Buleleng, (Metrobali.com)

Dalam penyampaian pendapat akhirnya, para fraksi di DPRD Kabupaten Buleleng sepakat ke-Empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), diantaranya Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Ranperda Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Ranperda Tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dan Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dilanjutkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Artinya Fraksi-Fraksi DPRD Buleleng menyatakan sependapat untuk segera ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya, hingga ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Buleleng setelah semua Fraksi menyampaikan pendapat akhirnya dalam rapat Paripurna Internal yang diselenggarakan di Ruang Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Buleleng, pada Selasa, (19/4/2022).

Keempat Fraksi DPRD Kabupaten Buleleng yang menyampaikan pendapatnya yaitu Gabungan Fraksi PDIP, Gerindra, dan Demokrat-Perindo dibacakan Ketua Fraksi PDIP, Ketut Ngurah Arya, Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh Ketut Dody Tisna Adi, Fraksi Partai Nasdem disampaikan oleh Made Jayadi Asmara, S.Sos. serta Fraksi Partai Hanura yang dibacakan oleh I Gede Arta Wijaya.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Susila Umbara, SH didampingi para Wakil Ketua lainnya, serta hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Drs. Gede Suyasa. M.Pd, Tim Ahli DPRD dan Tim Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Buleleng, Para Pimpinan SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng serta undangan lainnya.

“Dari semua tahapan pembahasan baik internal di DPRD maupun dengan Eksekutif telah terjalin kesepahaman pandangan terhadap draft dan rancangan Ranperda tersebut. Dimana berbagai usulan maupun saran yang disampaikan, sudah dapat ter-akomodir dengan baik oleh semua pihak, sehingga dipandang perlu untuk segera di tetapkan menjadi Perda.” ucap Susila Umbara.

Baca Juga :
Terseret Arus Surfing di Kuta, WNA Ukraina Ditemukan di Jembrana

Iapun menegaskan, semua Fraksi sudah sepakat dan setuju untuk selanjutnya diproses dan ditetapkan sebagai Perda.

“Dengan ditetapkannya Ranperda ini, nanntinya dapat berjalan dengan baik seperti halnya pada Ranperda Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing diharapkan dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Begitu juga pada Ranperda Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana dengan ditetapkanya peraturan ini, agar seluruh SKPD dapat segera menyesuaikan dengan regulasi yang ada.” tegasnya.

“Terhadap hasil keputusan rapat paripurna internal, akan segera ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Buleleng dengan menggelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buleleng dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Bupati, terhadap keempat Ranperda tersebut yang rencananya akan dilaksanakan pada Senin, 25 April 2022 mendatang.” tandas Susila Umbara. GS