Forum Pemred Tak Bertendensi Politik
AJI juga mengeritik soal penggunaan anggaran yang berlebihan dan penggunaan hotel berbintang. Menyangkut hal ini Wahyu menjelaskan jika semua anggaran harus transparan dan akan dilaporkan secara terbuka dalam website Forum Pemred. “Kalau mengenai hotel hal itu masih wajar. Mana mungkin pertemuan dilakukan di pondok pesantren. Lagi pula dipilih di Bali karena dianggap paling netral dan bisa dijangkau,” imbuh dia.
AJI secara organisasi menerima keluhan dari berbagai kalangan terkait sepak terjang Forum Pemred. Para pemimpin redaksi media yang berusaha menjaga independensi news-room mengeluhkan adanya upaya menggunakan Forum Pemred untuk memperjuangkan kepentingan politik tertentu. Forum ini dihadiri bukan saja oleh pemimpin redaksi media, namun juga pimpinan perusahaan, pejabat negara, dan pemilik media yang berkecimpung dalam politik.
AJI mengingatkan, Forum Pemred berpotensi keluar dari jalur profesionalisme dan etika jurnalistik yang seharusnya dibangun dalam era pers bebas dan demokratis saat ini. Di tengah berbagai masalah, seperti masih banyak wartawan digaji di bawah standar (termasuk kontributor dan freelancer), tiadanya jaminan asuransi dan perlindungan profesi, ancaman kekerasan yang menghantui pekerja pers, serta rendahnya kualitas dan etika wartawan, AJI mempertanyakan relevansi pertemuan Forum Pemred dengan fasilitas mewah di Bali.
Hadir dalam pertemuan Forum Pemred di Bali sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, seperti Menko Ekonomi Hatta Rajasa, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Gubernur Bank Indonesia Agus Marwotowardojo, Dirut Pertamina Karen Agustiawan, dan sejumlah pengusaha nasional.
Presiden SBY dijadwalkan menutup pertemuan pada Jumat, 14 Juni 2013. BOB-MB
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.