Luh Gede Sri Mediastuti, juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Badung.

 

Badung, (Metrobali.com)

Fraksi Partai Golkar DPRD Badung dalam pemandangan umum fraksinya pada rapat paripurna di DPRD Badung, Rabu (3/8/2022) meminta pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam merancang APBD 2023. Hal itu diungkapkan melalui juru biacara Fraksi Partai Golkar Luh Gede Sri Mediastuti.

Rapat paripurna ini dipimpin Putu Parwata didampingi dua wakilnya Wayan Suyasa dan Made Sunarta ini serta Sekwan Gusti Agung Made Wardika. Rapat ini juga dihadiri Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Sekda Wayan Adi Arnawa, pimpinan OPD, undangan lainnya.

Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, ujar Luh Gede Sri Mediastuti, target pendapatan dan belanja daerah dapat lebih realistis, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial ekonomi maupun aspek teknokratisnya. Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar memberikan cacatan sebagai berikut.

Dalam meningkatkan pendapatan daerah pada 2023, fraksi ini menyarankan agar memaksimalkan pemanfaatan dana transfer untuk mendukung pencapaian program penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi dengan ketentuan yang berlaku. Fraksi Golkar juga minta ada penyesuaian regulasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan UU No.28 tahun 2009, melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalkan piutang pajak untuk mendorong pelaksanaan otonomi daerah.

Selain itu, Fraksi partai Golkar juga minta pemerintah melaksanakan intensifikasi dan diversifikasi pendapatan, menetapkan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara transparan, mudah dan cepat. “Pemerintah perlu meningkatkan kompetensi sumber daya pegawai menuju peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja,” katanya.

Terhadap rancangan KUA PPAS APBD 2023, Fraksi Partai Golkar dapat menyetujui untuk menjadi perda. Namun demikian, Fraksi Partai Golkar memberikan beberapa saran dan masukan.

Pertama, menjadikan proyeksi  PAD tahun 2022 sebagai tolok ukur proyeksi PAD tahun 2023, benar-benar menggunakan indikator yang tepat karena ketidakakuratan memproyeksi akan berdampak pada perencanaan pembangunan Badung.

Baca Juga :
MK Kabulkan Pemilu Serentak 2019

Kedua, rekapitulasi jumlah piutang pajak daerah yang tidak tertagih di tahun-tahun sebelumnya yang cukup besar agar terus dilakukan upaya-upaya penagihan bahkan tidak menutup kemungkinan dengan upaya paksa.

Ketiga, kapasitas fiskal yang salah satu indikatornya PAD yang dari tahun 2020 sampai sekarang mengalami kontraksi yang sangat dalam, di sisi lain kebutuhan fiskal mengalami peningkatan maka dapat  dijadikan momentum untuk memanfaatkan celah fiskal ini untuk mendapatkan alokasi dana pusat terutama dana alokasi umum (DAU).

Keempat, dalam peningkatan ketahanan pangan melalui program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan alokasi dana yang cukup besar, di sektor ini kita ingin mengetahui kondisi riil bidang pangan kita apakah dapat dikatakan dalam kondisi swasembada.

Kelima, perlu upaya-upaya atau langkah strategis dalam penanggulangan penyakit hewan yang saat ini merebak terutama sapi yaitu penyakit mulut dan kuku (PMK) terlebih Badung memiliki pasar hewan terbesar di Bali.

Keenam, memperhatikan kesejahteraan nelayan melalui program pengelolaan perikanan tangkap, utamanya para nelayan kecil yang ada di kawasan Sawangan, Bengiat, Samuh dan pesisir lainnya.

Ketujuh, penataan bangunan dan lingkungan dialokasikan anggaran pada kawasan-kawasan lingkungan pariwisata sehingga memberikan multiplayer effect antara lain kawasan Tibubeneng, Kuta Utara.

Kedelapan, mendorong normalisasi insentif pada kepala lingkungan yang selama ini terjadi pemotongan karena mereka itu ujung tombak pemerintah paling bawah. Demikian juga normalisasi terhadap insentif lembaga lainnya.

Kesembilan, keberadaan SD Negeri 5 dan SD 2 Kuta yang selama ini tak bisa dilakukan renovasi/perbaikan akibat sekolah tersebut ada di atas tanah investor maka diperlukan langkah penyelesaian. “Kecilnya rancangan anggaran terhadap belanja modal kemungkinan akan berpengaruh pada kecilnya peningkatan capaian pendapatan daerah tahun-tahun berikutnya,” kata Luh Gede Sri Mediastuti. (RED-MB)

Baca Juga :
Polisi Gagalkan Penyelundupan 3,4 Ton BBM ke Nusa Penida