Nyoman Dhamantra melakukan Sosialisasi Empat Pilar Bangsa

Mangupura (Metrobali.com)-

Dalam setiap kesempatan Reses Penyerapan Aspirasi ke II 2015 di sejumlah desa/kabupaten di Bali Selatan, selaku anggota Fraksi PDI-P DPR RI, Nyoman Dhamantra melakukan Sosialisasi Empat Pilar Bangsa. Didasari keyakinaan bahwa, Indonesia akan tetap utuh selama Empat Pilar Bangsa tetap dipertahankan dalam setiap keputusan politik dan pembangunan. Sebaliknya akan menjadi ancaman jika pembangunan hanya memikirkan keuntungan penguasa dan kroninya seperti dalam sejumlah proyek kontroversial di pulau seribu Pura ini.

Menurut Nyoman Dhamantra, sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, yang seyogyanya menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sekaligus berharap masyarakat dapat meningkatkan pemahaman serta penerapan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan keseharian.

“Inilah pentingnya Empat Pilar Bangsa ini karena Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan Ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan berbangsa dan bernegara,” jelasnya, saat bertemu warga dan sejumlah tokoh masyarakat Desa Gulingan dan sekitar, Mengwi, Badung, Senin, 4 Mei 2015.

Lebih jauh diungkapkan, Bali sebagai bagian dari Indonesia memiliki kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Nilai inilah yang mendasari kampanye “Berjuang Merebut Hak Bali”, yang dia gulirkan dalam menyikapi keterpinggiran dan kemiskinan orang Bali akhir-akhir ini.

“Nilai kearifan seperti ‘segilik-seguluk, salung-sabayantaka, paras-paros saprenaya’, senafas dengan empat pilar bangsa, yang tidak lain adalah untuk mengingatkan kembali kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara terus dijalankan dengan tetap mengacu kepada tujuan negara yang dicita-citakan, serta bersatu padu merancang dan mewujudkan pembangunan agar segenap warga Bali lebih maju dan sejahtera,” ucapnya.

Dia menambahkan, DPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk mengukuhkan nilai-nilai fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan mandat konstitusional yang diembannya. Salah satu upaya yang dilakukan DPR adalah dengan melaksanakan tugas memberikan pemahaman nilai-nilai luhur bangsa tersebut.

Sementara itu, Ngurah Karyadi,  yang hadir sebagai pemateri menekankan pentingnya ketahanan sosial dan penerapan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, yang dimulai dari kehidupan sehari-hari, bahkan dalam kehidupan rumah tangga.

“Pendekatan aspek pelayanan publik penting berpondasi pada empat pilar bangsa. Sehingga sistem kelembagaan negara dan pemerintahan merupakan penerapan nilai NKRI, konstitusi, pancasila, dan kebinekaan dalam dalam kehidupan sehari-hari. Bukan Ujung-ujungnya duit, seperti dalam proyek Reklamasi Benoa, Menjangan, ataupun geothermal Bedugul,” kata Ngurah Karyadi.

Sementara Nyoman Satria, Anggota Fraksi PDI-P DPRD Badung, yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan, setiap wakil rakyat  punya kewajiban dalam menyosialisasikan empat pilar kebangsaan ini.

“Kami anggota DPRD Badung, punya kewajiban mensosialisasikan hal ini. Masyarakat harus dipahamkan mengenai pentingnya empat pilar bangsa. Termasuk dalam pengabilan keputusan pembangunan di desa,” kata Nyoman Satria.

Nyoman Satria, yang saat ini sedang mencalonkan diri dalam Pilkada 2015 ini menjelaskan, masyarakat Badung dalam keadaan terancam kalau setiap desa hanya memikirkan keuntungan desa sendiri.

“Benar memang kabupaten seperti Badung kaya, dan masyarakat harus diberikan hasil kekayaannya. Tetapi, bagaimana orang kita yang daerah Bali lain yang miskin juga bisa dapat bagian dari kekayaan tersebut,” katanya. RED-MB