Juru bicara Fraksi Partai Golkar Gede Suardika.

Mangupura (Metrobali.com)-

Fraksi Partai Golkar DPRD Badung menyoroti masih tingginya tunggakan pajak yang belum tertagih. Hal ini menunjukkan belum optimalnya penegakan supremasi hukum di bidang perpajakan. Hal itu diungkapkan Fraksi Partai Golkar lewat juru bicaranya Gede Suardika pada rapat paripurna DPRD Badung, Selasa (19/10).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Badung Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M. didampingi Wakil Ketua II Made Sunartha beserta Sekwan Gusti Agung Made Wardika. Hadir Bupati Badung Nyoman Giri Prasta dan pimpinan OPD serta undangan lainnya. Sebagian anggota Dewan hadir secara fisik, sebagian lagi mengikutinya secara virtual.
Untuk itu, fraksi yang terdiri atas 8 anggota (7 dari Partai Golkar dan satu dari Partai Nasdem) tersebut meminta pemerintah untuk tegas kepada aparatur yang menangani bidang perpajakan. “Aparatur harus menjalankan fungsinya dengan baik dan profesional guna mendukung kebijakan pemerintah di bidang perpajakan,” tegas Gede Suardika.
Sementara di sektor pertanian, Fraksi Partai Golkar, mendorong pemerintah tidak hanya memberi subsidi pada masa pengolahan pertanian, tetapi juga pemberian subsidi pada saat pemasaran hasil pertanian. Selain itu, Fraksi Partai Golkar juga meminta pemerintah untuk meningkatkan peranan UMKM terutama BUMDes yang ada di desa untuk mendapat penguatan modal. “Nantinya BUMDes bisa bersinergi dengan petani ketika menjual hasil pertaniannya termasuk penyediaan sarana pertaniannya.
Sementara di sektor pertanian, Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah untuk memperhatikan sarana dan prasarana antara lain lampu penerangan jalan yang banyak mati di sepanjang jalan Kuta Utara, jalan menuju Sawangan, Nusa Dua Selatan, Kuta Selatan. “Saat ini perlu trotoarisasi di daerah Kuta Utara yang sampai saat ini belum terealisasi,” katanya. (RED-MB)