Denpasar (Metrobali.com)-

Fraksi Benteng Indonesia Raya (BIR) meminta Gubernur Bali Made Mangku Pastika mempertanggungjawabkan dana sisa lebih anggaran (SILPA) secara transparan sehingga bisa lebih efektif dialokasikan dalam APBD Perubahan.

“Kami minta SILPA tersebut dipertanggungjawabkan secara transparan sehingga bisa dialokasikan kembali karena dana tersebut bersumber dari penghematan dan efisiensi anggaran belanja atau prestasi pelampauan target pendapatan,” kata I Wayan Pinta Yadia selaku juru bicara Fraksi BIR DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Senin (24/6).

Menurut dia, dana SILPA itu juga terdiri dari ketertundaan penyelesaian kegiatan sehingga dananya belum dicairkan seluruhnya atau akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya.

Pinta Yadia lebih lanjut mengatakan dana tersebut juga bersumber dari program atau kegiatan yang tidak jadi/batal dilaksanakan. Oleh karena itu besaran SILPA tahun 2012 ini akan menentukan kebijakan perubahan anggaran dalam APBD perubahan 2013 dan APBD 2014.

Selain itu, laporan arus kas sesungguhnya menjelaskan aliran kas masuk dan keluar selama satu tahun, baik arus kas APBD maupun non-APBD.

“Dalam hal ini satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak menyusun laporan kas, karena SKPD bukan pengguna kas atau uang. Yang menyusun laporan keuangan ini adalah bendahara daerah yang disebut bendahara umum daerah (BUD),” katanya.

Dengan demikian, APBD disusun dengan menggunakan basis kas, maka setelah dikurangi dengan arus kas dari dan untuk komponen non-APBD, misalnya potongan-potongan atas nama pihak ketiga. Maka besaran arus kas sama dengan SILPA. INT-MB