Denpasar (Metrobali.com)-

Ketua Pusat Kajian Integrasi dan Antikorupsi Universitas Warmadewa (Unwar) Denpasar Dr Wayan Gede Suacana berpendapat bahwa terjadinya tindak pidana korupsi di berbagai daerah di Bali dipicu oleh tingginya biaya politik.

“Tinginya biaya politik itulah, kader partai yang duduk di pusat kekuasaan berlomba-lomba melakukan korupsi,” ujarnya di Denpasar, Minggu (15/12).

Ketua Lembaga Penjamin Mutu Unwar Denpasar ini juga menyinggung konteks demokrasi sebagaimana tertuang dalam sila keempat, yaitu permusyawaratan perwakilan. “Dalam pemilihan langsung demokrasi sudah sagat bagus. Namun jika dilihat dari sila kemepat dalam Pancasila, hal tersebut sudah sangat melenceng jauh,” ujarnya.

Terkait wacana pemilihan kepala daerah yang dikembalikan kepada perwakilan di parlemen, Suacana mengingatkan pentingnya kajian lebih lanjut.

“Usul tersebut cukup bagus ketika kita melihat biaya politik yang sangat tinggi dan potensi konfliknya juga besar yang berakibat pada persepsi masyarakat tentang korupsi, politik uang, dan manuver politik oleh kader partai,” ujarnya.

Ia juga menyoroti porsi pemberitaan politik di media massa yang terlalu besar seolah-olah di daerah tidak ada aktivitas pembangunan, pendidikan, dan perekonomian.

Menurut Saucana, seharusnya masyarakat disuguhi berita yang porsinya lebih ideal antara politik dan stabilitas kehidupan masyarakat.

“Kalau dulu demokrasi yang dikorbankan untuk mewujudkan stabilitas kehidupan masyarakat, namun sekarang terbalik,” ujar pria asal Ubud, Kabupaten Gianyar, itu.

Oleh sebab itu dia sependapat dengan gagasan guru besar Universitas Indonesia Prof Miriam Budiharjo mengenai “Pribumisasi” yang mengarah pada pengembalian jati diri masyarakat Indonesia. AN-MB