Nusa Dua (Metrobali.com)-
 
Ketua Forum Pemred Wahyu Muryadi menjelaskan jika Forum Pemred tidak ada kaitan dengan kepentingan politik dan kapitalis mana pun di Indonesia. Penegasan ini disampaikan terkait dengan pernyataan sikap AJI Indonesia yang mensinyalir jika Forum Pemred dipakai untuk kepentingan politik dan kaum pemodal di Indonesia.
 
“Saya jamin tidak ada kepentingan politik dan kepentingan pemodal di sini. Kita berjalan sangat independen. Tetapi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman AJI yang dengan secara terbuka mengingatkan, mengeritik Forum Pemred ini agar terhindar dari dua hal tersebut. Tetapi sekali lagi saya jamin tidak ada indikasi ke arah sana,” kata Wahyu di Nusa Dua, bali, Jumat (14/6).

AJI juga mengeritik soal penggunaan anggaran yang berlebihan dan penggunaan hotel berbintang. Menyangkut hal ini Wahyu menjelaskan jika semua anggaran harus transparan dan akan dilaporkan secara terbuka dalam website Forum Pemred. “Kalau mengenai hotel hal itu masih wajar. Mana mungkin pertemuan dilakukan di pondok pesantren. Lagi pula dipilih di Bali karena dianggap paling netral dan bisa dijangkau,” imbuh dia.

 
Sebelumnya, AJI Indonesia melalui surat resminya nomor 026/AJI-Div.Etik/P.S/VI/2013 tertanggal 13 Juni 2013, mengingatkan dan menyatakan prihatin terhadap pertemuan Forum Pemred se-Indonesia yang digelar 13-14 Juni 2013 di Nusa Dua, Bali. Memasuki tahun politik atau setahun menjelang Pemilu 2014, pertemuan ratusan pemred media se-Indonesia bisa menimbulkan spekulasi politik yang tidak perlu.

AJI secara organisasi menerima keluhan dari berbagai kalangan terkait sepak terjang Forum Pemred. Para pemimpin redaksi media yang berusaha menjaga independensi news-room mengeluhkan adanya upaya menggunakan Forum Pemred untuk memperjuangkan kepentingan politik tertentu. Forum ini dihadiri bukan saja oleh pemimpin redaksi media, namun juga pimpinan perusahaan, pejabat negara, dan pemilik media yang berkecimpung dalam politik.

Baca Juga :
Arjaya Donorkan Darah di Pasar Kreneng

AJI mengingatkan, Forum Pemred berpotensi keluar dari jalur profesionalisme dan etika jurnalistik yang seharusnya dibangun dalam era pers bebas dan demokratis saat ini. Di tengah berbagai masalah, seperti masih banyak wartawan digaji di bawah standar (termasuk kontributor dan freelancer), tiadanya jaminan asuransi dan perlindungan profesi, ancaman kekerasan yang menghantui pekerja pers, serta rendahnya kualitas dan etika wartawan, AJI mempertanyakan relevansi pertemuan Forum Pemred dengan fasilitas mewah di Bali.

Peserta Forum Pemred mendapatkan tiket pesawat pulang-pergi dari tempat asal, hotel bintang selama tiga hari, dan makan gratis. Saat registrasi di Bali Nusa Dua Convention Hall, peserta mendapatkan bingkisan selain ID card sebagai peserta forum. Bingkisan itu berisi antara lain satu kilogram gula pasir, sebotol minyak angin, makanan ringan kacang goreng, dan satu bungkus kondom. Patut dipertanyakan, bagaimana dan dari mana Forum Pemred memperoleh fasilitas seperti itu.

Hadir dalam pertemuan Forum Pemred di Bali sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, seperti Menko Ekonomi Hatta Rajasa, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Gubernur Bank Indonesia Agus Marwotowardojo, Dirut Pertamina Karen Agustiawan, dan sejumlah pengusaha nasional. Presiden SBY dijadwalkan menutup pertemuan pada Jumat, 14 Juni 2013. BOB-MB