Foto: Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry bersama para tokoh Desa Adat Besakih.

Karangasem (Metrobali.com)-

Partai Golkar Bali bersama seluruh kader di Bali mengikuti rangkaian program tirta yatra ke-10 Partai Golkar sebagai upaya memohon dan mendoakan keselamatan Bali, mengungkapkan rasa syukur dan meningkatkan soliditas di internal partai.

Selain acara persembahyangan bersama, dilaksanakan juga simakrama dengan tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan pura dimana tirta yatra tersebut dilaksanakan.

Dalam simakrama dengan Bendesa Adat Besakih, disampaikan aspirasi, bahwa dengan diwujudkannya Penataan Kawasan Besakih, mendapatkan apresiasi dari bendesa dan warga.

Sebab pada akhirnya penataan telah dilaksanakan dan diharapkan di tahun 2022 ini selesai. Untuk hal tersebut, diharapkan pengelolaan pasca penataan tetap memprioritaskan dan melibatkan desa adat.

Merespon hal tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry mensyukuri penataan telah dilaksanakan dengan rencana penataan yang baik dan juga didukung anggaran yang besar. Hal ini terwujud berkat sinergitas yang baik antara eksekutif/Gubernur Bali dengan DPRD Bali.

“Bahkan banyak anggaran yang seharusnya difasilitasi dewan untuk pembangunan sektor lain, tetapi kita arahkan untuk prioritas penataan kawasan Besakih,” ujar Sugawa Korry.

“Kami mendukung sepenuhnya agar desa adat dilibatkan dalam hal pengelolaan kawasan pasca penataan ini, bukan saja di kawasan Besakih, tetapi juga desa adat pada kawasan-kawasan lainnya,” imbuh Sugawa Korry yang juga Wakil Ketua DPRD Bali ini.

Program tirta yatra ini, dilaksanakan yang ke- 10 kalinya dan dilaksanakan di pura-pura Sad Khayangan atau Dang Khayangan di Bali pada setiap bulan purnama. Tirta yatra ini diawali pertama di Pura Pojok Batu Buleleng.

Tujuannya implementasi program-program Golkar Bali agar bermuara kepada terwujudnya harmonisasi dan keseimbangan skala dan niskala, untum kemajuan, kesejahteraan dan kedamaian masyarakat Bali dan Indonesia. (wid)

Baca Juga :
Pemerintah Diminta Pertimbangkan HAM dalam UU Keamanan Siber