik Danendra AMD jika Gubernur Koster benar-benar memenuhi janjinya mewujudkan Perda Larangan Mendaki Seluruh Gunung di Bali tersebut. Gugatan tersebut dan nama Agung Manik Danendra AMD juga semakin viral menjadi perbincangan netizen pasca Caleg Bebotoh Wayan Setiawan menantang Agung Manik Danendra AMD debat terbuka melalui video yang diunggah di channel YouTube Bali Satu.

Tantangan pun direspon tim advokat AMD Law Firm untuk hadir di AMD Center yang beralamat di Jalan Letda Tantular Nomor 1 Renon, Denpasar. Namun Wayan Setiawan tidak merespon jawaban tersebut sehingga netizen juga mempertanyakan Caleg Bebotoh Wayan Setiawan kalah WO sebelum bertanding.

Sebelumnya, dalam pernyataannya kepada media usai memberi jawaban pandangan umum terhadap fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Bali ke-19 di Gedung DPRD Bali, Denpasar, Senin 19 Juni 2023, Gubernur Koster mengaku takut dikutuk bila mengabaikan untuk menjaga alam, manusia dan kebudayaan Bali.

“Kalau kita merawat saja tidak bisa kebangetan, kalau kita tidak bisa merawat mengabaikan ini dan meninggalkan ini tunggu kutukannya beliau dan saya tidak mau dikutuk oleh beliau. Jadi, karena itu saya berjalan tegak lurus, orang cari ini, hanya yang dipikirkan hari ini dan besok tapi tidak tahu itu berakibat besar terhadap Bali. Begitu, loh,” katanya sebagaimana dikutip dari CNN.

“Tolong pikirkan ini, jangan grasak-grusuk, saya berusaha melakukan itu saja mohon restu dulu secara niskala, saya lakukan ini tidak gampang, sulinggih pun saya ajak diskusi, tidak hanya orang biasa saja, saya ajak diskusi. Saya tidak gampangan, jangan dikira saya sembrono. Saya sangat berhati-hati soal Bali ini, tolong dijaga bersama, jangan dirusak Bali ini,” sambung Koster.

Gubernur Koster juga menyebutkan kebijakan tersebut bukan tiba-tiba dibuat dalam satu pekan ini atau bulan lalu. Politikus PDIP itu mengaku sebelum terpilih jadi Gubernur Bali, dirinya sudah berinisiatif untuk menegakkan aturan tersebut.

“Soal larangan pendakian gunung ini, bukan tiba-tiba Minggu ini, bulan lalu, bukan. Sebelum saya maju menjadi gubernur, saya belajar Nangun Sat Kerthi Loka Bali, saya belajar Sat Kerthi, saya belajar tentang karakter filosofi tentang kehidupan alam manusia dan kebudayaan Bali dan sudah lama saya canangkan ini, hanya momentumnya baru datang, makanya saya berlakukan,” imbuhnya. (dan)