Golkar Bali Menentang Keras Wacana Munaslub, Sugawa Korry: Hanya Melemahkan Semangat dan Soliditas Partai Menjelang Pemilu 2024
Foto: Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri), Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry (kanan).
Denpasar (Metrobali.com)-
Internal Partai Golkar bergejelok pasca adanya isu Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan agar keputusan Musyawarah Nasional (Munas) yang menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden (capres) dievaluasi. Evaluasi tersebut disukan melalui usulan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.
Namun kader-kader Partai Golkar di daerah seperti di Bali tidak terpengaruh dengan isu miring tersebut. Mereka tetap memegang teguh keputusan Munas yang menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden (capres) dan tetap mendukung penuh Airlangga Hartarto sebagai capres di Pilpres 2024.
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry mengakui pihaknya mengapresiasi jika ada pendapat berbeda dari Dewan Pakar Partai Golkar. Namun Sugawa Korry menilai hal tersebut tidak lebih sebagai sebuah motivasi agar Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar segera mengambil keputusan mengenai capres-cawapres.
“Sebagai motivasi agar Bapak Ketum segera mengambil keputusan terkait capres/cawapres, pendapat Dewan Pakar kami apresiasi. Tetapi kalau dikembangkan oleh beberapa pihak ke arah hal krusial seperti Munaslub, di saat-saat kita bekerja keras di bawah menyongsong Pemilu 2024, jelas isu itu merupakan hal yang membuat suasana tidak kondusif,” kata Sugawa Korry dalam keterangannya kepada Metro Bali, pada Kamis 13 Juli 2023.
Sugawa Korry mengakui dirinya sudah menghubungi Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono dan dijelaskan bahwa keputusan rapat Dewan Pakar bukan mengarah atau mengusulkan Munaslub. “Saya sudah kontak Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Bapak Agung Laksono yang sekarang beliau berada di Shanghai, bahwa keputusan rapat Dewan Pakar bukan mengarah atau mengusulkan Munaslub,” ungkap Sugawa Korry yang juga Wakil Ketua DPRD Bali dari Partai Golkar ini.
Politisi senior Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ini lantas menegaskan Golkar Bali sangat menentang dan menolak isu maupun wacana Munaslub Partai Golkar karena itu hanya ibarat menggali kubur bagi Partai Golkar di tengah soliditas dan kepercayaan diri kader partai beringin dalam menyongsong dan menghadapi Pemilu 2023.
“Bali tidak sependapat dengan isu Munaslub, karena itu akan melemahkan motivasi, semangat dan soliditas partai menjelang Pemilu 2024,” tutup Sugawa Korry yang maju tarung ke DPR RI pada Pileg 2024 mendatang.
Sebelumnya diberitakan bahwa Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan kinerja Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Agung Laksono menyebutkan bahwa Airlangga sudah sibuk melakukan lobi politik ke sana sini untuk menghadapi Pemilu 2024.
Dia menambahkan, Airlangga sedang melobi sejumlah partai, mulai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PDI-P, hingga Gerindra untuk bekerja sama di Pilpres 2024.
“Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang salah dengan ketum. Karena beliau juga bekerja keras, sedang lobi ke sana kemari, ke PKB, mungkin juga ke PDI-P, Gerindra,” ujar Agung Laksono.
Dia menjelaskan, Airlangga memiliki hak prerogatif sesuai dengan hasil munas dan rapimnas terkait Pemilu 2024. Pihaknya pun menyesalkan pernyataan anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam yang mengatakan bahwa terbuka peluang Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mencopot Airlangga sebagai ketua umum.
Terkait tiga rekomendasi yang Dewan Pakar Golkar berikan ke Airlangga, Agung menyebut hal tersebut demi mendorong moralitas anggota Golkar se-Indonesia.
Agung mengatakan, apabila Golkar sudah menetapkan capres-cawapres pilihan mereka, maka para anggota di daerah bisa bergerak berdiskusi dengan masyarakat.
“Sehingga kita as soon as possible, the sooner the better, untuk dapat tetapkan pasangan seperti apa. Sehingga teman-teman itu punya issue yang bisa dibawa ketika berdialog, ketika berdiskusi dengan masyarakat di dapilnya masing-masing, makanya diperlukan pasangan tersebut. Di situ salah satu rekomendasinya supaya secepatnya. Kalau bisa bulan Juli-Agustus ini bisa selesai,” imbuhnya. (wid)